PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW DALAM PENDIDIKAN IPS DI SEKOLAH DASAR

ARTIKEL:PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF
TIPE JIGSAW DALAM PENDIDIKAN IPS DI SEKOLAH DASAR
Waspodo Tjipto Subroto
waspodotjipto@yahoo.co.id
PGSD FIP UNESA

Pendahuluan
Perubahan masyarakat yang sedemikian cepat sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menuntut lembaga pendidikan untuk bisa mengimbangi percepatan perubahan yang ada di dalam masyarakat. Demikian juga lembaga pendidikan di tingkat dasar (Sekolah Dasar), dalam upaya membekali siswa untuk dapat bermasyarakat dengan baik, perlu meng-up date bahan pembelajarannya sesuai dengan perkembangan dalam masyarakat.
Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah salah satu mata pelajaran yang berusaha membekali wawasan dan keterampilan siswa Sekolah Dasar untuk mampu beradaptasi dan bermasyarakat serta menyesuaikan dengan perkembangan dalam era globalisasi. Melalui mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, siswa diarahkan, dibimbing dan dibantu untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik dan warga dunia yang efektif (KTSP, 2006). Upaya mata pelajaran IPS untuk membimbing siswa agar menjadi warga negara Indonesia yang baik dan warga dunia yang efektif merupakan tantangan yang berat karena dinamika masyarakat terus berkembang dan era globalisasi selalu mengalami perubahan di setiap saat. Maka mata pelajaran Pengetahuan Sosial perlu dirancang untuk membangun dan merefleksikan kemampuan siswa dalam kehidupan bermasyarakat yang selalu berkembang secara terus menerus. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar bertujuan sebagai berikut:
1. Mengajarkan konsep-konsep dasar sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah dan kewarganegaraan melalui pendekatan pedagogis dan psikologis.
2. Mengembangkan kemampuan berfikir kritis dan kreatif, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan sosial.
3. Membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan.
4. Meningkatkan kemampuan bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, baik secara nasional maupun global. (KTSP, 2006)
Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu dikembangkan model pembelajaran yang kondusif dan menggairahkan siswa agar bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar. Seluruh potensi yang ada pada diri siswa perlu dikembangkan secara optimal dan komprehensif melalui kegiatan pembelajaran yang dirancang oleh guru. Peran guru dalam menciptakan dan mengarahkan kegiatan pembelajaran sangat dominan sehingga kualitas dan keberhasilan kegiatan pembelajaran sering bergantung kepada kreatifitas guru dalam memilih dan menerapkan model pembelajaran. Kreatifitas dan kemampuan dalam pemilihan model pembelajaran merupakan kemampuan dan keterampilan mendasar yang harus dimiliki guru. Hal ini didasari asumsi bahwa ketepatan guru dalam memilih model pembelajaran akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa (Jarolimek, 2002).
Pelaksanaan kegiatan pembelajaran di Sekolah Dasar pada umumnya masih menekankan aspek pengetahuan (kognitif) dan kurang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Demikian juga dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, guru merasa sudah melaksanakan pembelajaran ketika menyampaikan materi pembelajaran, tetapi model pembelajarannya kurang melibatkan aktifitas siswa secara optimal sehingga bekal pengetahuan dan keterampilan untuk hidup bermasyarakat kurang memadai (Somantri, 2001). Guru berasumsi bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial adalah pengetahuan yang bisa ditransformasikan secara utuh dari pikiran guru ke benak siswa, sehingga model pembelajaran yang menekankan transformasi aspek pengetahuan mendominasi dalam kegiatan pembelajarannya.
Dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, menuntut kreatifitas guru dalam mengembangkan model pembelajaran yang mampu melibatkan siswa secara aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw merupakan salah satu model pembelajaran yang bisa dikembangkan dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial untuk menumbuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini berangkat dari dasar pemikiran “getting better together” yang menekankan pada pemberian kesempatan belajar yang lebih luas dan suasana yang kondusif pada siswa untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan, sikap dan nilai serta keterampilan sosial yang bermanfaat dalam kehidupan di masyarakat. Model pembelajaran kooperatif ini, siswa bukan hanya belajar dan menerima apa yang disajikan oleh guru tetapi juga belajar dari siswa lain dan sekaligus bisa membelajarkan siswa lainnya.
Proses pembelajaran dengan model kooperatif, mampu merangsang dan mengembangkan potensi siswa secara optimal dalam suasana belajar pada kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 6 siswa (Stahl, 2005). Pada saat siswa belajar dalam kelompok akan berkembang suasana belajar yang terbuka dalam dimensi kesejawatan dan terjadi kolaborasi dalam hubungan pribadi yang saling membutuhkan. Iklim belajar yang berlangsung dalam suasana keterbukaan dan demokratis akan memberi kesempatan kepada siswa secara optimal untuk memperoleh informasi mengenai materi yang dibelajarkan sekaligus melatih sikap dan keterampilan sosialnya sebagai bekal dalam kehidupan di masyarakat (Slavin, 2001). Dalam model ini guru bukan satu-satunya nara sumber tetapi lebih berperan sebagai fasilitator, mediator dan manager pembelajaran. Pada saat belajar dalam kelompok kecil akan tumbuh dan berkembang pola belajar tutor sebaya (peer tutoring) dan belajar secara kooperatif. Selain itu, model pembelajaran kooperatif juga menumbuhkan kesadaran diri dan melatih keterampilan siswa mengenai nilai-nilai sosial, tanggung jawab, kepedulian, keterbukaan, persahabatan dan jiwa demokratis. Kerjasama dan kebersamaan merupakan nilai yang dikembangan dalam model pembelajaran ini, sehingga membantu menumbuhkan keterampilan sosial dalam kehidupan sehari-hari.
Indikator-indikator model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw selaras dengan pengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif bagi peningkatan kualitas pembelajaran dan pencapaian tujuan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar. Kreatifitas penerapan model pembelajaran ini akan membantu pengembangan potensi siswa secara komprehensif, baik pengetahuan, sikap dan terutama keterampilan-keterampilan sosial yang berguna dalam kehidupannya di masyarakat.

Konsep Dasar Model Pembelajaran Kooperatif
Ada beberapa konsep mendasar yang perlu diperhatikan dan diupayakan oleh guru dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif di kelas. Menurut Stahl (2005) guru harus memperhatikan dasar-dasar konseptual model belajar kooperatif, antara lain:
1. Kejelasan rumusan tujuan pembelajaran
2. Penerimaan yang menyeluruh oleh siswa tentang tujuan belajar
3. Ketergantungan yang bersifat positif
4. Keterbukaan dalam interaksi pembelajaran
5. Tanggung jawab individu
6. Heterogenitas kelompok
7. Sikap dan perilaku sosial yang positif
8. Debriefing ( refleksi dan internalisasi )
9. Kepuasan dalam belajar.
Konsep-konsep di atas dalam pelaksanaannya sering muncul anggapan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif cukup satu atau beberapa konsep dasar saja yang ditargetkan. Anggapan ini berakibat efektifitas dan produktifitas model ini secara akademis kurang optimal. Untuk menerapkan model ini guru perlu memahami dan mampu mengembangkan rancangan pembelajaran yang memungkinkan ter-aplikasinya seluruh konsep dasar dari model ini. Guru perlu mengembangan suasana yang kondusif bagi kelompok belajar dan hubungan-hubungan yang bersifat interpersonal di antara sesama anggota kelompok. Syarat utama yang harus diperhatikan oleh guru adalah bagaimana mengkondisikan siswa untuk bekerjasama sebelum memulai proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif.

Macam-macam Model Pembelajaran kooperatif
Secara struktural, menurut Stahl (2005) alur pembelajaran model pembelajaran kooperatif memiliki beberapa karakteristik, yang membedakan dengan model belajar lainnya, yaitu:
1. Individual accountability
2. Social skills
3. Positive interdependence
4. Group processing
5. Face-to-face Promotive interaction
Proses pembelajaran model kooperatif mendasarkan perancangan dan pelaksanaannya pada dasar pemikiran filosofis yaitu “getting better together”, artinya bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik dalam belajar hendaknya dilakukan secara bersama-sama. Untuk menciptakan “kebersamaan” dalam belajar, guru harus merancang program pembelajaran dengan mempertimbangkan aspek kebersamaan sehingga siswa mampu mengkondisikan dan memformulasikan kegiatan belajar mengajar dalam interaksi yang aktif interaktif dalam suasana “kebersamaan” bukan saja di dalam kelas tetapi juga di luar kelas.
Untuk mengefektifkan pelaksanaan model pembelajaran kooperatif, guru harus memutuskan hal-hal sebagai berikut: (Stahl, 2005)
1. Jumlah dan besarnya kelompok siswa yang akan dibentuk
2. Keanggotaan kelompok siswa harus bersifat hiterogen
3. Materi dan sistem kerja yang akan diterapkan dalam pembelajaran
4. Pengaturan ruangan dan posisi masing-masing kelompok dalam kelas,
5. Pola dan bentuk alat evaluasi yang akan digunakan untuk menilai siswa.
Adapun macam-macam tipe dalam model pembelajaran kooperatif, antara lain sebagai berikut:
1. Student Team Achievement Division (STAD)
2. Jigsaw (tim ahli)
3. Investigasi Kelompok
4. Pendekatan Struktural
Ke-empat tipe tersebut di atas memiliki karakteristik yang mirip tetapi ada perbedaan dalam penerapannya pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar.

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw
Pembelajaran Kooperatif tipe jigsaw (tim ahli) merupakan salah satu tipe yang efektif untuk diterapkan dalam pembelajaran IPS di Sekolah Dasar. Tipe jigsaw diterapkan dengan membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok yang teridiri dari 5 atau 6 siswa. Materi pembelajaran diberikan kepada siswa dalam bentuk teks, dimana setiap anggota bertanggung jawan untuk mempelajari bagian-bagian tertentu dari pokok-pokok materi. Sebagai contoh topik materi “kegiatan perekonomian” seorang siswa mempelajari tentang produksi, siswa lain mempelajari konsumsi, siswa lain lagi mempelajari distribusi, dan siswa lainnya lagi mempelajari tentang harga, dan yang terakhir mempelajari keuntungan. Anggota dari berbagai kelompok yang mempelajari topik yang sama berkumpul untuk berdiskusi dan mempelajari topik bagiannya. Kumpulan dari siswa yang mempelajari satu topik yang sama ini dinamakan kelompok ahli (tim ahli). Selanjutnya anggota tim ahli ini kembali ke kelompok asal untuk mengajarkan apa yang telah dipelajari dari kelompok ahli tadi kepada anggota kelompok asal atau kelompknya sendiri. Untuk lebih jelas lihat ilustrasi dalam gambar berikut ini.

Kelompok Asal
(dibentuk dari kelompok asal siswa yang heterogen)

Kelompok Ahli

Kelompok ahli terdiri dari satu siswa kelompok asal

Pada hakekatnya, pembelajaran kooperatif tipe jigsaw mengandalkan sesama teman sekelompoknya dalam memahami materi pembelajaran. Siswa bisa belajar dari sesama temannya dalam mempelajari suatu topik kajian. Dalam model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw siswa yang dikirim ke kelompok ahli, bertanggung jawab untuk mempelajari topik tertentu yang diberikan guru dan sekaligus membelajarkan kepada teman-teman kelompok asalnya. Dengan demikian siswa tersebut memiliki tanggung jawab mempelajari topik tertentu sampai memahami yang kemudian dibelajarkan kepada teman-teman kelompok asalnya.
Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw lebih dari sekedar belajar kelompok atau kelompok belajar, karena belajar dalam model kooperatif ini harus ada “struktur dorongan dan tugas yang bersifat kooperatif”, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi secara terbuka antar kelompok dan hubungan-hubungan yang bersifat interdependensi yang efektif di antara anggota kelompok (Slavin,2001). Disamping itu, pola hubungan kerjasama memungkinkan timbulnya persepsi yang positif tentang apa yang dapat mereka lakukan agar berhasil berdasarkan kemampuan dirinya secara individual dan sumbangsihnya pada kelompoknya. Menurut Stahl (2005) model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw menempatkan siswa sebagai bagian penting dari suatu sistem kerjasama dalam mencapai suatu hasil yang optimal dalam belajar.
Jadi model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw mengembangkan suasana belajar yang berlangsung dalam interaksi yang saling percaya, terbuka, rileks di antara anggota kelompok dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh dan memberi masukan di antara mereka untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, nilai, moral dan keterampilan-keterampilan yang ingin dikembangkan dalam pembelajaran. Pola interaksi yang bersifat terbuka dan saling percaya sangat penting bagi siswa untuk memperoleh keberhasilan dalam belajar, karena setiap saat mereka bisa melakukan diskusi, saling membagi pengetahuan dan kemampuan serta saling mengoreksi antar sesama dalam belajar.

Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw
1. Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw
Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw merupakan salah satu tipe dari model pembelajaran kooperatif. Tipe jigsaw atau tim ahli ini bisa menjadi alternatif yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas proses pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, terutama untuk melatih keterampilan sosial (social skill) dalam upaya mewujudkan tujuan pembelajaran Ilmu Pengatahuan Sosial, yaitu: meningkatkan kemampuan bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, baik secara nasional maupun global. Model ini memungkinkan siswa untuk terlibat secara aktif dalam mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam suasana belajar yang terbuka dan demokratis.
Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial akan menghasilkan beberapa keunggulan dan nilai lebih dalam upaya pengembangan potensi diri siswa, yaitu: ( Stahl, 2005 )
1. Meningkatkan rasa tanggung jawab individu
2. Menumbuhkan ketergantungan yang bersifat positif
3. Memungkinkan terbinanya hubungan yang bersifat terbuka
4. Memungkinkan pengembangan keterampilan-keterampilan sosial secara optimal
5. Melatih siswa untuk hidup bermasyarakat
Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial memfokuskan perhatian pada beberapa aspek, yaitu:
1. Penggabungan penggunaan tipe-tipe pembelajaran secara kelompok, seperti: formal
cooperative learning, informal cooperative learning, dan cooperative learning base on-
group.
2. Komponen-komponen dasar dalam bekerjasama, yaitu: ketergantungan yang positif,
interaksi langsung yang terbuka, kemampuan-kemampuan individual, keterampilan-
keterampilan sosial dan proses kerja kelompok.
3. Menumbuhkan suasana kerjasama rutin dalam kelas, seperti: penerapan model
pembelajaran kooperatif dalam kegiatan pembelajaran.
Disamping mendorong siswa dalam menuju ketercapaian tujuan, penerapan tipe jigsaw juga menumbuhkan kegairahan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Model tersebut menumbuhkan suasana pembelajaran yang dinamis, dimana siswa bukan hanya dijadikan obyek pembelajaran semata-mata melainkan juga sebagai tutor bagi siswa lainnya (Slavin, 2001). Hal ini karena setiap anggota kelompok memiliki dua tanggung jawab dasar, yaitu: (1) mempelajari dan memahami materi atau bahan ajar, (2) membantu teman belajarnya untuk mampu memahami dan mengerti seperti yang ada pada dirinya. Konsep tutor sebaya merupakan salah satu karakteristik tipe jigsaw, yaitu pada saat belajar secara kolaboratif dalam suasana kebersamaan di kelompok kecil, akan tumbuh berkembang interaksi yang positif di antara siswa. Selain itu, siswa bukan hanya berusaha memahami materi tetapi juga dituntut untuk mengembankan potensi dirinya secara optimal untuk kesuksesan kelompoknya.

2. Langkah-langkah Penerapan Tipe Jigsaw
Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw adalah peran guru dalam merancang struktur kelompok yang akan diterapkan pada siswa. Struktur kelompok yang teridiri dari 5 – 6 orang anggota tersebut harus bersifat hiterogen, sehingga pengenalan dan pemahaman guru terhadap siswa dan kelasnya sangat menentukan efektifitas dan produktifitas model ini, baik dalam perolehan hasil belajar maupun proses pelatihan dalam pengembangan keterampilan sosial siswa. Setiap anggota bertanggung jawab untuk mempelajari bagian tertentu dari bahan tertulis yang diberikan guru. Misalnya dalam mempelajari topik “jenis-jenis pekerjaan”, seorang siswa mempelajari tentang jasa, siswa lainnya mempelajari produksi, siswa lainnya lagi mempelajari pegawai negeri sipil, sedangkan siswa lainnya lagi mempelajari pegawai swasta. Anggota kelompok lain yang temanya sama berkumpul membentuk kelompok sendiri, sehingga kelompok ini disebut kelompok ahli. Anggota kelompok ahli tersebut setelah kembali kepada kelompok asal menjadi nara sumber untuk tema yang dibahas pada kelompok ahli.
Berdasarkan konsepsi di atas, maka langkah-langkah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, secara umum dapat dijelaskan operasionalnya sebagai berikut: (Slavin, 2001 )
1. Langkah pertama yang dilakukan guru adalah merancang rencana pembelajaran. Pada langkah ini guru mempertimbangkan dan menetapkan target pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Disamping itu, guru juga menetapkan sikap dan keterampilan-keterampilan sosial yang diharapkan dikembangkan dan diperlihatkan oleh siswa selama berlangsungnya pembelajaran. Lalu guru membentuk kelompok ahli yang anggotanya merupakan utusan dari masing-masing kelompok asal. Dalam merancang program, guru harus mengorganisasikan materi dan tugas-tugas siswa dari masing-masing kelompok ahli yang mencerminkan sistem kerja kelompok kecil. Artinya bahwa materi dan tugas itu untuk dibelajarkan pada kelompok ahli dan dikerjakan secara bersama dalam dimensi kerja kelompok ahli. Untuk memulai pembelajaran, guru harus menjelaskan tujuan dan sikap serta keterampilan sosial yang dicapai dan diperlihatkan siswa. Hal ini perlu dikemukakan agar siswa memahami apa yang harus dikerjakan selama proses pembelajaran berlangsung.
2. Langkah kedua, dalam kegiaan pembelajaran di kelas, guru membimbing dan mengarahkan masing-masing kelompok ahli tentang tema tertentu agar ketika kembali kepada kelompok asal, siswa dari kelompok ahli bisa memberi penjelasan pada teman-temannya di kelompok asal. Guru tidak lagi menyampaikan seluruh tema materi secara panjang lebar kepada seluruh kelompok karena pemahaman dan pendalaman materi akan dilakukan anggota tim ahli kepada kelompok asal. Guru hanya menjelaskan pokok-pokok materi agar siswa memiliki wawasan dan orientasi yang memadai tentang materi yang diajarkan. Pada saat siswa belajar secara berkelompok, guru melakukan monitoring dan mengobservasi kegiatan belajar siswa berdasarkan lembar obervasi yang telah dirancang sebelumnya.
3. Langkah ketiga, dalam melakukan observasi terhadap kegiatan siswa, guru membimbing dan mengarahkan siswa baik secara individual maupun kelompok dalam hal memahami materi maupun sikap serta perilaku siswa selama kegiatan belajarnya. Pemberian pujian dan kritik membangun merupakan aspek yang penting untuk dilakukan guru pada saat siswa bekerja dalam kelompok. Ketika siswa terlibat dalam diskusi dalam masing-masing kelompok, guru secara periodik memberikan layanan kepada siswa baik secara individual maupun secara klasikal.
4. Langkah keempat, guru memberikan kesempatan kepada siswa dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Pada saat diskusi kelas ini guru bertindak sebagai moderator. Dalam melakukan refleksi diri, guru tetap berperan sebagai mediator dan moderator aktif. Artinya, pengembangan ide, saran dan kritik terhadap proses pembelajaran harus diupayakan berasal dari siswa, kemudian barulah guru melakukan perbaikan dan pengarahan terhadap ide, saran dan kritik yang berkembang.
Dalam model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini, guru harus mampu mengcover kehidupan masyarakat dalam suasana pembelajaran di kelas sehingga siswa mempunyai konsep dan merasakan suasana masyarakat yang sebenarnya. Dengan demikian siswa mampu memahami sedini mungkin realita masyarakat yang akan diterjuni kelak di kemudian hari.

Kesimpulan
Berdasarkan analisis yang dikembangkan dalam tulisan ini, ada beberapa hal yang bisa disimpulkan, antara lain:
1. Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw bisa mempunyai kontribusi yang efektif dalam pencapaian tujuan pembelajaran pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar apabila guru memiliki kreatifitas kinerja yang profesional dalam mengembangkan pembelajaran di kelas.
2. Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam hubungannya dengan pemahaman materi, pengembangan sikap dan keterampilan sosialnya. Peningkatan hasil belajar siswa ini diperoleh dari suasana keterbukaan dan kepedulaian guru dalam mengembangkan iklim pembelajaran demokratis, terbuka, kooperatif dan kolaboratif akademik dalam iklim kemitraan.
3. Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat mendorong terciptanya suasana pembelajaran yang aktif dan kreatif serta interaktif. Dalam model pembelajaran ini ada upaya peningkatan kegairahan, motivasi, dan keakraban antara guru dan siswa serta siswa dengan siswa lainnya. Peran guru sebagai manager pembelajaran yang demokratis sangat menentukan aktifitas interaksi dan kreatifitas ber-interaktif.

Saran-saran
Beberapa saran yang bisa dikemukakan dalam tulisan ini antara lain sebagai berikut:
1. Untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar, guru disarankan untuk sesekali menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dalam melaksanakan kegiatan pembelajarannya , sehingga pencapaian tujuan bisa lebih efektif dan efisien.
2. Suasana keterbukaan, demokratis dan kolaboratif perlu diciptakan dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar, agar pemahaman pengetahuan, sikap dan keterampilan sosial siswa bisa berkembang secara lebih optimal.
3. Dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar, perlu dibangun komunikasi yang aktif dan interaktif, sehingga kegairahan dan motivasi siswa dan guru dalam pembelajaran bisa ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Depdiknas. (2006). Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan.

Bank, A. James (2001). Teaching Strategies for the Social Studies. Inquiry Valuing, and Decision-Making. New York: Longman

Jarolimek, John. (2002). Social Studies in Elementary Education. New York: MacMillan Co. Inc.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan. Jakarta: Depdiknas

Stahl, Robert and Van Sickle, R. (2005). Cooperative Learning in Social Studies Classroom: An Introduction to Social Studies. National Council for the Social Studies Bulletin 87.

Slavin, Robert. (2001). Cooperative Learning. Maryland: John Hopkins University.

Sapriya. (2009). Pendidikan IPS. Konsep dan Pembelajaran. Bandung: PT Remaja Rosda Karya

Somantri, Nu’man. (2001). Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Wahab, Abdul Azis. (2008). Metode dan Model-Model Mengajar Ilmu Pengetahuan Sosial. Bandung: Alfabeta

Biodata Penulis

1. Nama : Dr. Waspodo Tjipto Subroto, M.Pd
2. Bidang Keahlian : Pendidikan IPS
3. Institusi : PGSD FIP Universitas Negeri Surabaya
4. Alamat Institusi : Kampus Lidah Wetan Surabaya
5. Telepon Kantor : 031-7524403,
6. Telepon rumah : 031-5040773, 08123235608
7. Alamat Email : waspodotjipto@yahoo.co.id

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN IPS BERCIRIKAN PAKEM

ARTIKEL: PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN IPS
BERCIRIKAN PAKEM
Oleh: Waspodo Tjipto Subroto. Unesa
Email: waspodotjipto@yahoo.co.id

I. Latar Belakang
Pelaksanaan proses pembelajaran dari berbagai mata pelajaran di Sekolah Dasar pada umumnya bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada pada diri peserta didik, baik potensi dalam aspek kognitif, aspek afektif maupun aspek psikomotorik.
Ilmu Pengetahuan Sosial ( IPS ) merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari Sekolah Dasar ( SD ) sampai Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) berusaha memberikan wawasan secara komprehensif tentang peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu-isu sosial. Berbagai tradisi dalam ilmu sosial, termasuk konsep, teori, fakta, struktur, metode dan penanaman nilai-nilai dalam ilmu sosial perlu dikemas secara pedagogis, integratif dan komunikatif serta relevan dengan situasi dan kondisi yang berkembang dalam masyarakat.
Di dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ( KTSP, 2006 ) menegaskan bahwa melalui mata pelajaran IPS peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi Warga Negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab serta warga dunia yang cinta damai. Fenomena kehidupan global di masa mendatang yang penuh dengan tantangan, menuntut mata pelajaran IPS untuk dirancang bisa mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis.
Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar perlu disusun secara sistimatis, komprehensif, dan terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan bermasayarakat. Pendekatan tersebut diharapkan mampu membina siswa agar menjadi warga negara Indonesia yang bertanggung jawab dan warga dunia yang efektif, dalam masyarakat global yang selalu mengalami perubahan setiap saat. Untuk itu, pembelajaran IPS perlu dirancang untuk membangun dan merefleksikan kemampuan siswa dalam kehidupan bermasyarakat yang selalu berubah dan berkembang secara terus menerus.
Menurut KTSP (2006), Tujuan Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:
1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkung-
annya.
2. Memiliki kemampuan dasar untuk berfikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri,
memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial.
3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial kemanusiaan.
4.Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat
yang majemuk dan ditingkat lokal, nasional dan global.
Jarolimek ( 1993 : 8 ) mengharapkan bahwa Pendidikan Pengetahuan Sosial hendaknya mampu mengembangkan aspek pengetahuan dan pengertian ( knowledge and understanding ), aspek sikap dan nilai ( attitude and value ) serta aspek keterampilan ( skill ) pada diri siswa. Aspek pengetahuan dan pengertian berkaitan dengan pemberian bekal pengetahuan dan pemahaman siswa tentang dunia dan kehidupan masyarakat di sekitarnya, aspek sikap berkaitan dengan pemberian bekal mengenai dasar-dasar etika dan norma yang nantinya menjadi orientasi nilai dalam kehidupanannya di masyarakat. Sedangkan aspek keterampilan meliputi keterampilan sosial ( social skill ) dan keterampilan intektual ( intellectual skill ) agar siswa tanggap terhadap permasalahan sosial di sekitarnya dan mampu bekerjasama dengan orang lain dalam kehiduapn sehari-hari.
Sedangkan menurut Schuncke ( 1988 : 8-9 ) sekolah merupakan wahana yang sangat penting dalam pendidikan nilai dan norma serta perilaku yang demokratis. Penanaman nilai dan norma serta perilaku demokratis secara normatif merupakan tanggung jawab seluruh guru di suatu sekolah. Namun secara legal-akademik tanggung jawab tersebut ada pada guru mata pelajaran Pendidkan Kewarganegaraan maupun Ilmu Pengetahuan Sosial. Oleh karena itu, kajian pengembangan nilai dan norma serta sosialisasi perilaku demokratis perlu dikembangkan secara kreatif dalam proses pembelajaran PKn dan IPS
Untuk mencapai tujuan mata pelajaran IPS di Sekolah Dasar tersebut perlu dikembangkan strategi pembelajaran IPS yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM). Guru perlu mengembangkan strategi pembelajaran yang berorientasi pada siswa ( Student centered ) agar siswa terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Untuk memotivasi siswa agar berpartisipasi secara aktif perlu dikembangkan strategi pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan agar kualitas proses pembelajaran IPS lebih memadai.

II. Permasalahan.
Dari uraian latar belakang di atas yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:
1..Bagaimanakah pengembangan model-model pembelajaran IPS yang aktif, kreatif,
efektif dan menyenangkan ?
2. Bagaimanakah pendekatan pembelajaran IPS yang mampu meningkatkan kualitas
proses pembelajaran di Sekolah Dasar ?
3..Bagaimanakah metode-metode pembelajaran IPS yang aktif, kreatif, efektif dan
menyenangkan ?
4. Bagaimanakah media-media pembelajaran IPS yang mampu meningkatkan kualitas
proses pembelajaran di Sekolah Dasar ?

BAB II
STRATEGI PEMBELAJARAN IPS DI SEKOLAH DASAR

Proses pembelajaran di Sekolah Dasar merupakan tahapan pembelajaran yang mendasar bagi seorang anak, karena menjadi dasar bagi tahapan pembelajaran lanjutan seperti SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi. Maka pada tahapan dasar tersebut menuntut profesionalisme dan keterampilan guru yang berkualitas sesuai dengan tuntutan profesi. Kualitas dan profesionalisme ini amat ditentukan oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar guru Sekolah Dasar.
A. Model-Model Pembelajaran IPS
Untuk menumbuhkan motivasi dan partisipasi siswa perlu dikembangkan model-model pembelajaran IPS yang kreatif dan inovatif seperti: Pengajaran langsung ( direct intruction ), Pembelajaran Kooperatif ( cooperative learning ), Pengajaran Berdasarkan Masalah ( Problem Base Instruction ), dan Belajar Melalui Penemuan ( inkuiri ).
1. Model Pengajaran Langsung ( Direct Instruction ).
Model pengajaran langsung banyak diilhami oleh teori belajar sosial yang sering disebut belajar melalui observasi. John Dolard dan Albert Bandura meyakini bahwa sebagian besar manusia belajar melalui pengamatan secara selektif dan mengingat tingkah laku orang lain. Dasar pemikiran model pengajaran langsung ini adalah bahwa siswa belajar dengan mengamati secara selektif, mengingat dan menirukan tingkah laku gurunya. Atas dasar pemikiran tersebut maka yang perlu dihindari adalah penyampaian pengetahuan yang terlalu kompleks.
Secara umum, pengetahuan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural. Pengetahuan deklaratif itu adalah pengetahuan tentang sesuatu. Sedangkan pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu. Dalam menerapkan pengajaran langsung, pengetahuan yang disampaikan kepada siswa perlu disederhanakan, baik pengetahuan deklaratif maupun prosedural.
2. Model Pembelajaran Kooperatif ( Cooperative Learning )
Menurut John Dewey, kelas seharusnya merupakan cerminan masyarakat yang lebih besar. Maka kegiatan di kelas perlu memberi pengalaman kepada siswa untuk bekerja secara berkelompok. Gordon Alport mengingatkan bahwa kerjasama dan bekerja dalam kelompok akan memberikan hasil yang lebih baik. Setting kelas dalam pembelajaran kooperatif, perlu memenuhi 3 kondisi, yaitu: (a) adanya kontak langsung, (b) sama-sama berperan serta dalam kerja kelompok, (c) adanya persetujuan antar anggota kelompok tentang setting kelas tersebut.
Model pembelajaran kooperatif ini cukup penting karena siswa dapat belajar dengan cara bekerja sama dengan temannya. Anggota kelompok yang lebih mampu dapat menolong temannya yang kurang mampu. Setiap anggota kelompok tetap memberi sumbangan pada prestasi kelompok. Dan yang lebih penting semua anggota kelompok dapat bersosialisasi dengan anggota kelompok lainnya sehingga hal ini akan melatih keterampilan sosial siswa dalam bermasyarakat.
3. Model Pengajaran Berdasar Masalah ( Problem Base Instruction )
Model pengajaran berdasarkan masalah ini mempunyai ciri umum yaitu menyajikan kepada siswa masalah autentik dan bermakna yang akan memberi kemudahan kepada siswa untuk melakukan penyelidikan dan inkuiri. Sedangkan ciri khusus dalam model ini yaitu adanya pengajuan pertanyaan dan masalah, berfokus pada keterkaitan antar disiplin ilmu, penyelidikan autentik, menghasilkan produk/karya, dan adanya kerjasama. Masalah autentik adalah masalah yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat secara langsung jika ditemukan penyelesaiannya. Sedangkan masalah akademik adalah masalah yang muncul akibat pengaruh dari suatu masalah sehingga memunculkan masalah lainnya. Misalnya bagaimanakah pengaruh kenaikan harga BBM terhadap harga-harga bahan-bahan pokok?.
Model pembelajaran ini lebih sesuai untuk siswa kelas tinggi atau siswa yang latar belakang pengetahuannya sudah memadai.
4. Model Belajar Melalui Penemuan ( Inkuiri )
Pembelajaran penemuan merupakan suatu model pengajaran yang menekankan pentingnya membantu siswa memahami struktur atau ide kunci dari suatu disiplin ilmu, siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran, dan memberi keyakinan bahwa pembelajaran akan terjadi melalui penemuan pribadi. Bruner yang mempelopori model pembelajaran penemuan ini meyakini bahwa model penemuan ini akan merangsang siswa untuk melakukan penyelidikan sehingga menemukan sesuatu. Misalnya guru menyajikan topik kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa yang memancing pro-kontra atau konflik kognitif, sehingga motivasi dan rasa ingin tahu siswa terpancing.
Model pembelajaran penemuan lebih cocok untuk menanamkan konsep-konsep yang dapat ditemukan melalui percobaan dan penyelidikan.

B. Pendekatan dalam Pembelajaran IPS
Pendekatan pembelajaran merupakan landasan sikap dan persepsi guru tentang bagaimana kegiatan pembelajaran akan dilaksanakan. Landasan sikap dan persepsi guru ini akan menjadi dasar bagi tindakan guru dalam melaksanakan aktifitas proses pembelajaran.
Pendekatan-pendekatan pembelajaran IPS yang bisa menjadi landasan sikap dan persepsi tersebut, sebagai berikut:
1. Pendekatan lingkungan
2. Pendekatan konsep
3. Pendekatan inkuiri
4. Pendekatan keterampilan proses
5. Pendekatan pemecahan masalah
6. Pendekatan induktif-deduktif
7. Pendekatan nilai
8. Pendekatan komunikatif
9. Pendekatan kesejarahan
10. Pendekatan tematik
Dalam pendekatan lingkungan, IPS sebagai mata pelajaran yang membelajarkan siswa untuk bermasyarakat, perlu memperhatikan lingkungan sebagai topik kajian, baik lingkungan sosial budaya maupun lingkungan fisik. Pendekatan ini bisa diawali dari lingkungan siswa yang paling dekat yaitu keluarga, untuk menanamkan nilai moral dan aktifitas bermasyarakat. Guru perlu mencermati lingkungan sebagai aspek yang berperan dalam membentuk perilaku siswa, seperti: lingkungan kauman, lingkungan perdagangan, lingkungan pertanian dsb.
Pendekatan konsep menekankan bahwa pemahaman konsep sangat mempengaruhi perilaku siswa. Konsep tentang keadilan, kesejahteraan, demokrasi, kerjasama, tanggung jawab, dsb. merupakan konsep-konsep yang harus dipahami siswa, bukan sekedar diketahui atau dihafalkan. Pemahaman ini akan membimbing siswa untuk bisa menghayati yang pada akhirnya mampu mengamalkan dalam perilaku sehari-hari.
Pendekatan inkuiri, diawali dengan suatu pertanyaan atau permasalahan yang mengajak siswa untuk ikut berfikir dalam memecahkan permasalahan. Dalam proses inkuiri, akan tumbuh dan berkembang secara spontan rasa ingin tahu dan berpartisipasi dalam pemecahan masalah melalui tanya jawab yang didesain oleh guru. Dalam kegiatan berinkuiri bisa menghasilkan suatu gagasan, ide, solusi, atau menemukan sesuatu yang dicarinya.
Pendekatan keterampilan proses, bertujuan menumbuhkan keterampilan yan berkaitan dengan sutu proses tertentu yang perlu dilatihkan. Menanamkan perilaku tertentu biasanya perlu dilatih dan dibiasakan sehingga nanti akan muncul perilaku yang diharapkan dalam bermasyarakat. Keterampilan proses bisa dimulai dari mencari informasi sampai nanti bisa menginformasikannya. Sumber-sumber menumbuhkan keterampilan proses dalam pembelajaran IPS antara lain peta, globe, gambar atau foto, grafik, diagram dsb.
Pendekatan pemecahan masalah, akan mengenalkan siswa pada masalah-masalah dalam kehidupan di masyarakat. Misalnya masalah lingkungan hidup yang tidak bersih, tata tertib di sekolah yang belum dipatuhi, masalah narkoba, kenakalan remaja, kemiskinan dan sebagainya, bisa kenalkan pada siswa dan untuk mengungkap bagaimana respon siswa terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat.
Pendekatan induktif , diawali dari mengemukakan kenyataan-kenyataan yang ada di dalam masyarakat berikut fakta dan datanya. Guru dapat mengangkat contoh-contoh kongkrit, dan kenyataan yang ada di dalam masyarakat, kemudian ditarik generalisasinya dari fakta dan data tersebut menjadi sebuah konsep. Misalnya tentang kemiskinan, korupsi, lapangan pekerjaan, kesejahtaraan dsb.
Pendekatan deduktif, diawali dari konsep-konsep yang telah dipahami oleh siswa kemudian dicarikan contoh-contoh fakta dan data pendukungnya di masyarakat. Pendekatan induktif dan deduktif menjadi saling menunjang untuk menanamkan konsep pada siswa. Untuk siswa Sekolah Dasar, pembelajaran bisa dimulai dari yang kongkrit menuju abstrak, dari yang sederhana menuju kompleks, dari yang mudah menuju sulit dan dari yang dekat menuju ke yang jauh.
Pendekatan nilai, dikembangkan untuk menumbuhkan sikap dan toleransi siswa dalam berperilaku dimasyarakat, menumbuhkan kepekaan dan rasa tanggung jawab sosial dengan didasari oleh pengetahuan dan keterampilan sosial. Sikap demokratis dan semangat bekerjasama maupun berkompetisi perlu ditumbuhkan sejak dini.
Pendekatan komunikatif, mengutamakan efektifitas komunikasi guru dan siswa. Pendekatan ini memperhatikan tingkat kematangan kognitif siswa dan sekuensial materi atau istilah bahasa yang digunakan guru adalah bahasa yang dapat dimengerti dan dipahami oleh siswa. Bahasa dan istilah-istilah yang digunakan guru haruslah dimengerti dan dipahami sehingga tidak terjadi miskonsepsi atau salah pengertian.
Pendekatan kesejarahan, mengungkap peristiwa masa lalu yang bisa dijadikan contoh ( baik maupun tidak baik ) bagi siswa, sehingga siswa bisa mengambil makna dan hikmahnya dari peristiwa masa lalu tersebut. Belajar dari nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan maupun peristiwa-peristiwa lain dimasa lalu perlu dikembangkan untuk menjadi contoh pengalaman dan pedoman bagi masa mendatang.
Pendekatan tematik, dikembangkan untuk memberikan wawasan siswa yang komprehensif terhadap tema yang ditampilkan. Misalnya tema lingkungan hidup, hasil pembangunan, demokratisasi dan sebagai bisa dikembangkan pada pemahaman siswa yang lebih komprehensif.
Pendekatan-pendekatan tersebut bisa dipilih dan diterapkan guru dengan pengemasan rencana pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan ( PAIKEM ). Hal ini sesuai dengan UUSPN No. 20 / 2003 yang mengisaratkan bahwa pembelajaran harus dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberi ruaang yang cukup bagi prakasa, kreatifitas dan kemandirian, sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
Paradigma pembelajaran konvensioanl yang selama ini dilaksanakan perlu dirubah dengan model pembelajaran yang inovatif. Pembelajaran inovatif ini perlu diterapkan, karena:
1. Jumlah informasi dan salurannya semakin banyak.
2. Tidak semua potensi siswa bisa dikembangkan dengan satu cara saja.
3. Orientasi target materi pembalajaran hanya untuk jangka pendek.
4. Proses pembelajaran seharusnya berangkat dari masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari.

C. Metode Pembelajaran IPS
Metode merupakan salah satu komponen pembelajaran yang cukup berperanan selain komponen-komponen yang lain. Kegiatan pembelajaran yang berkualitas tentu akan mempertimbangkan penerapan metode sesuai dengan karakteristik topik kajian dan materi pelajaran yang akan disampaikan.
Metode adalah cara atau teknik yang dianggap efisien dalam menyampaikan bahan atau materi pembelajaran kepada siswa. Oleh karena itu, hendaknya guru mampu memilih dan menentukan metode pembelajaran yang paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Perlu disadari bahwa tidak ada satupun metode yang sempurna dan efektif serta efisien untuk semua topik kajian. Masing-masing metode memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing, oleh karena itu dalam setiap proses pembelajaran IPS diperlukan penerapan metode yang bervariasi.
Macam-macam metode pembelajaran dalam IPS menurut Azis Wahab ( 1997 : 186 ) antara lain sebagai berikut:
1. Metode ceramah
2. Metode Tanya jawab.
3. Metode diskusi
4. Metode simulasi
5. Metode penugasan
6. Metode permainan ( game )
7. Metode cerita
8. Metode karya wisata atau studi lapangan
9. Metode sosio drama
10.Metode bermain peran ( role playing )
11. Metode pameran ( eksposisi )
12. Metode proyek
Pemilihan dan penerapan metode pembelajaran perlu mempertimbangkan kriteria-kriteria sebagai berikut:
1. Sesuai dengan karakteristik topik kajian yang akan disampaikan.
2. Ditunjang oleh sarana dan prasarana yang ada.
3. Sesuai dengan latar belakang dan kebutuhan siswa.

D. Media dalam pembelajaran IPS
Setiap media pembelajaran memiliki karakteristik dan keunggulan masing-masing maka diharapkan guru dapat memilih dan menentukan macam-macam media sesuai dengan topik bahasan dan karakteristik materi pelajaran. Agar pemilihan dan penentuan media tersebut bisa efektif, maka perlu mempertimbangkan beberapa kriteria, antara lain:
1. Obyektifitas.
Dalam memilih media perlu meminta saran atau pendapat dari teman sejawat, bukan
berdasar kesenangan pribadi guru.
2. Program pembelajaran
Penentuan media bisa menunjang pencapaian tujuan program pembelajaran atau sesuai
dengan pokok bahasan yang akan disampaikan.
3. Sasaran program
Sasaran program ini adalah siswa yang mengikuti proses pembelajaran, pada usia
tertentu mereka memiliki kemampuan intelektual tertentu pula.
4. Situasi dan kondisi
Situasi dan kondisi ini berkaitan dengan sarana dan prasarana sekolah atau kelas (
ukuran ruangan, bangku, ventilasi dll ) dan situasi kondisi siswa ( jumlah siswa,
motivasi, dll )
5. Kualitas teknik.
Kualiats teknik ini berkaitan kualitas gambar, rekaman audio maupun visual suara,
atau alat Bantu lainnya.
6. Efektifitas dan efisiensi penggunaan.
Keefektifan menyangkut penyerapan informasi yang optimal oleh siswa, sedangkan
efisiensi berkaitan dengan pengeluaran tenaga, waktu dan biaya seberapa mampu
mencapai tujuan yang optimal.
Media pembelajaran memiliki ragam dan bentuk yang bermacam-macam, namun berdasarkan perkembangannya, media dapat digolongkan menjadi: ( Suhanaji dan Waspodo, 2003 : 170 )
1. Media yang bersifat umum dan tradisional.
Contohnya: papan tulis, buku teks, majalah, buku rujukan dan lain lain.
2. Media yang bersifat canggih.
Contohnya: radio, TV, VCD, tape recorder, OHP, LCD, dan lain lain.
3. Media yang bersifat inovatif.
Contohnya: komputer, internet, permesinan yang memungkinkan belajar mandiri.
Sedangkan jenis-jenis media bisa dikelompokkan sebagai berikut:
1. Alat pengajaran.
Contohnya: papan tulis, papan pamer, mesin pengganda.
2. Media cetak.
Contohnya: Buku, majalah, surat kabar, jurnal, bulletin, pamflet dan lain-lain
3. Media visual.
Contohnya: Transfaransi, slide, film strip, grafik, chart, model dan realia, gambar,
foto, peta, globe dan lain-lain.
4. Media audio.
Contohnya: Tape recorder, pita suara, piringan hitam dan lain-lain
5. Media audio-visual
Contohnya: Televisi, VCD, film suara.
6. Masyarakat sebagai sumber belajar.
Contohnya: Nara sumber, tokoh masyarakat, dinamika kehidupan dalam masyarakat.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari uraian dalam tulisan di depan, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:
1. Untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran IPS Sekolah Dasar, guru perlu aktif, kreatif dan selektif dalam menerapkan model-model pembelajaran serta pendekatannya.
2. Dalam memilih dan memanfaatkan media belajar perlu disesuaikan dengan karakteristik bahan belajar yang akan disampaikan.
3. Penyampaian materi belajar dengan menerapkan metode belajar yang bervariasi akan mendorong motivasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran sehingga tujuan bisa tercapai lebih efektif dan efisien.
4. Pemanfataan media pembelajaran perlu dipertimbangankan secara obyektif dengan mendasarkan pada sarana dan prasarana yang ada.
B. Saran-saran.
Beberapa saran yang bisa disampaikan dalam tulisan ini antara lain:
1. Dalam upaya peningkatan kualitas proses pembelajaran pada mata pelajaran IPS guru Sekolah Dasar hendaknya menerapkan model-model pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, efektif dan menyenangkan.
2. Metode belajar yang bermacam-macam ragamnya perlu dimanfaatkan oleh guru Sekolah Dasar secara bervariasi dan inovatif untuk mendorong motivasi siswa dan kemampuannya yang berbeda-beda.
3. Guru IPS di Sekolah Dasar hendaknya berkreasi dalam memanfaatkan media pembelajaran yang mampu menunjang efektifitas kegiatan pembelajaran IPS di Sekolah Dasar.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Azis, W. 1997. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Buku Pegangan
Untuk Program D-II PGSD. Jakarta: Ditjen Dikti.
Jarolimek, J. 1993. Social Studies in Elementary Education. New York: Mac Millan
Publishing Co Ltd.
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 2006. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial.
Jakarta: Depdiknas.
Muslimin Ibrahim. 2007. Pembelajaran Aktif, Inovatif, Efektif, Kreatif dan Menye-
nangkan. Surabaya: Lokakarya di PGSD FIP Unesa.
Nu’man Somantri. 2001. Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS. Bandung: Remaja
Rosda Karya.
Schuncke. GM. 1988. Elementary Social Studies. Knowing, Doing, Caring. New York:
Macmillan Publishing
Slamawi, 1995/1996. Konsep Dasar Ilmu Pengetahuan Sosial. Jakarta: Ditjen Dikti
Suhanaji dan Waspodo Tjipto Subroto. 2003. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.
Surabaya: Insan Cendikia.
TIM UNESA. 2007. Model-Model Pembelajaran Inovatif. Surabaya: University Press
Unesa.
Waspodo Tjipto Subroto dan Suhananji. 2005. Pengetahuan Dasar Ilmu-Ilmu Sosial.
( Geografi, Sejarah, Ekonomi, Politik, Sosiologi dan Antropologi ). Surabaya:
Insan Cendikia.

MODEL PEMBELAJARAN PAIKEM
DALAM PENDIDIKAN IPS DI SEKOLAH DASAR

DISAMPAIKAN PADA PERTEMUAN FIP – JIP se-INDONESIA
DI DENPASAR BALI, Tanggal 24 – 26 Juli 2009

Oleh:
Dr. Waspodo Tjipto Subroto, M.Pd
Dosen PGSD FIP Unesa

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2009

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MELESTARIKAN BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA

Artikel:
PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DALAM MELESTARIKAN BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA
Oleh: Waspodo Tjipto Subroto.
Unesa. Email: waspodotjipto@yahoo.co.id

I. PENDAHULUAN
Pembangunan budaya dan karakter bangsa (cultural and character building) merupakan komitmen nasional yang telah lama tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Dalam berbagai dokumen sejarah politik dan ketatanegaraan, telah tercatat bahwa pembangunan budaya dan karakter bangsa merupakan salah satu kehendak para pendiri Negara (founding fathers) yang perlu dilaksanakan secara berkesinambungan, seperti misalnya teks yang terdapat dalam naskah Sumpah Pemuda, naskah Proklamasi, naskah Pembukaan UUD 1945, serta yang tercermin dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu-lagu perjuangan lainnya. Jadi pembangunan budaya dan karakter bangsa merupakan komitmen bersama bangsa Indonesia yang harus dilaksanakan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Pembangunan budaya dan karakter bangsa akan semakin penting ketika bangsa Indonesia mulai memasuki era globalisasi yang penuh dengan tantangan. Pengaruh peradaban bangsa asing yang dibawa oleh arus globalisasi secara terus menerus mempengaruhi perilaku dan moralitas bangsa Indonesia. Ketika menjelang proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, hampir semua warga/bangsa Indonesia cenderung mengutamakan kepentingan bersama bangsa Indononesia daripada kepentingan pribadi dan kelompok, golongan, suku, agama, dan daerah. Semangat nasionalisme membara di dada sebagian besar bangsa Indonesia dengan konsentrasi satu tujuan yaitu merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Hal ini berbeda dengan kondisi terkini, dimnana budaya dan karakter bangsa lain banyak mempengaruhi karakter dan moralitas bangsa Indonesia, terutama sebagai dampak dari pengaruh modernisasi dan globalisasi.
Pembangunan budaya dan karakter bangsa pada hakikatnya merupakan pengakuan atas hak-hak warganegara sebagai kompensasi dari masyarakat pluralis yang demokratis. Hak-hak warga sipil, hak asasi manusia dan hak keadilan sosial dikembangkan dalam suasana yang demokratis dalam masyarakat madani. Amandemen UUD 1945 semakin meningkatkan kehidupan demokratis yang menjamin pengakuan terhadap hak-hak warga sipil. Kebebasan individu dalam berinovasi dan berekspresi semakin terbuka lebar. Semangat reformasi yang didukung era globalisasi telah mendorong kemajuan dalam demokratisasi. Namun masa transisi dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang dikendalikan pemerintahan otoriter, menuju suasana kehidupan yang demokratis sebagaimana tuntutan semangat reformasi, telah memunculkan berbagai fenomena sosial yang mempengaruhi karakter dan moralitas warganegara. Budaya adiluhung (highcultural) dan karakter bangsa semakin terdistorsi oleh merebaknya pengaruh budaya global yang setiap hari dilihat dan didengar melalui berbagai saluran informasi. Etika berperilaku, sopan santun, keramah-tamahan, tolong menolong dan semangat kekeluargaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia tergusur oleh semangat demokratisasi yang seringkali diartikan sebagai kebebasan yang seluas-luasnya. Gaya hidup individualis, materialistis dan liberalis berkembang pesat seiring dengan merebaknya pengaruh globalisasi yang bersumber dari masyarakat barat. Kemajuan teknologi telah ………, degradasi lingkungan, lokalisme demokratis, dan multikulturalisme. Semua masalah yang disebut belakangan ini merupakan tantangan berat dalam revitalisasi cita sipil, khususnya melalui Pendidikan Kewarganegaraan.
Tantangan besar ke depan lainnya bagi bangsa Indonesia adalah menumbuhkan budaya dan kehidupan demokrasi (cultural democracy) pada berbagai komponen masyarakat, mulai dari elit politik, para birokrat dalam actor pemerintahan, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, kaum intelektual, hingga masyarakat luas. Pembentukan struktur pemerintahan actor yang demokratis tanpa diimbangi dengan tumbuhnya kehidupan demokrasi akan menjurus pada lahirnya kehidupan demokrasi yang semu (pseudo demokrasi) seperti yang pernah terjadi dalam actor pemerintahan Indonesia pada periode-periode sebelumnya. Oleh karena itu, pembinaan pemahaman akan prinsip-prinsip serta cara hidup yang demokratis adalah salah satu tantangan mendasar bagi actor pendidikan nasional dalam membentuk dan mengembangkan kehidupan actor dan masyarakat yang semakin demokratis.
Sistem pendidikan nasional sebagaimana digariskan dalam Pasal 31 UUD 1945 beserta peraturan perundangan turunannya merupakan actor ent untuk mewujudkan komitmen nasional itu. Pada tataran kurikuler “pendidikan kewarganegaraan” baik substansi, proses pembelajaran, maupun efek sosio-kulturalnya sengaja dirancang dan diprogramkan untuk mewujudkan program-program pendidikan demokrasi yang bermuara pada pembentukan karakter bangsa Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk menumbuhkan karakter warga actor baik karakter privat, seperti tanggung jawab moral, disiplin diri dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu; maupun karakter actor, misalnya kepedulian sebagai warga actor, kesopanan, mengindahkan aturan main (rule of law), berpikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi (Winataputra dan Budimansyah,2007:192).
Di Indonesia, sekolah telah diberikan tanggung jawab dalam upaya pembangunan karakter sejak awal kemerdekaan melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Sejak masuk dalam kurikulum sekolah mulai tahun 1962 sampai sekarang, Pendidikan Kewarganegaraan mengalami berbagai perubahan baik nama, orientasi, substansi, maupun pendekatan pembelajarannya. Pada kurun waktu berlakunya Kurikulum 1962 dikenal adanya mata pelajaran Civics (Kewarganegaraan) yang tujuan dan isinya berorientasi pada substansi Manipol dan USDEK yang sepenuhnya menggunakan pendekatan indoktrinasi politik. Pada kurun berlakunya Kurikulum 1968 dikenal adanya mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara yang isinya mencakup Civics (pengetahuan kewargaan actor), ilmu bumi Indonesia, dan sejarah Indonesia (untuk sekolah dasar); dan mata pelajaran Kewargaan Negara (untuk SLP dan SLA). Tujuan dan muatannya berorientasi pada substansi UUD 1945 dan TAP MPRS serta perundangan lainnya, dengan pendekatan pembelajaran yang juga masih bersifat indoktrinatif (Soepardo, dkk, 1960).
Pada kurun waktu berlakunya Kurikulum 1975 dan 1984 pada semua jenis dan jenjang pendidikan dikenal adanya mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan pada Kurikulum 1994 dikenal adanya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Namanya memang berbeda, namun muatan dan orientasi PMP dan PPKn adalah Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dengan pendekatan pembelajaran yang masih tetap didominasi oleh pendekatan indoktrinatif dengan modus transmisi nilai (value inculcation).
Tampaknya semua itu terjadi karena sekolah diperlakukan sebagai socio-political institution, dan masih belum efektifnya pelaksanaan pembelajaran serta secara konseptual, karena belum adanya suatu paradigma pendidikan kewarganegaraan yang secara ajeg diterima dan dipakai secara nasional sebagai rujukan konseptual dan operasional.
Kini pada era reformasi pasca jatuhnya actor politik Orde Baru yang diikuti dengan tumbuhnya komitmen baru kearah perwujudan cita-cita dan nilai demokra¬si konstitusional yang lebih dinamis, dikenal adanya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Ini mestinya merupakan kebangkitan PKn untuk memposisikan dirinya sebagai actor penghela pembangunan karakter bangsa agar dapat menyiapkan warganegara muda yang memiliki karakter ke-Indonesiaan.

II. TANTANGAN PEMBANGUNAN BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA
Mari kita sejenak melihat berbagai gejolak dalam masyarakat kita pada beberapa tahun terakhir ini yang sangat memprihatinkan kita semua. Pertama, munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Bangsa yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan santun dan pandai berbasa-basi sekonyong-konyong menjadi pemarah, suka mencaci, pendendam, membakar manusia hidup-hidup di keramaian kota, mutilasi, perang antar kampung dan suku dengan tingkat kekejaman yang sangat biadab. Bahkan yang lebih tragis, anak-anak kita yang masih duduk di bangku sekolah pun sudah dapat saling bunuh di jalanan.
Kedua, dalam tiga dekade terakhir ini Indonesia tengah mengalami proses kehilangan, mulai dari kehilangan dalam aspek alam fisik, alam hayati, manusia, dan budaya. Dalam aspek alam fisik Indonesia telah kehilangan tanah subur kita. Luas tanah kritis di Indonesia pada tahun 2008 menurut perkiraan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Kehutanan Sosial, Departemen Kehutanan RI ditaksir 77,8 juta hektar. Tanah kritis ini diperkirakan akan terus bertambah satu juta hektar setiap tahunnya. Kita makin kehilangan hak guna tanah untuk perkebunan karena semakin banyaknya perusahaan asing yang bergerak di bidang perkebunan di Indonesia. Dalam aspek alam hayati, kita telah kehilangan hutan tropis. Indonesia sekarang dikenal sebagai negara dengan laju deforestasi tertinggi di dunia. Kita juga kehilangan kekayaan alam yang berasal dari laut yang diambil secara ilegal oleh penjarah dari dalam maupun luar negeri. Dalam aspek manusia, Indonesia kehilangan daya saing. Dalam World Competitivness Scoreboard tahun 2007, Indonesia menempati peringkat 54 dari 55 negara, turun dari peringkat 52 pada tahun 2006. Kita kehilangan niat untuk menaati hukum, bahkan menaati aturan yang paling sederhana yaitu aturan berlalu-lintas (Raka,2008:3). Dalam aspek budaya kita sudah kehilangan kecintaan terhadap kesenian tradisional sebagai warisan budaya adiluhung bangsa. Sebagian dari kita sudah kehilangan kejujuran dan rasa malu. Sudah sekian lamanya Indonesia mendapat predikat sebagai salah satu negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi di dunia. Celakanya predikat ini tidak membuat kita merasa malu dan korupsi nyatanya terus berlangsung dengan modus operandi yang berubah-ubah. Kita kehilangan rasa ke-Indonesiaan kita. Tampaknya kita makin menonjolkan kepentingan daerah dan golongan daripada kepentingan bangsa dan negara. Kita kehilangan cita-cita bersama (in-group feeling) sebagai bangsa. Tiada lagi “Indonesian Dream” yang mengikat kita bersama, yang lebih menonjol adalah cita-cita golongan untuk mengalahkan golongan lain.
Indonesia sudah kehilangan banyak hal dan kehilangan ini bukan tidak mungkin masih dapat berlangsung. Jika demikian daftar kehilangan tentu akan semakin panjang. Pertanyaannya, mungkinkah ini tanda-tanda kita akan meluncur ke arah kehilangan segala-galanya sebagaimana tersirat dalam kata-kata bijak berikut ini:
You lose your wealth, you lose nothing
You lose your health, you lose something
You lose your character, you lose everything
Tentu saja kita tidak berharap seperti itu. Kita tidak menghendaki kehilangan karakter sebagai bangsa sehingga akan kehilangan segala-galanya. Oleh karena itu perlu mencermati dengan sungguh-sungguh apa sebenarnya yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak tersebut. Situasi yang bergolak serupa ini dapat dijelaskan secara sosiologis karena ini memiliki kaitan dengan struktur sosial dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa yang lalu. Mencoba membaca situasi reformasi ini terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita saat ini.
Pertama, suatu kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan “otokrasi” yang dimainkan Rezim Orde Baru ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh melainkan oligarki dimana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat (demos) tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan (wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya). Beberapa fakta dapat dikemukakan sebagai berikut.
 Kekuasaan politik formal dikuasai oleh sekelompok orang partai yang melalui Pemilu berhak “menguras” suara rakyat untuk memperoleh kursi di Parlemen. Melalui Parlemen kelompok ini berhak mengatasnamakan suara rakyat untuk melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang sering kali berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat.
 Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama terdapat pada beberapa orang yang mampu menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang bagi mereka sendiri tidak jelas.
 Kekuasaan hukum formal dikuasai oleh para praktisi dan penegak hukum yang dengan kepiawaiannya dan/atau wewenangnya bisa mengatur siapa salah siapa benar.
 Sebagian besar uang di negeri ini berada di tangan sekelompok kecil orang yang justru sedang terpojok secara politis. Kelompok ini bisa membeli “kebenaran” melalui lembaga hukum, demo, pembentukan opini publik melalui media massa, bahkan kursi di Parlemen. Perhatikan misalnya kasus-kasus suap di DPR yang melibatkan sejumlah anggotanya, sebagian besar karena terjerat oleh permainan para “pembeli kebenaran” melalui upaya rekayasa kebijakan dan regulasi-regulasi tertentu untuk meloloskan hasrat hewaninya.
 Sekelompok kecil elit daerah memiliki wewenang formal maupun informal untuk mengatasnamakan aspirasi daerah demi kepentingan mereka sendiri. Kelompok inilah yang sering menyuarakan isu separatisme, federalisme, otonomi luas, bahkan isu putra daerah.
 Kelompok aktivis vokal (vocal minority) yang sering melakukan aksi-aksi demo dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat banyak dengan cara-cara yang sering kali justru memuakkan rakyat kebanyakan (main hakim sendiri, melakukan tindak kekerasan, sweeping, membenturkan massa dengan aparat keamanan dan sebagainya).
Tampaknya semua simbol-simbol yang dinilai ampuh untuk dapat memobilisasi rakyat digunakan oleh kelompok-kelompok kecil ini demi memaksakan kehendak mereka di era reformasi ini. Semua ini terjadi baik disadari maupun tidak oleh para elit yang memang sedang mengidap “myopia politik” yakni hanya berorientasi pada Pemilu bukan pada tujuan jangka panjang. Dengan demikian semua arah moral bangsa praktis dikuasai oleh kelompok kecil yang cenderung bersifat partisan dan primordial (Wirutomo,2001:6). Namun kita masih bisa berharap karena masih melihat adanya kelompok-kelompok dalam masyarakat yang menampilkan karakter yang baik, misalnya bersifat altruistik, nasionalis, inklusif, universalistik, dan sebagainya. Aspirasi ini sesungguhnya banyak didukung oleh masyarakat luas (silent majority), tetapi gerakan-gerakan sosial yang memperjuangkan nilai-nilai ini masih lemah dan sporadik. Mereka belum bergabung dalam jaringan yang solid dan mampu melakukan gebrakan besar yang berskala nasional, sehingga cenderung tenggelam oleh gerakan yang punya dana.
Kedua, sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita saat ini adalah akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung (socio-cultural animosity). Gejala ini muncul dan semakin menjadi-jadi pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Ketika rezim Orde Baru berhasil dilengserkan, pola konflik di Indonesia ternyata bukan hanya terjadi antara pendukung fanatik Orde Baru dengan pendukung Reformasi, tetapi justru meluas menjadi konflik antarsuku, antarumat beragama, kelas sosial, kampung, dan sebagainya. Sifatnya pun bukan vertikal antara kelas atas dengan kelas bawah tetapi justru lebih sering horizontal, antarsesama rakyat kecil, sehingga konflik yang terjadi bukan konflik yang korektif tetapi destruktif (bukan fungsional tetapi disfungsional), sehingga kita menjadi sebuah bangsa yang menghancurkan dirinya sendiri (self destroying nation).
Ciri lain dari konflik yang terjadi di Indonesia adalah bukan hanya yang bersifat terbuka (manifest conflict) tetapi yang lebih berbahaya lagi adalah konflik yang tersembunyi (latent conflict) antara berbagai golongan. Socio-cultural animosity adalah suatu kebencian sosial budaya yang bersumber dari perbedaan ciri budaya dan perbedaan nasib yang diberikan oleh sejarah masa lalu, sehingga terkandung unsur keinginan balas dendam. Konflik terselubung ini bersifat laten karena terdapat mekanisme sosialisasi kebencian yang berlangsung di hampir seluruh pranata sosialisasi di masyarakat (mulai dari keluarga, sekolah, kampung, tempat ibadah, media massa, organisasi massa, organisasi politik, dan sebagainya).
Tidak dapat dipungkiri bahwa kebencian sosial budaya terselubung ini sangat berhubungan dengan pluralitas negara-bangsa Indonesia. Contoh nyata hancurnya Yugoslavia akibat semakin menipisnya in-group feeling di antara etnis yang ada, sementara katup penyelamat (safety valve institution) untuk mengurai kebencian sosial budaya terselubung tidak bekerja efektif. Namun hal ini bukan faktor penentu, karena banyak masyarakat plural yang lain bisa membangun platform budaya yang mampu menghasilkan kerukunan antaretnis pada derajat yang cukup mantap. Sebagai contoh masyarakat Malaysia dengan konsep pembangunan sosial budayanya telah berhasil menyiptakan civic culture sebagai kesepakatan budaya untuk membangun kerukunan antarkelompok rasial dan agama. Konflik politik sekeras apapun yang terjadi di Malaysia, tidak pernah mengusik kesepakatan ini (Wirutomo,2001:7). Berbeda halnya dengan yang terjadi di Indonesia bahwa setiap perbedaan pandangan politik selalu ditarik lagi kepada faktor perbedaan budaya yang paling mendasar (terutama agama). Inilah yang membuat persoalan politik tidak pernah mudah diselesaikan.
Jika menengok pada proses integrasi bangsa Indonesia, persoalannya terletak pada kurangnya mengembangkan kesepakatan nilai secara alamiah dan partisipatif (integrasi normatif) dan lebih mengandalkan pendekatan kekuasaan (integrasi koersif). Atas dasar kenyataan demikian maka cita-cita reformasi untuk membangun Indonesia Baru harus dilakukan dengan cara membangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis yang memiliki karakter ke-Indonesiaan yang adaptif di era global.
Era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang amat pesat, terutama teknologi informasi dan komunikasi, telah mengubah dunia seakan-akan menjadi kampung dunia (global village). Dunia menjadi transparan tanpa mengenal batas negara. Kondisi yang demikian itu berdampak pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di samping itu, dapat pula mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak seluruh masyarakat Indonesia. Fenomena globalisasi telah menantang kekuatan penerapan unsur-unsur karakter bangsa. Kenichi Ohmae dalam bukunya yang berjudul Borderless World: Power and Strategy in the Interlinked Economy (1999) dan The End of Nation State: The Rise of Regional Economies (1996) mengatakan bahwa dalam perkembangan masyarakat global, batas-batas wilayah negara dalam arti geografis dan politik relatif masih tetap. Namun kehidupan dalam suatu negara tidak mungkin dapat membatasi kekuatan global yang berupa informasi, inovasi, dan industri yang membentuk peradaban modern.

III. MEMBANGUNAN BUDAYA DAN KARAKTER KE-INDONESIAAN
Peradaban modern yang lahir dari ibu kandung globalisasi ternyata menimbulkan sejumlah persoalan dan kekecewaan. Eric Fromm (1997:24-30) menjelaskan perkembangan Eropa sebagai perkembangan peradaban modern. Tema sentral perkembangan peradaban modern ini menurut pendapatnya adalah timbulnya kebebasan (freedom), yang terjadi pada level individu maupun masyarakat. Pada level individu kebebasan itu diawali timbulnya self (diri) dalam proses individuation, ialah lepasnya tali-tali individu sejak terputusnya “tali ari-ari” sampai mulai timbulnya rasa keterpisahan antara bayi dan ibunya, dan pada umumnya pemisahan ‘aku’ dengan ‘engkau’. Ketidakterpisahan antara individu dan lingkungannya (atau adanya tali-tali tadi), memberikan kepada individu perasaan aman (security feeling), perasaan kebersatuan (belongingness) dan perasaan bahwa ia mengakar (rooted) pada sesuatu. Diperolehnya kebebasan oleh individu itu berarti hilangnya ketiga tali-tali itu yang berganti dengan kekhawatiran (anxiety), ketidakberdayaan (powerless), kemenyendirian (aloneless), keterombang-ambingan (uprootedness), keraguan (doubt) yang kesemuanya itu bermuara pada sikap permusuhan (hostility). Siklus individuasi itu terjadi pada setiap individu, pada setiap saat, dan di setiap tempat.
Perkembangan kepribadian pada level masyarakat juga menentukan proses individuation sepanjang sejarah, yang dalam masyarakat Barat merupakan hasil perjuangan, yang dapat disebut hasil perjuangan kebebasan. Seperti pada level individu, kebebasan ini juga berupa putusnya tali-tali terhadap segala macam kekuasaan: gereja, negara, dan eksploitasi ekonomi. Sebagaimana pada level individu, kebebasan atau putusnya tali-tali itu disertai pula dengan kegelisahan (anxiety), kehilangan kekuatan (powerless), kemenyendirian (aloneless), tidak mengakar (uprootedness), keragu-raguan (doubt), dan permusuhan (hostility).
Melalui proses kebebasan itu, Fromm melukiskan timbulnya sistem kapitalisme, yang terjadi pada abad ke-15 (abad pertengahan atau abad kegelapan) dan abad ke-16 (abad Reformasi Gereja atau timbulnya Protestanisme). Kapitalisme pada abad ke-15 mula-mula berkembang di Italia, yang antara lain disebabkan laut Merah menjadi jalur kegiatan perdagangan Eropa, dan dekatnya ke Dunia Timur (termasuk Arab/Islam), sehingga kebudayaan Timur dapat diboyong ke Eropa. Kapitalisme yang timbul adalah kapitalisme bangsawan. Perekonomian dilakukan di atas landasan etik yang kuat (persaudaraan) dan sedikit sekali persaingan. Akibatnya akumulasi kapital berjalan sangat lambat. Walaupun demikian dalam sistem perdagangan tersebut kapital telah berkedudukan sebagai majikan.
Sejak abad ke-16, yakni tatkala Reformasi Gereja, kelas menengah menjadi mencuat ke atas sebagai akibat lecutan Luther dan Calvin, mereka mendambakan harta kekayaan (sebagai simbol keberhasilan). Ajaran mereka yang terpenting adalah kemandirian dan mengandalkan usaha sendiri dengan berjerih payah. Inilah segi positif dari kapitalisme sebagaimana dilecut oleh Protestanisme, yang tema sentralnya adalah kebebasan. Namun segi negatifnya, sebagaimana diungkapkan di muka adalah terjadinya perasaan tidak aman (insecurity feeling), kegelisahan (anxiety), kehilangan kekuatan (powerless), dan sebagainya.
Dari analisis itu Fromm menyimpulkan bahwa disamping orang membutuhkan kebebasan (freedom), ia juga memerlukan ketergantungan (dependensi atau submissiveness). Akibat kebutuhan submissiveness itu tidak terpenuhi, maka kebebasan menjadi tidak bermakna lagi. Maka timbulah mekanisme untuk melarikan diri dari kebebasan atau escape from freedom berupa melukai diri sendiri (masochism), melukai orang lain (sadism), melenyapkan objek atau saingan (destructiveness), dan mengekor secara serempak (automaton) (Budimansyah,2004:27).
Demikianlah kapitalisme Barat dan masyarakat modern sebagaimana diterangkan Fromm. Mereka memiliki karsa (will) yang kuat (seperti kemandirian, percaya diri, jerih payah), akan tetapi tercipta pula masyarakat yang goyah. Kegagalan itu ditimbulkan oleh tiadanya ketenangan batin (insecurity feeling) akibat melupakan nilai-nilai agama.
Kekecewaan akan peradaban modern telah menghasilkan suatu impian untuk menyiptakan suatu masyarakat baru dengan moralitas baru (lihat misalnya Giddens dalam “The Third Way” 1998, Etzioni dalam “The Spirit of Community” 1993, Robert Bellah dalam “The Good Society” 1992). Namun demikian, sampai akhir abad ke-20, sekalipun telah lahir berbagai organisasi warganegara yang sukarela dan mandiri (seperti LSM, organisasi massa, dan organisasi politik), peradaban manusia di dunia masih diwarnai berbagai kekejaman terhadap manusia dan lingkungannya. Ternyata kunci dari kesejahteraan manusia bukan semata-mata terletak pada terciptanya hubungan yang seimbang antara negara dan masyarakat, tetapi yang lebih mendasar adalah moralitas baru (baca: karakter baru) perlu dihembuskan kedalam sistem modern tersebut.
Suatu tuntutan moralitas baru misalnya telah diteriakan oleh Revolusi Prancis: “liberte, egalite, fraternite” (kebebasan, persamaan, dan persaudaraan), tetapi sampai saat ini tampaknya hanya “kebebasan” yang diperoleh, sedangkan “persamaan” masih jauh tertinggl. Ini terutama disebabkan karena moral “persaudaraan” hampir tidak mengalami kemajuan yang berarti dalam peradaban modern ini. Rupa-rupanya hal yang sama terjadi dalam reformasi kita. Semua golongan mabuk kebebasan, sementara semangat persaudaraan sebagai bangsa semakin terpuruk dan akibatnya persamaan dan keadilan sulit untuk diwujudkan. Mengingat akan hal itu penulis berpendapat bahwa inti dari karakter ke-Indonesiaan yang masih harus kita bangun dalam masyarakat kita adalah “persaudaraan” sebagai sikap moral baru.
Hadirin yang saya hormati
Tokoh lain Robert Bellah (1999), seorang sosiolog Amerika Serikat juga menekankan pentingnya kebangkitan moral baru yang mampu melandasi pranata sosial dan menghasilkan hubungan sosial yang lebih baik antara masyarakat dan negara maupun antarwarganegara sendiri. Ia mengatakan bahwa semua kejadian yang telah merendahkan martabat manusia adalah hasil dari pilihan-pilihan kita (social choices) yang kemudian kita bakukan dalam pranata sosial. Untuk merombaknya perlu dilakukan sesuatu pemilihan-pemilihan yang baru, ini membutuhkan suatu sistem nilai, karena semua pilihan memiliki landasan moral dan etika.
Menganalaisis pranata-pranata sosial berarti mempertanyakan: “bagaimana kita seharusnya hidup?” dan “bagaimana kita berpikir tentang bagaimana kita hidup?”. Pranata-pranata sosial yang telah mengatur bagaimana kita hidup ternyata berjalan kurang baik atau tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya kita inginkan (ideal values). Jadi ideal values hanya tersimpan dalam khasanah budaya kita, tapi tidak secara efektif mengatur perilaku kita di dalam pranata sosial yang ada (Wirutomo,2001:17).
Kekecewaan terhadap peradaban modern juga diungkapkan oleh seorang sosiolog Amerika Serikat lainnya yang bernama Amitai Etzioni (1993) dengan memberi contoh masyarakat negaranya sendiri, Amerika Serikat. Masyarakat Amerika Serikat, menurut Etzioni, perlu mengembangkan nilai keakuannya (individualisme) yang telah berakar pada budaya mereka dengan nilai-nilai ke-kitaan yang bersifat komunitarian. Dengan kata lain harus adanya keseimbangan antara hak (yang berorientasi pada keakuan) dan kewajiban (yang berorientasi pada hak orang banyak). Pemikiran ini sangat relevan untuk mengoreksi fenomena yang terjadi pada masyarakat kita yang sejak masa penjajahan sampai masa Orde Baru selalu dilecehkan hak-haknya oleh pemerintah dan negara, dalam masa reformasi ini sekonyong-konyong mengidap gejala “strong sense of entitlement” yaitu cenderung menuntut hak (bila perlu secara paksa dan kekerasan) tetapi segan menerima kewajiban bagi kepentingan umum.
Etzioni menyadari terbentuknya masyarakat komunitarian hanya dapat terwujud melalui suatu gerakan sosial yang sistematis. Itulah sebabnya ia bersama kelompoknya mencanangkan kebulatan tekad gerakan “komunitarian” sebagai berikut:
1. Kita harus mampu menyiptakan suatu moralitas baru yang tidak mengganggu kehidupan pribadi orang (sikap anti puritanisme).
2. Kita harus mempertahankan suatu “hukum dan keteraturan” tanpa harus jatuh pada suatu “negara polisi” dengan merancang secara hati-hati kewenangan dan kekuasaan pemerintah.
3. Kita harus menyelamatkan kehidupan keluarga tanpa harus membatasi hak anggotanya secara diskriminatif (misalnya memaksakan peran domestik kepada perempuan).
4. Sekolah harus mampu memberikan pendidikan moral, tanpa mengindoktrinasi anak muda.
5. Kita harus memperkuat kehidupan komunitas tanpa menjadi orang fanatik dan saling bermusuhan terhadap komunitas lain.
6. Kita harus meningkatkan tanggung jawab sosial bukan sebagai suatu pembatasan hak-hak kita, tetapi justru sebagai perimbangan dari hak-hak yang kita peroleh. Semakin besar hak yang diterima, semakin besar pula kewajiban yang perlu ditanggung.
7. Perjuangan kepentingan pribadi harus diimbangi dengan komitmen pada komunitas, tanpa harus menjadi tumbal bagi kelompok. Oleh karena itu kerakusan individu yang tanpa batas harus diganti dengan “kepentingan pribadi” yang bermanfaat secara sosial dan memperoleh peluang yang disahkan oleh masyarakat.
8. Kewibawaan pemerintah harus dijaga tanpa menghilangkan kesempatan bagi semua warga menyampaikan pendapat dan kepentingannya.

Semua itu adalah inti dari sikap moral komunitarian yang ditawarkan oleh Etzioni, yakni kesepakatan manusia modern untuk menyiptakan moral baru, kehidupan sosial, dan keteraturan publik berdasarkan pada penguatan kembali nilai “kebersamaan”, tanpa adanya puritanisme dan penindasan. Semangat mengembangkan moral baru bagi peradaban modern yang telah mengalami kegagalan ini juga tampak dari pemikiran Giddens dalam “The Third Way” dimana ia memperjuangkan demokrasi sosial yang berintikan solidaritas, kesamaan dan keamanan serta peran aktif negara (Wirutomo,2001:19).
Konsep karakter ke-Indonesiaan yang saya maksudkan dalam pidato ini pada dasarnya mengacu pada sikap moral komunitarian yang bercorak kepribadian Indonesia yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan norma yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Membangun karakter ke-Indonesiaan dengan demikian merupakan suatu proses memberikan posisi warganegara yang lebih mandiri terhadap negara, membina etos demokrasi yang bukan sekedar menekankan hak individual dan supremasi hukum, tetapi terutama menekankan pada pembenahan moral hubungan antarwarganegara itu sendiri, penanaman nilai kerukunan yang menghasilkan kepedulian terhadap semua warganegara dan nasib seluruh bangsa.

IV. PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu mata pelajaran di Sekolah Dasar yang memiliki tugas professional untuk membina siswa agar menjadi generasi penerus yang…… dalam konteks pembinaan generasi muda menjadi seorang warganegara dewasa. Anak adalah warganegara hipotetik, yakni warganegara yang “belum jadi” karena masih harus dididik menjadi warganegara dewasa yang sadar akan hak dan kewajibannya (Budimansyah,2007:11). Oleh karena itu masyarakat sangat mendambakan generasi mudanya dipersiapkan untuk menjadi warganegara yang baik dan dapat berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan negaranya. Keinginan tersebut lebih tepat disebut sebagai perhatian yang terus tumbuh, terutama dalam masyarakat demokratis. Banyak sekali bukti yang menunjukkan bahwa tak satu pun negara, termasuk Indonesia, telah mencapai tingkat pemahaman dan penerimaan terhadap hak-hak dan tanggung jawab di antara keseluruhan warganegara untuk menyokong kehidupan demokrasi konstitusional.
Seluruh rakyat hendaknya menyadari bahwa PKn sangat penting untuk mempertahankan kelangsungan demokrasi konstitusional. Sebagaimana yang selama ini dipahami bahwa ethos demokrasi sesungguhnya tidaklah diwariskan, tetapi dipelajari dan dialami. Sebagaimana ditegaskan Alexis de Toqueville (Branson, 1998:2):
“…each new generation is a new people that must acquire the knowledge, learn the skills, and develop the dispositions or traits of private and public character that undergird a constitutional democracy. Those dispositions must be fostered and nurtured by word and study and by the power of example. Democracy is not a “machine that would go of itself,” but must be consciously reproduced, one generation after another”.
Kutipan tersebut di atas menegaskan bahwa setiap generasi adalah masyarakat baru yang harus memperoleh pengetahuan, mempelajari keahlian, dan mengembangkan karakter atau watak publik maupun privat yang sejalan dengan demokrasi konstitusional. Sikap mental ini harus dipelihara dan dipupuk melalui perkataan dan pengajaran serta kekuatan keteladanan. Demokrasi bukanlah “mesin yang akan berfungsi dengan sendirinya”, tetapi harus selalu secara sadar direproduksi dari suatu generasi ke generasi berikutnya.
Oleh karena itu, PKn seharusnya menjadi perhatian utama. Tidak ada tugas yang lebih penting dari pengembangan warganegara yang bertanggung jawab, efektif dan terdidik. Demokrasi dipelihara oleh warganegara yang mempunyai pengetahuan, kemampuan dan karakter yang dibutuhkan. Tanpa adanya komitmen yang benar dari warganegara terhadap nilai dan prinsip fundamental demokrasi, maka masyarakat yang terbuka dan bebas, tak mungkin terwujud. Oleh karena itu, tugas bagi para pendidik, pembuat kebijakan, dan anggota civil society lainnya, adalah mengkampanyekan pentingnya PKn kepada seluruh lapisan masyarakat dan semua instansi dan jajaran pemerintahan.
Sampai saat ini PKn sudah menjadi bagian inheren dari instrumentasi serta praksis pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor “value-based education”. Konfigurasi atau kerangka sistemik PKn dibangun atas dasar paradigma sebagai berikut (Budimansyah,2008:180).
Pertama, PKn secara kurikuler dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. Kedua, PKn secara teoretik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat konfluen atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. Ketiga, PKn secara programatik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (content-embedding values) dan pengalaman belajar (learning experiences) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntunan hidup bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara.
Namun sejak diimplementasikan pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan (persekolahan maupun perguruan tinggi), PKn menghadapi berbagai kendala dan keterbatasan. Kendala dan keterbatasan tersebut adalah: (1) masukan instrumental (instrumental input) terutama yang berkaitan dengan kualitas guru/dosen serta keterbatasan fasilitas dan sumber belajar, dan (2) masukan lingkungan (environmental input) terutama yang berkaitan dengan kondisi dan situasi kehidupan politik negara yang kurang demokratis. Dengan demikian, pelaksanaan PKn tidak mengarah pada misi sebagaimana seharusnya. Beberapa indikasi empirik yang menunjukkan salah arah tersebut antara lain adalah sebagai berikut:
Pertama, proses pembelajaran dan penilaian dalam PKn lebih menekankan pada dampak instruksional (instructional effects) yang terbatas pada penguasaan materi (content mastery) atau dengan kata lain hanya menekankan pada dimensi kognitifnya saja. Sedangkan pengembangan dimensi-dimensi lainnya (afektif dan psikomotorik) dan pemerolehan dampak pengiring (nurturant effects) sebagai “hidden curriculum” belum mendapat perhatian sebagaimana mestinya.
Kedua, pengelolaan kelas belum mampu menyiptakan suasana kondusif dan produktif untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa/mahasiswa melalui perlibatannya secara proaktif dan interaktif baik dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas (intra dan ekstra kurikuler) sehingga berakibat pada miskinnya pengalaman belajar yang bermakna (meaningful learning) untuk mengembangkan kehidupan dan perilaku siswa/mahasiswa.
Ketiga, pelaksanaan kegiatan ekstra-kurikuler sebagai wahana sisio-pedagogis untuk mendapatkan “hands-on experience” juga belum memberikan kontribusi yang signifikan untuk menyeimbangkan antara penguasaan teori dan praktek pembiasaan perilaku dan keterampilan dalam berkehidupan yang demokratis dan sadar hukum.
Indikasi-indikasi tersebut melukiskan begitu banyaknya kendala kurikuler dan sosial-kultural bagi PKn untuk menghasilkan suatu totalitas hasil belajar yang mencerminkan pencapaian secara komprehensif (menyeluruh) dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang koheren dan konfluen. Hasil belajar PKn yang belum mencapai keseluruhan dimensi secara optimal seperti digagaskan itu berarti menunjukkan bahwa tujuan kurikuler PKn belum dapat dicapai sepenuhnya.
Selain menghadapi kendala internal sebagaimana diuraikan di atas, PKn juga menghadapi kendala eksternal yaitu kritikan dan tuntutan dari berbagai lapisan masyarakat berkaitan dengan semangat demokratisasi yang semakin meningkat dengan segala eksesnya. PKn yang secara paradigmatik sarat dengan muatan afektif namun dilaksanakan secara kognitif telah disikapi secara keliru sebagai satu-satunya obat mujarab (panacea) untuk mengatasi persoalan kehidupan para siswa khususnya yang menyangkut perilaku dan moral. Namun demikian, kritikan dan tuntutan tersebut sudah seharusnya direspons dan diakomodasikan secara proporsional karena memang pendidikan secara umum dan PKn secara khusus bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja tetapi juga tanggung jawab seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Tanggung jawab bersama untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas pada hakikatnya merupakan perwujudan dari amanat nasional.
Kendala eksternal lainnya yaitu pendidikan di Indonesia dihadapkan pada berbagai persoalan dan situasi global yang berkembang cepat setiap waktu baik yang bermuatan positif maupun yang bermuatan negatif atau bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia. Ketidakmampuan bangsa Indonesia dalam merancang program pendidikan yang mengakomodasikan kecenderungan dan persoalan global tersebut berarti akan menghilangkan kesempatan untuk mengejar ketertinggalan untuk secara bertahap dapat mensejajarkan dirinya dengan bangsa-bangsa yang sudah maju dalam bidang pendidikannya.
V. PENUTUP
Untuk menjawab semua persoalan tadi penulis mengajukan sebuah gagasan untuk mereposisi PKn kedalam tiga peran. Pertama, PKn sebagai program kurikuler di lembaga pendidikan formal (sekolah/perguruan tinggi) maupun nonformal (luar sekolah), yang berperan sebagai wahana pemuliaan dan pemberdayaan anak dan pemuda sesuai dengan potensinya agar menjadi warganegara yang cerdas dan baik (smart and good citizen). Pemikiran ini didasari oleh asumsi bahwa untuk mendidik anak menjadi warganegara yang cerdas dan baik harus dilakukan secara sadar dan terencana dalam suatu proses pembelajaran agar mereka secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Proses pembinaan warganegara yang melibatkan aspek psikopedagogis ini saya namakan pendekatan psycho-paedagogical development.
Kedua, PKn sebagai gerakan sosio-kultural kewarganegaraan yang berperan sebagai wahana aktualisasi diri warganegara baik secara perorangan maupun kelompok sesuai dengan hak, kewajiban, dan konteks sosial budayanya, melalui partisipasi aktif secara cerdas dan bertanggung jawab. Pemikiran ini didasari oleh asumsi bahwa kewarganegaraan bertalian dengan masyarakat, karena disamping secara historis konsep tersebut tumbuh bersamaan dengan perkembangan identitas manusia sebagai makhluk sosial politik, juga disebabkan oleh adanya usaha mewujudkan orde sosial yang baik dan diharapkan (desirable) melalui penguatan nilai-nilai dalam masyarakat. Karena yang dibangun dalam gerakan sosio-kultural kewarganegaraan itu pranata sosial yang berunsurkan sistem nilai dan norma, maka masyarakat dan komunitas dalam hal ini perlu menyediakan ruang publik bagi warganegara untuk ber-PKn (doing PKn). Analisis sosiologis terhadap perkembangan masyarakat kita dewasa ini menunjukkan bahwa akar dari berbagai masalah sosial budaya ini dapat digolongkan kedalam empat masalah dasar yang perlu menjadi agenda dalam gerakan sosio-kultural kewarganegaraan, yakni masalah kerukunan, kepedulian, kemandirian, dan demokrasi. Proses pembinaan warganegara yang melibatkan pranata sosial yang berunsurkan sistem nilai dan norma ini saya namakan pendekatan socio-cultural Development.
Ketiga, PKn sebagai program pendidikan politik kebangsaan bagi para penyelenggara negara, anggota dan pimpinan organisasi sosial dan organisasi politik yang dikemas dalam berbagai bentuk pembinaan pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), kecakapan kewarganegaraan (civic skills), dan kebajikan kewarganegaraan (civic disposition) yang mengacu pada prinsip konseptual-pedagogis untuk mengembangkan daya nalar (state of mind), bukan wahana indoktrinasi politik, dan sebagai suatu proses pencerdasan. Pemikiran ini didasarkan pada asumsi bahwa peran negara dalam membina warganegara tidak dapat dihilangkan dengan menguatnya masyarakat civil (civil society). Negara sebagai suatu organisasi puncak memiliki kekuasaan untuk meningkatkan partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dari warganegara dalam kehidupan politik dan masyarakat baik pada tingkat lokal maupun nasional. Partisipasi semacam itu memerlukan penguasaan sejumlah kompetensi kewarganegaraan yang penting diantaranya (1) penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman tertentu; (2) pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatoris; (3) pengembangan karakater dan sikap mental tertentu; dan (4) komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip dasar demokrasi konstitusional. Proses pembinaan warganegara melalui pendidikan politik kebangsaan ini saya namakan pendekatan socio-political intervention.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk membangun karakter bangsa, PKn harus memainkan peran sebagai program kurikuler pada lembaga pendidikan formal maupun nonformal, sebagai gerakan sosio-kultural kewarganegaraan, dan sebagai pendidikan politik kebangsaan bagi para penyelenggara negara, pimpinan dan anggota organisasi sosial dan organisasi politik. Ketiga peran tersebut harus dilihat sebagai satu kesatuan. Program kurikuler merupakan pembuka cakrawala kewarganegaraan, gerakan sosio-kultural sebagai pendobrak sekat-sekat kewarganegaraan, dan pendidikan politik kebangsaan merupakan penegas partisipasi kewarganegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

Branson, M.S. 1998. The Role of Civic Education, A Fortcoming Education Policy Task Force Position Paper From the Communitarian Network.
Budimansyah, D. (2004). Membangkitkan Karsa Umat, Bandung: Penerbit Genesindo Pustaka Utama.

Budimansyah, D. 2007. “Pendidikan Demokrasi Sebagai Konteks Civic Education di Negara-negara Berkembang”, Jurnal Acta Civicus, Vol.1 No.1, hlm.11-26.

Budimansyah, D. 2008. “Revitalisasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Praktik Belajar Kewarganegaraan (Project Citizen)”, Jurnal Acta Civicus, Vol.1 No.2, hlm.179-198.

Etzioni, A. 1993. The Spirit of Community: The Reinvention of American Society, New York: Simon and Schuster.

Fromm, E. 1997. Lari Dari Kebebasan, penerjemah Khamdani, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Giddens, A. 1998. The Third Way: The Renewal of Social Democracy, London: Polity Press.

Kaelan. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Yogyakarta: UGM Unipress

Kalidjernih, F.K. 2008. “Cita Sipil Indonesia Pasca-Kolonial: Masalah Lama, Tantangan Baru”, Jurnal Acta Civicus, Vol.1 No.2, hlm.127-146.

Ohmae, K. 1996. The End of Nation State: The Rise of Regional Economies, London: Harper Collins.

Ohmae, K. 1999. Borderless World: Power and Strategy In The Interlinked Economy, London: Harper Collins.

Parker,W.C., Nomiya, A., and Cogan, J. 1999. Educating World Citizen: Toward Multinational Curriculum Development, Washington: University Washington Press.

Raka, I.I.D.G. 2008. Pembangunan Karakter dan Pembangunan Bangsa: Menengok Kembali Peran Perguruan Tinggi, Bandung: Majelis Guru Besar ITB.

Soepardo, dkk. 1960. Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia (Civics), Jakarta: Departemen PP Dan K.

Sukarno. 1965. Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid Kedua, Jakarta: Panitya Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi.

Subroto, Waspodo Tjipto. 2006. Bahan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Di Sekolah Dasar. Surabaya: Unesa Unipress

Suhanaji dan Subroto, Waspodo Tjipto. 2004. Pengetahuan Dasar Ilmu-Ilmu Sosial. Surabaya: Insan Cendikia.

Winataputra, U.S. dan Budimansyah, D. 2007. Civic Education: Konteks, Landasan, Bahan Ajar, dan Kultur Kelas, Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan SPs UPI.

Wirutomo, P. 2001. Membangun Masyarakat Adab, Naskah Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar tetap Dalam Bidang Sosiologi Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

PERAN PENDIDIKAN IPS DALAM MEMBIMBING SISWA MEMASUKI ERA GLOBALISASI

ARTIKEL:PERAN PENDIDIKAN IPS DALAM MEMBIMBING SISWA
MEMASUKI ERA GLOBALISASI
Oleh: Waspodo Tjipto Subroto
(Universitas Negeri Surabaya)

BAB I
PENDAHULUAN

A.Latar Belakang
Globalisasi yang telah dan sedang berlangsung cepat sejak dua dasa warsa terakhir menghadirkan sejumlah fenomena baru yang sangat kompleks, antara lain: adanya keterbukaan, kebebasan dan saling ketergantungan di semua dimensi kehidupan antar negara-negara dalam hubungan internasional. Hal ini bisa terjadi karena globalisasi itu sendiri menggerakkan suatu proses yang mengarah pada menyatunya masyarakat dunia, saling berhubungan dalam aspek kehidupan seperti: ekonomi, politik, teknologi, sosial, budaya dan lingkungan hidupnya (Tambunan, 2004). Bergulirnya proses globalisasi dewasa ini memunculkan fenomena memudarnya aspek-aspek kehidupan nasional, bahkan batas-batas wilayah nasional semakin buram (borderless) dan rentan terhadap pengaruh proses globalisassi yang terus berlangsung, terutama dalam aspek ekonomi dan politik suatu negara.
Globalisasi yang orientasinya mengarah pada liberalisasi ekonomi dan perdagangan, yang kemudian melebar pada aspek kehidupan politik dan sosial budaya pada hakekatnya merupakan suatu perubahan gaya hidup yang mendasarkan pada persaingan bebas di berbagai aspek kehidupan bangsa-bangsa di dunia. Berakhirnya perang dingin antara blok barat dan blok timur, mendorong proses globalisasi semakin cepat, terutama dalam sektor ekonomi dan perdagangan (Robert Glipin, 2002) . Hal ini ditandai dengan semakin bebasnya pergerakan perusahaan multinasional yang melintas batas negara dan bangsa. Kegiatan ekonomi dunia meningkat terutama di negara-negara yang kegiatan ekonominya sudah mapan sehingga produktifitasnya semakin meningkat. Namun demikian bagi negara-negara yang belum siap teknologi dan sumber daya manusia ( SDM ) serta sosial budayanya, akan kesulitan dalam mengikuti pergerakan ekonomi dunia yang mengarah pada persaingan bebas.
Indonesia sebagai salah satu negara-negara di dunia tidak bisa menghindar dari pengaruh proses globalisasi. Dengan modal teknologi dan SDM serta kondisi sosial budaya yang dimilikinya, bangsa Indonesia harus menghadapi dan masuk pada proses globalisasi, yang setiap waktu mempengaruhi berbagai aspek kehidupan bangsa-bangsa di dunia. Untuk mempersiapkan bangsa Indonesia dalam menghadapi era globalisasi salah satunya dengan melalui sosialisasi kondisi dan pengaruh era globalisasi pada generasi muda, sehingga warga Negara Indonesia memahami proses globalisasi dan pengaruhnya dalam kehidupan di lingkungan sekitarnya. Sosialisasi tersebut disampaikan melalui mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial sejak di Sekolah Dasar.
Melalui mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), siswa diarahkan untuk dapat menjadi warga Negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab serta menjadi warga dunia dunia yang cinta damai. Menurut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006, di masa datang siswa akan menghadapi tantangan berat karena kehidupan masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap saat. (KTSP 2006:75). Oleh karena itu mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman serta kemampuan analisis terhadap kondisi sosial dalam memasuki kehidupan masyarakat global yang dinamis. Mata pelajaran IPS disusun secara sistimatis, komprehensif dan terpadu melalui proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam bermasyarakat. Bahkan secara eksplisit, mata pelajaran IPS di Sekolah Dasar bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: (1) Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. (2) Memiliki kemampuan dasar untuk berfikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan sosial dalam kehidupan sosial, (3) Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial kemanusiaan, dan (4) memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional dan global. Jadi mata pelajara IPS dirancang untuk membangun dan merefleksikan kemampuan siswa dalam kehidupan bermasyarakat yang selalu berubah dan berkembang secara terus menerus.

B. Permasalahan
Dari uraian di atas dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah kemampuan daya saing bangsa Indonesia dalam berpartisipasi pada era globalisasi?
2. Bagaimanakah peran Pendidikan IPS di Sekolah Dasar dalam membimbing siswa untuk memasuki era globalisasi?
3. Bagaimanakah pengaruh era globalisasi dalam kehidupan sosial ekonomi bangsa Indonesia?

BAB II
Sumber Daya Manusia Indonesia dalam Persaingan Global

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa, yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global. Dalam kaitan tersebut, menurut Tambunan (2004: ii) setidaknya ada dua hal penting menyangkut kondisi SDM Indonesia, yaitu: Pertama, adanya ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja nasional pada krisis ekonomi tahun pertama (1998) sekitar 92,73 juta orang, sementara jumlah kesempatan kerja yang ada hanya sekitar 87,67 juta orang dan ada sekitar 5,06 juta orang penganggur terbuka (open unemployment). Angka ini meningkat terus selama krisis ekonomi yang kini berjumlah sekitar 8 juta. Kedua, tingkat pendidikan angkatan kerja yang ada masih relatif rendah. Struktur pendidikan angkatan kerja Indonesia masih didominasi pendidikan dasar yaitu sekitar 63,2 %. Kedua masalah tersebut menunjukkan bahwa ada kelangkaan kesempatan kerja dan rendahnya kualitas angkatan kerja secara nasional di berbagai sector ekonomi. Lesunya dunia usaha akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini mengakibatkan rendahnya kesempatan kerja terutama bagi lulusan perguruan tinggi. Sementara di sisi lain jumlah angkatan kerja lulusan perguruan tinggi terus meningkat. Sampai dengan tahun 2000 ada sekitar 2,3 juta angkatan kerja lulusan perguruan tinggi. Kesempatan kerja yang terbatas bagi lulusan perguruan tinggi ini menimbulkan dampak semakin banyak angka pengangguran sarjana di Indonesia. Menurut catatan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Depdiknas angka pengangguran sarjana di Indonesia lebih dari 300.000 orang.
Fenomena meningkatnya angka pengangguran sarjana seyogyanya perguruan tinggi ikut bertanggungjawab. Fenomena penganguran sarjana merupakan kritik bagi perguruan tinggi, karena ketidakmampuannya dalam menciptakan iklim pendidikan yang mendukung kemampuan wirausaha mahasiswa. Menurut Damhuri (2005) masalah SDM inilah yang menyebabkan proses pembangunan yang berjalan selama ini kurang didukung oleh produktivitas tenaga kerja yang memadai. Itu sebabnya keberhasilan pembangunan yang selama 32 tahun dibanggakan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 7%, hanya berasal dari pemanfaatan sumberdaya alam intensif (hutan, dan hasil tambang), arus modal asing berupa pinjaman dan investasi langsung. Dengan demikian, bukan berasal dari kemampuan manajerial dan produktivitas SDM yang tinggi. Keterpurukan ekonomi nasional yang berkepanjangan hingga kini merupakan bukti kegagalan pembangunan akibat dari rendahnya kualitas SDM dalam menghadapi persaingan ekonomi global. Kenyataan ini belum menjadi kesadaran bagi bangsa Indonesia untuk kembali memperbaiki kesalahan pada masa lalu. Rendahnya alokasi APBN untuk sektor pendidikan (tidak lebih dari 12%) pada pemerintahan di era reformasi. Ini menunjukkan bahwa belum ada perhatian serius dari pemerintah pusat terhadap perbaikan kualitas SDM. Padahal sudah saatnya pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah secara serius membangun SDM yang berkualitas. Sekarang bukan saatnya lagi Indonesia membangun perekonomian dengan kekuatan asing. Tapi sudah seharusnya bangsa Indonesia secara benar dan tepat memanfaatkan potensi sumberdaya daya yang dimiliki (resources base) dengan kemampuan SDM yang tinggi sebagai kekuatan dalam membangun perekonomian nasional. Orang tidak bekerja alias pengangguran merupakan masalah bangsa yang tidak pernah selesai. Ada tiga hambatan yang menjadi alasan kenapa orang tidak bekerja, yaitu hambatan kultural, kurikulum sekolah, dan pasar kerja. Hambatan kultural yang dimaksud adalah menyangkut budaya dan etos kerja. Sementara yang menjadi masalah dari kurikulum sekolah adalah belum adanya standar baku kurikulum pengajaran di sekolah yang mampu menciptakan dan mengembangkan kemandirian SDM yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Sedangkan hambatan pasar kerja lebih disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM yang ada untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja.
Ekonomi abad ke-21, yang ditandai dengan globalisasi ekonomi, merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi yang sudah pasti dihadapi oleh bangsa Indonesia menuntut adanya efisiensi dan daya saing di segala aspek kehidupan, terutama dalam dunia usaha. Dalam globalisasi yang menyangkut hubungan intraregional dan internasional akan terjadi persaingan antarnegara. Indonesia dalam kancah persaingan global menurut World Competitiveness Report (2005) menempati urutan ke-45 atau terendah dari seluruh Negara ASEAN yang diteliti, di bawah Singapura (8), Malaysia (34), Cina (35), Filipina (38), dan Thailand (40). Perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi yang akan dihadapi bangsa Indonesia antara lain terjadi dalam bentuk-bentuk berikut: Produksi, di mana perusahaan berproduksi di berbagai negara, dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Hal ini dilakukan baik karena upah buruh yang rendah, tarif bea masuk yang murah, infrastruktur yang memadai ataupun karena iklim usaha dan politik yang kondusif. Dunia dalam hal ini menjadi lokasi manufaktur global. Perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti penggunaan staf profesional diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional dan\atau buruh diperoleh dari negara berkembang. Dengan globalisasi maka human movement akan semakin mudah dan bebas. Jaringan informasi. Masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia karena kemajuan teknologi, antara lain melalui: TV, radio, media cetak dan lain-lain. Dengan jaringan komunikasi yang semakin maju telah membantu meluasnya pasar ke berbagai belahan dunia untuk barang yang sama. Sebagai contoh KFC, Hoka Hoka Bento, Mac Donald, dll melanda pasar di mana-mana. Akibatnya selera masyarakat dunia –baik yang berdomisili di kota maupun di desa– menuju pada selera global.
Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan nontarif. Dengan demikian kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi semakin ketat dan fair. Bahkan, transaksi menjadi semakin cepat karena “less papers/documents” dalam perdagangan, tetapi dapat mempergunakan jaringan teknologi telekomunikasi yang semakin canggih. Dengan kegiatan bisnis korporasi (bisnis corporate) di atas dapat dikatakan bahwa globalisasi mengarah pada meningkatnya ketergantungan ekonomi antarnegara melalui peningkatan volume dan keragaman transaksi antarnegara (cross-border transactions) dalam bentuk barang dan jasa, aliran dana internasional (international capital flows), pergerakan tenaga kerja (human movement) dan penyebaran teknologi informasi yang cepat. Sehingga secara sederhana dapat dikemukakan bahwa globalisasi secara hampir pasti telah merupakan salah satu kekuatan yang memberikan pengaruh terhadap bangsa, masyarakat, kehidupan manusia, lingkungan kerja dan kegiatan bisnis corporate di Indonesia. Kekuatan ekonomi global menyebabkan bisnis korporasi perlu melakukan tinjauan ulang terhadap struktur dan strategi usaha serta melandaskan strategi manajemennya dengan basis entrepreneurship, cost,efficiency.dan.competitiveadvantages.

BAB III
PERSAINGAN BEBAS DALAM ERA GLOBALISASI

Masalah daya saing dalam era globalisasi semakin terbuka dan kondisi merupakan isu kunci dan tantangan yang tidak ringan. Tanpa dibekali kemampuan dan keunggulan saing yang tinggi niscaya kualitas bangsa suatu negara, termasuk bangsa Indonesia, tidak akan mampu bersaing pada dunia internasional. Bahkan masuknya tenaga ahli impor dapat mengancam posisi tenaga ahli domestik. Dengan kata lain, dalam pasar yang bersaing, keunggulan kompetitif (competitive advantage) merupakan faktor yang desisif dalam meningkatkan kinerja suatu usaha. Oleh karena itu, upaya meningkatkan daya saing dan membangun keunggulan kompetitif bagi SDM Indonesia tidak dapat ditunda-tunda lagi dan sudah selayaknya menjadi perhatian berbagai kalangan, bukan saja bagi para pelaku usaha itu sendiri tetapi juga bagi aparat birokrasi, berbagai organisasi dan anggota masyarakat serta diberbagai aspek kehidupan bernegara dan.berbangsa.
Realitas globalisasi yang demikian, menurut Nu’man Somantri (2001) membawa sejumlah implikasi bagi pengembangan SDM di Indonesia. Salah satu tuntutan globalisasi adalah daya saing. Daya saing bangsa Indonesia akan terwujud bila didukung oleh SDM yang handal. Untuk menciptakan SDM berkualitas dan handal yang diperlukan adalah pendidikan. Sebab dalam hal ini pendidikan dianggap sebagai mekanisme kelembagaan pokok dalam mengembangkan keahlian dan pengetahuan. Pendidikan merupakan kegiatan investasi di mana pembangunan ekonomi sangat berkepentingan. Sebab bagaimanapun pembangunan nasional membutuhkan kualitas SDM yang unggul baik dalam kapasitas penguasaan IPTEK maupun sikap mental, sehingga dapat menjadi subyek atau pelaku pembangunan yang handal. Dalam kerangka globalisasi, penyiapan pendidikan perlu juga disinergikan dengan tuntutan kompetisi. Oleh karena itu dimensi daya saing dalam SDM semakin menjadi faktor penting sehingga upaya memacu kualitas SDM melalui pendidikan merupakan tuntutan yang harus di kedepankan. Salah satu problem struktural yang dihadapi dalam dunia pendidikan menurut Redi ( 2002 ) adalah bahwa pendidikan merupakan subordinasi dari pembangunan ekonomi. Pada era sebelum reformasi pembangunan dengan pendekatan fisik begitu dominan. Hal ini sejalan dengan kuatnya orientasi pertumbuhan ekonomi. Visi pembangunan yang demikian kurang kondusif bagi pengembangan SDM, sehingga pendekatan fisik melalui pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tidak diimbangi dengan tolok ukur kualitatif atau mutu pendidikan. Problem utama dalam pembangunan sumberdaya manusia adalah terjadinya missalocation of human resources. Pada era sebelum reformasi, pasar tenaga kerja mengikuti aliran ekonomi konglomeratif. Di mana tenaga kerja yang ada cenderung memasuki dunia kerja yang bercorak konglomeratif yaitu mulai dari sektor industri manufaktur sampai dengan perbankan. Dengan begitu, dunia pendidikan akhirnya masuk dalam kemelut ekonomi politik, yakni terjadinya kesenjangan ekonomi yang di akselerasi struktur pasar yang masih terdistorsi. Kenyataan menunjukkan banyak lulusan terbaik pendidikan masuk ke sektor-sektor ekonomi yang justru bukannya memecahkan masalah ekonomi, tapi malah memperkuat proses konsentrasi ekonomi dan konglomerasi, yang mempertajam kesenjangan ekonomi. Hal ini menurut Suhanaji (2004) terjadi karena visi SDM terbatas pada struktur pasar yang sudah ada dan belum sanggup menciptakan pasar sendiri, karena kondisi makro ekonomi yang memang belum kondusif untuk itu. Di sinilah dapat disadari bahwa visi pengembangan SDM melalui pendidikan terkait dengan kondisi ekonomi politik yang diciptakan pemerintah. Sementara pada pascareformasi belum ada proses egalitarianisme SDM yang dibutuhkan oleh struktur bangsa yang dapat memperkuat kemandirian bangsa. Pada era reformasi yang terjadi barulah relatif tercipta reformasi politik dan belum terjadi reformasi ekonomi yang substansial terutama dalam memecahkan problem struktural seperti telah diuraikan di atas. Sistem politik multipartai yang telah terjadi dewasa ini justru menciptakan oligarki partai untuk mempertahankan kekuasaan. Pemilu 1999 yang konon merupakan pemilu paling demokratis telah menciptakan oligarki politik dan ekonomi. Oligarki ini justru bisa menjadi alasan mengelak terhadap pertanggungjawaban setiap kegagalan pembangunan.
Dengan demikian, pada era reformasi dewasa ini, alokasi SDM masih belum mampu mengoreksi kecenderungan terciptanya konsentrasi ekonomi yang memang telah tercipta sejak pemerintahan masa lalu. Sementara di sisi lain Indonesia kekurangan berbagai keahlian untuk mengisi berbagai tuntutan globalisasi. Dengan begitu, seandainya bangsa Indonesia tidak bisa menyesuaikan terhadap pelbagai kondisionalitas yang tercipta akibat globalisasi, maka yang akan terjadi adalah adanya gejala menjual diri bangsa dengan hanya mengandalkan sumberdaya alam yang tak terolah dan buruh yang murah. Sehingga yang terjadi bukannya terselesaikannya masalah-masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan ekonomi, tetapi akan semakin menciptakan ketergantungan kepada negara maju karena utang luar negeri yang semakin berlipat. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi tuntutan globalisasi seyogyanya kebijakan link and match mendapat tempat sebagai sebuah strategi yang mengintegrasikan pembangunan nasional dengan pendidikan. Namun sayangnya ide link and match yang tujuannya untuk menghubungkan kebutuhan tenaga kerja dengan dunia pendidikan belum ditunjang oleh kualitas kurikulum sekolah yang memadai untuk menciptakan lulusan yang siap pakai. Yang lebih penting dalam hal ini adalah strategi pembangunan dan industrialisasi secara makro yang seharusnya berbasis sumberdaya yang dimiliki, yakni kayanya sumberdaya alam (SDA). Kalau strategi ini tidak diciptakan maka yang akan terjadi adalah proses pengulangan kegagalan karena terjebak berkelanjutannya ketergantungan kepada utang luar negeri, teknologi, dan manajemen asing. Sebab SDM yang diciptakan dalam kerangka mikro hanya semakin memperkuat proses ketergantungan tersebut. Bangsa Indonesia sebagai negara yang kaya akan SDA, memiliki posisi wilayah yang strategis (geo strategis), yakni sebagai negara kepulauan dengan luas laut 2/3 dari luas total wilayah; namun tidak mampu mengembalikan manfaat sumber kekayaan yang dimiliki kepada rakyat. Hal ini karena strategi pembangunan yang diciptakan tidak membangkitkan local genuin. Yang terjadi adalah sumber kekayaan alam Indonesia semakin mendalam dikuasai oleh asing. Sebab meskipun andaikata bangsa ini juga telah mampu menciptakan SDM yang kualifaid terhadap semua level IPTEK, namun apabila kebijakan ekonomi yang diciptakan tidak berbasis pada sumberdaya yang dimiliki (resources base), maka ketergantungan ke luar akan tetap berlanjut dan semakin dalam. Oleh karena itu harus ada shifting paradimn, agar proses pembangunan mampu mendorong terbentuknya berbagai keahlian yang bisa mengolah SDA dan bisa semakin memandirikan struktur ekonomi bangsa. Supaya visi tersebut pun terjadi di berbagai daerah, maka harus ada koreksi total kebijakan pembangunan di tingkat makro dengan berbasiskan kepada pluralitas daerah. Dengan demikian harapannya akan tercipta SDM yang mampu memperjuangkan kebutuhan dan penguatan masyarakat lokal. Karena untuk apa SDM diciptakan kalau hanya akan menjadi perpanjangan sistem kapitalisme global dengan mengorbankan kepentingan lokal dan nasional.
Untuk memoptimalkan peran Pendidikan IPS di Sekolah Dasar, maka kurikulum IPS harus memuat materi dan kegiatan pembelajaran yang mengarahkan dan membina siswa menuju peningkatan daya saing dan mampu mengantisipasi persaingan di berbagai aspek kehidupan yang semakin ketat. KTSP 2006, sebagai kurikulum terbaru harus benar- benar mampu membimbing dan membina siswa ke arah peningkatan kualitas SDM dan kemampuan daya saing bangsa Indonesia yang semakin ketat di masa datang.

BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan uraian dan analisis dalam tulisan ini dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:
1. Kemampuan daya saing bangsa Indonesia masih sangat perlu ditingkatkan agar mampu mengantisipasi kehidupan di era globalisasi yang tingkat persaingannya semakin ketat di masa depan. Paling tidak dalam menghadapi persaingan antara sesama negara di kawasan ASEAN.
2. Pendidikan IPS di Sekolah Dasar sebagai wahana untuk membimbing dan mengarahkan siswa memasuki era globalisasi, perlu dikembangkan kurikulum dan sarana penunjang pelaksanaannya untuk memberi wawasan global dan keterampilan dalam menghadapi permasalahan yang muncul dari persaingan global.
3. Pengaruh persaingan bebas di era globalisasi berdampak pada merosotnya kondisi sosial ekonomi bangsa-bangsa di Negara sedang berkembang, termasuk bangsa Indonesia akibat dari daya saing SDM yang masih rendah.

B. Saran-saran
Dari kesimpulan tersebut di atas dikemukakan saran-saran sebagai berikut:
1 Perlu dibuat kebijakan Pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan dan kemampuan daya saing bangsa Indonesia secara lebih serius, seperti: peningkatan alokasi dana pendidikan sesuai dengan amanat UUD 1945, yaitu sekurang-kurangnya 20 % dari APBN/APBD, sehingga sarana prasarana pendidikan bisa ditingkatkan dan kesejahteraan guru sebagai faktor dominan dalam pembelajaran bisa ditingkatkan.
2 Pendidikan IPS di Sekolah Dasar sebagai wahana untuk membimbing dan mengarahkan siswa memasuki era globalisasi, perlu menjalin kerjasama dengan mata pelajaran lain yang terkait dengan persaingan global, seperti: Matematika, Sains dan Bahasa Inggris, untuk memberi wawasan global dan keterampilan dalam menghadapi masalah yang muncul dari persaingan global.
3 Untuk mengantisipasi dampak negatif dari era globalisasi, mata pelajaran PKn di Sekolah Dasar perlu dikembangkan untuk membekali kepribadian siswa dari pengaruh negatif budaya asing yang masuk ke Indonesia.
4 Merosotnya kondisi sosial ekonomi bangsa-bangsa di Negara sedang berkembang, termasuk bangsa Indonesia akibat dari daya saing SDM yang masih rendah, perlu segera ditingkatkan dengan mengoptimalkan modal dasar (SDM dan SDA) untuk mengejar ketertinggalan bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Damhuri. 2005. Sumber Daya Manusia Indonesia dan Persaingan di Era Global. Bogor:
IPB, makalah seminar.

Depdiknas. 2006. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Jakarta: Depdiknas

Mohammad Toha. 2002. Globalisasi, Krisis Ekonomi dan Kebangkitan Ekonomi
Kerakyatan. Jakarta: Pustaka Quantum

Nu’man Somantri.2001. Menggagas Pembaharuan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.
Bandung: Rosdakarya

Robert Glipin & Jean Millis Glipin. 2002. The Challange of Global Capitalism.
Columbia: University of Columbia

Redi Panuju, dkk. 2002. Globalisasi dan Pendidikan . Surabaya: Yayasan Pendidikan
Cendikia Utama

Suhanaji & Waspodo Tjipto. 2004. Modernisasi dan Globalisasi. Surabaya: Insan
Cendikia

Tulus Tambunan. 2004. Globalisasi dan Perdagangan Internasional. Bogor: Ghalia
Indonesia

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Sistim Pendidikan Nasional

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL…………………………………………………………… i
DAFTAR ISI…………………………………………………………………… ii

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang……………………………………………………… 1
B. Permasalahan……………………………………………………….. 3

BAB II SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA DALAM PERSAINGAN
GLOBAL………………………………………………………………. 4

BAB III PERSAINGAN BEBAS DALAM ERA GLOBALISASI…………… 8

BAB IV PENUTUP
A. Simpulan……………………………………………………………. 12
B. Saran-saran…………………………………………………………. 12

DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………… 14

LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Surat Keterangan Panitia Seminar……………………………………. 15
2. Surat Tugas Dari Dekan FIP Unesa..…………………………………. 16

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

PERUBAHAN SOSIAL DALAM ERA GLOBALISASI

Artikel:PERUBAHAN SOSIAL DALAM ERA GLOBALISASI
Oleh: Dr. Waspodo Tjipto Subroto
Universitas Negeri Surabaya

BAB I
PENDAHULUAN

Modernisasi dan globalisasi adalah dua konsep yang tidak asing lagi dalam dunia ilmu pengetahuan, bahkan kedua istilah tersebut sudah sangat akrab dalam khasanah pengetahuan kita. Hanya saja modernisasi lebih dahulu populer dibandingkan dengan globalisasi. Hal ini wajar, karena modernisasi lahir dari bentuk perubahan sosial yang berasal dari revolusi industri di Inggris (1760-1830) dan revolusi politik di Perancis (1789-1794). Sedangkan globalisasi baru berkembang pasca perang dingin pada akhir abad 20.
Seperti diketahui bahwa revolusi industri didukung oleh penemuan-penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti mesin uap oleh James Watt (1769). Oleh sebab itu, aspek yang paling menonjol dalam proses modernisasi adalah perubahan teknik industri dari cara-cara tradisional ke cara-cara modern (mekanik). Itulah sebabnya J.W Schoorl dalam bukunya “Modernisasi” (1980) memberi definisi bahwa modernisasi sebagai penerapan pengetahuan ilmiah yang ada pada semua aktivitas, semua bidang kehidupan atau semua aspek-aspek kemasyarakatan.
Sebaliknya globalisasi berkembang seiring dengan berakhirnya perang dingin antara blok Barat yang liberal kapitalis dan blok Timur yang sosialis-komunis pada akhir dekade 1980-an, yang ditandai dengan runtuhnya Tembok Berlin dan hancurnya negara Uni Soviet yang kemudia melahirkan negara-negara baru di kawasan Semenanjung Balkhan. Dua peristiwa penting tersebut sekaligus menandai kemenangan ideologi liberal kapitalis atas ideologi sosialis-komunis. Pada dekade ini pula terjadi trend ekonomi global, yakni sebuah sistem integrasi ekonomi negara ke dalam sistem ekonomi global, sehingga banyak negara yang memandang bahwa globalisasi sesungguhnya telah dipersepsikan sebagai serangkaian kebijakan ekonomi domestik yang diarahkan untuk memperdalam dan memperluas integrasi pasar internasional. Kondisi ini pula yang mendorong peranan yang lebih besar terhadap kerjasama ekonomi antar negara seperti AFTA (Asean Free Trade Area), APEC (Asia Pasific Economic Cooperation) atau EU (European Union) serta perusahaan-perusahaan multinasional dalam meningkatkan pertumbuhan aspek-aspek ekonomi, sosial, politik dan budaya.
Meskipun kedua konsep (modernisasi dan globalisasi) memiliki latar belakang sejarah yang berbeda, namun keduanya memiliki kesamaan, yaitu sebagai bentuk perubahan sosial yang direncanakan, dan mereka sama-sama lahir dari masyarakat industri yang memiliki akar budaya Barat yang sangat kuat.
Perubahan sosial budaya yang diakibatkan oleh modernisasi dan globalisasi ini ternyata memiliki implikasi yang sangat luas bagi perjalanan kehidupan suatu bangsa, tidak saja mereka harus tetap mampu mempertahankan eksistensi sebagai suatu bangsa, tetapi lebih dari itu mereka harus dapat menggali dan mengembangkan gagasan dan pemikiran untuk mengatasi memudarnya jati diri bangsa yang diakibatkan oleh gempuran atas modernisasi dan globalisasi yang setiap hari hadir dan mengisi ruang-ruang kehidupan kita.

BAB II
ARTI DAN HAKEKAT MODERNISASI

Sejak kelahirannya pada abad ke 18, modernisasi menjadi sangat populer karena sudah menjadi kata kunci dari sebuah proses perubahan sosial yang menjanjikan kemajuan dan kemakmuran bagi setiap negara yang mau menjalankannya. Sejak saat itu gejala bergulirnya modernisasi telah meluas hampir ke seluruh penjuru dunia. Mula-mula menyebar ke daerah-daerah yang memiliki kebudayaan sejenis, seperti Eropa Barat dan Eropa Utara, kemudian ke belahan dunia yang lain yang memiliki kebudayaan yang berbeda sama sekali dengan kebudayaan Eropa. Penyebaran itu dianggap sebagai suatu yang wajar, karena masyarakat dunia pada dasarnya hanya dibagi menjadi dua kategori saja, yaitu negara yang telah mengalami modernisasi yang sering disebut sebagai negara industri, dan negara yang sedang berkembang. Sedangkan bagi negara-negara yang karena suatu hal sehingga tidak melakukan modernisasi, tidak ada istilah lain untuk menyebutnya. (Schoorl, 1988)
Untuk penjelasan lebih rinci tentang modernisasi dengan segala aspeknya, ada baiknya dikemukakan terlebih dahulu pengertian modernisasi berikut ini.
Menurut SH. Alatas dalam Hans Dieter Evers (1975), modernisasi adalah proses penerapan ilmu pengetahuan yang meliputi semua segi kehidupan manusia pada tingkat yang berbeda-beda, pertama di Dunia Barat kemudian berbaur di dalam sisa dunia lainnya melalui berbagai cara dan kelompok dengan tujuan utama untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan lebih nyaman dalam arti seluasnya-luasnya, sepanjang dapat diterima oleh masyarakat yang bersangkutan.
Sedangkan Benedix (1970) menyatakan bahwa modernisasi sebagai keseluruhan perubahan sosial, ekonomi, politik yang menyertai industrialisasi yang mendapatkan pengaruh peradaban Barat.
Berdasarkan pada dua pendapat di atas, secara sederhana disimpulkan bahwa modernisasi dapat diartikan sebagai proses perubahan masyarakat dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern dalam segala aspeknya. Bentuk perubahan dalam pengertian modernisasi adalah bentuk perubahan yang terarah (“directed change”) yang didasarkan pada perubahan sosial yang direncanakan (“social planning”). Adapun yang mengalami perubahan itu adalah seluruh aspek yang terkait dengan kehidupan manusia yang meliputi :
a. Aspek sosio-demografis atau mobilitas sosial yaitu suatu proses perubahan kehidupan sosial, ekonomi, demografis yang mulai menunjukkan peluang-peluang ke arah pola-pola baru melalui sosialisasi dan mobilitas sosial yang terwujud pada aspek-aspek kehidupan modern, seperti adanya mekanisasi (penggunaan mesin-mesin industri), urbanisasi, perubahan mata pencaharian, perubahan gaya hidup, penggunaan dan pemanfaatan media massa dan lain-lain.
b. Aspek struktur organisasi sosial atau lembaga-lembaga kemasyarakatan, yaitu perubahan unsur-unsur atau norma-norma kemasyarakatan yang terwujud apabila manusia mengadakan hubungan dengan sesamanya dalam kehidupan kemasyarakatan. Perubahan ini meliputi perubahan organisasi kemasyarakatan karena terbentuknya banyak sekali organisasi kemasyarakatan dalam era modernisasi tetapi sekaligus terjadi perubahan fungsi dan peranannya. Perubahan ini disebabkan oleh : pelapisan sosial, wewenang, kekuasaan, keahlian, pendidikan, interaksi sosial dan lain-lain.
c. Aspek sosio-politik, yaitu perubahan unsur-unsur dan norma-norma yang mengatur hubungan antara individu atau warga negara dengan penyelenggara negara atau sebaliknya. Perubahan ini meliputi : partisipasi warga negara kepada penyelenggaraan negara, seperti aspirasi dalam bidang demokratisasi, kesadaran terhadap penegakan hukum dan keadilan, kesadaran penyelenggaraan hak azazi manusia (HAM) dan lain-lain.
d. Aspek psikokultural, yaitu perubahan sikap mental individu maupun kelompok untuk menerima pengalaman baru dan inovasi-inovasi demi kehidupan yang lebih baik, sikap menghargai waktu dan disiplin kerja serta berorientasi pada masa kini dan masa depan.
Dalam proses perkembanganya, ternyata arti modernisasi mengalami perluasan makna. Modernisasi tidak hanya dipahami sebagai penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai segi kehidupan tetapi modernisasi dalam kehidupan sehari-hari juga diartikan sebagai sesuatu yang baru, kekinian atau “up to date” yang pengetiannya berlawanan dengan sesuatu yang kuno, kolot, tradisional, lama atau “out of date”. Sehingga konsep modernisasi dapat saja dipakai atau dikenakan pada dunia musik, tari, mainan bahkan sampai pada perilaku dan orientasi berpikir. Maka sering kita menemukan istilah musik tradisional dan musik modern, tari tradisional dan tari modern, makanan tradisional dan makanan modern, mainan tradisonal dan mainan modern, dan lain-lain. Dalam tataran psikologis kita mengenal pandangan yang kuno dan pandangan yang modern, sikap mental yang kolot dan tradisional dengan sikap mental yang modern dan rasional.
Barangkali secara “harfiah” telah terjadi pergeseran arti modernisasi, tetapi secara “hakekat” sesungguhnya sama. Karena biasanya sesuatu yang berbau modern adalah sesuatu yang mendapatkan sentuhan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didukung oleh masyarakat (komunitas) yang memiliki sikap terbuka, rasional, dan berorientasi pada masa depan. Sementara yang kuno dan tradisional biasanya cenderung statis, tidak mau berubah, irasional dan berorientasi pada masa lampau.

BAB III
FAKTOR PENDUKUNG MODERNISASI

Agar modernisasi berjalan lancar, ada beberap syarat yang harus dipenuhi sebagai faktor pendukungnya, menurut Soerjono Soekanto, syarat-syarat tersebut meliputi :
a. Cara berpikir yang ilmiah (“scientific thinking”) yang melembaga dalam kelas penguasa maupun masyarakat. Hal ini menghendaki suatu sistem pendidikan dan pengajaran yang terencana dan baik.
b. Sistem administrasi negara yang tertib dan benar-benar mewujudkan pelaksanaan birokrasi yang tertib dan teratur.
c. Adanya sistem pengumpulan data yang baik dan teratur serta terpusat pada suatu lembaga atau badan yang tertentu. Hal ini memerlukan penelitian yang akurat dan berkesinambungan.
d. Penciptaan iklim yang menyenangkan (“favourable”) terhadap modernisasi terutama media massa.
e. Tingkat organisasi yang tinggi, terutama memupuk disiplin diri.
f. Sentralisasi wewenang dalam perencanaan sosial (“social planning”) yang tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongannya sendiri.

Faktor-faktor pendukung ini memang sangat diperlukan dalam rangka memperlancar proses modernisasi, tetapi faktor manusia (“human factor”) sebagai aktor pelaksana modernisasi jauh lebih penting demi keberhasilan sebuah program perubahan sosial budaya untuk menuju ke tingkat yang lebih baik.
Menurut Alex Inkeles, ada ciri manusia modern yang digambarkan sebagai manusia yang produktif yang siap untuk meninggalkan pola pikir tradisional menjadi pola pikir yang rasional dan berorientasi pada masa kini dan masa depan.
Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut :
• Manusia modern adalah mereka yang punya pola pikir yang terbuka terhadap inovasi dan perubahan, dan siap untuk menerima pengalaman baru.
• Manusia modern mempunyai pandangan yang luas terhadap sejumlah masalah dan isu-isu yang terjadi tidak hanya di lingkungan langsung tetapi juga di lingkungan lebih luas. Hal ini dapat diperoleh melalui media massa dan pendidikan.
• Manusia modern lebih berorientasi ke masa kini dan masa depan dan kurang berorientasi pada masa lampau. Mereka sangat menghargai waktu, memiiki disiplin kerja dan hidup teratur.
• Manusia modern menjalankan kehidupan secara berencana dan terorganisasi. Hanya dengan cara-cara seperti inilah persoalan hidup dapat diselesaikan dengan baik.
• Manusia modern percaya bahwa manusia dapat belajar mengendalikan lingkungan alamnya dalam rangka memperoleh kehidupan yang lebih baik. Manusia modern tidak tunduk pada kehendak alam.
• Manusia modern percaya bahwa kehidupan alam dunia dapat diatur dan diperhitungkan. Orang-orang di sekeliling mereka dapat dipercaya akan memenuhi kewajiban dan tanggung jawab mereka masing-masing.
• Manusia modern menyadari akan harga diri dan kemuliaan orang lain, karena itu mereka lebih punya persiapan untuk menghormati orang lain.
• Manusia modern lebih percaya terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
• Manusia modern percaya bahwa penghargaan dan kemuliaan diberikan sesuai apa yang telah diperbuat seseorang, bulan berdasarkan kedudukan, keturunan atau atribut-atribut yang dimiliki orang tersebut.

Selanjutnya Inkeles menambahkan bahwa butir-butir di atas hanyalah beberapa ciri-ciri yang penting saja. Setiap orang dapat menambahkan banyak ciri-ciri yang lain. Inkeles juga percaya bahwa kehidupan sosial adalah dijalankan dalam sebuah sistem, karena itu untuk membangun manusia modern orang tidak hanya memusatkan perhatian pada suatu faktor yang kompleks (Marzali, 2005).
Namun demikian, dari keseluruhan faktor yang kompleks tersebut terdapat beberapa faktor kunci, yaitu faktor pendidikan ternyata tiga kali lebih kuat dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya. Kemudian pengalaman kerja dan pengenalan terhadap media massa merupakan cara kedua yang efektif. Penemuan ini mendukung pendapat Daniel Lerner yang menekankan pentingnya media massa sebagai lembaga yang mendorong proses modernisasi. Selanjutnya Inkeles menyatakan bahwa faktor pengalaman kerja di pabrik sebagai faktor yang berperan besar mengubah manusia tradisional menjadi modern. Dengan kata lain, seorang manusia tradisional dapat dibentuk menjadi manusia modern bila diterjunkan di lembaga-lembaga kerja yang modern.
Era modernisasi mengalami perkembangan yang sangat pesat, karena dipengaruhi sekaligus mempengaruhi tiga peristiwa penting dunia, yaitu : Pertama, munculnya Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan dunia (super power) disaat negara-negara Barat lainnya seperti : Inggris, Perancis dan Jerman semakin melemah setelah Perang Dunia ke II. Justru Amerika Serikat menjadi pemimpin dunia sejak pelaksanaan Marshall Plan yang dibutuhkan untuk membangun kembali Eropa Barat akibat kalah perang. Pada tahun 1950-an secara praktis Amerika Serikat mengambil peran sebagai pengendali percaturan dunia.
Kedua, pada saat yang hampir bersamaan telah terjadi perluasan pengaruh gerakan komunis sedunia. Uni Soviet sebagai kekuatan komunis yang utama telah mampu memperluas pengaruh politiknya tidak saja sampai ke Eropa Timur, tetapi sampai juga ke negara-negara Asia, antara lain Cina, Vietnam, dan Korea Utara. Hal ini secara tidak langsung mendorong Amerika Serikat untuk memainkan peranan yang lebih besar di bidang politik pada belahan dunia uang lain sebagai salah satu upaya untuk membendung penyebaran ideologi komunis.
Ketiga, setelah perang dunia II banyak sekali lahir negara-negara baru di kawasan Asia, Afrika dan Amerika Latin yang sebelumnya menjadi jajahan dari negara-negara Eropa. Sudah barang tentu negara-negara baru tersebut mencari model-model pembangunan yang akan diterapkan dinegaranya dalam usaha untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan kemerdekaan politik. Itulah sebabnya program-program pembangunan dan modernisasi banyak sekali dilaksanakan di negara-negara Dunia Ketiga.
Modernisasi dan pembangunan yang pada dasarnya merupakan sebuah gagasan tentang perubahan sosial dalam perjalanannya telah menjadi sebuah ideologi. Perkembangan ini akibat dukungan dana dan politik yang besar dari pemerintah dan organisasi maupun perusahaan swasta di Amerika Serikat serta negara-negara liberal lainnya. Semua itu menjadikan modernisasi dan pembangunan sebagai suatu gerakan ilmuwan yang interdisipliner. Ilmu-ilmu Sosial yang memprioritaskan pada kajian perubahan sosial di Dunia Ketiga sangat berpengaruh, sehingga modernisasi tidak sekedar industri yang sedang tumbuh tetapi telah menjadi aliran pemikiran, bahkan telah menjadi sebuah ideologi.
Pengaruh modernisasi di Dunia Ketiga sangatlah luas, tidak hanya pada kalangan akademisi di Perguruan Tinggi tetapi juga di kalangan birokrasi dan para pelaksana program pembangunan di Dunia Ketiga. Bahkan modernisasi juga berpengaruh dalam pemikiran agama, kalangan pemimpin maupun pendidik agama serta mempengaruhi pemikiran kalangan Organisasi Non Pemerintah (NGO).
Harus diakui, sebenarnya modernisasi adalah sebuah gerakan sosial yang bersifat revolusioner, berwatak komplek (melalui banyak strategi dan disiplin ilmu), sistematik dan sepertinya menjadi gerakan global yang akan mempengaruhi semua aktivitas manusia melalui proses yang bertahap menuju homoginisasi dan bersifat progresif. Pemikiran ini pada akhirnya dipergunakan dikalangan interdisipliner sehingga melahirkan aliran modernisasi sosiologi, antropologi, psikologi, pendidikan, ekonomi bahkan agama (Fakih, 2001).

BAB IV
ARTI DAN KONSEP GLOBALISASI

Akhir-akhir ini, globalisasi menjadi istilah yang sangat populer, karena sudah menjadi menu sehari-hari dan dibicarakan oelh banyak kalangan, mulai dari para pakar, mahasiswa, pelajar, politikus, pengusaha, budayawan dan wartawan sampai masyarakat awam. Pembicaraan tentang globalisasi pun dapat berlangsung di berbagai tempat, mulai dari runag seminar, lobi hotel, ruang kuliah, ruang kelas, ruang redaksi media massa sampai ke warung-warung kopi dan pasar-pasar tradisional.
Pendeknya hampir sebagian masyarakat dengan latar belakang pekerjaan dan profesi yang berbeda-beda sudah begitu familier dengan istilah globalisasi, meski dengan penafsiran dan pengertian yang berbeda-beda pula, sesuai dengan tingkat pemahaman dan status sosial ekonominya. Hal ini wajar, karena produk-produk global dengan ikon-ikon globalisasinya hampir setiap hari membanjiri pasar dunia, baik produk-produk makanan, dan minuman, pakaian jadi, teknologi informasi dan komunikasi, jasa layanan, pendidikan, dunai hiburan sampai mainan anak-anak dan lain-lain.
Konsep globalisasi ini sesungguhnya baru masuk dalam kajian ilmu pengetahuan pada tahun 1980-an, kali pertama dalam sosiologi yang dicetuskan oleh Ronald Robertson dari University of Piitsburgh (Tilaar, 1997). Konsep ini kemudian terus menggelinding bagaikan bola salju dan masuk ke segenap ruang-ruang kehidupan manusia dan mempengaruhi perilakunya, sikap hidup dan nilai-nilai kehidupannya.
Proses globalisasi akan terus berlangsung, tanpa ada kendali siapapun tidak ada yang mampu menghentikannya karena globalisasi adalah sebuah perubahan sosial yang sudah direncanakan oleh negara-negara industri maju agar semua negara di dunia terinkoporasi ke dalam masyarakat dunia yang tunggal, masyarakat yang penuh dengan ketergantungan, homoginisasi, keterbukaan dan integrasi.
Menurut Rosabeth Moss Kantler (1995), menggambarkan globalisasi sebagai dunia yang tela menjadi pusat perbelanjaan global, yang dalam gagasan dan produksinya tersedia di setiap tempat pada saat yang sama. Sedangkan Emanuel Ritcher menyatakan bahwa globalisasi adalah jaringan kerja global yang secara bersamaan menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpencar-pencar dan terisolasi dalam planet bumi ke dalam ketergantungan yang saling menguntungkan dan persatuan dunia.
Pendapat yag berbeda disampaikan oleh Martin Albrow, globalisasi menyangkut seluruh proses dimana penduduk dunia terinkorporasi kedalam masyarakat dunia yang tunggal, masyarakat global.
Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa globalisasi adalah suatu keadaan yang bersifat mendunia atau mondial karena kehidupan manusia dimotivasi oleh kesadaran hidup dalam satu bumi atau dunia. Maka setiap manusia yang hidup dalam era globalisasi sesunguhnya harius memiliki “wawasan” atau “perspektif global” yaitu suatu wawasan yang bertolak dari anggapan bahwa pada saat sekarang telah terjadi keadaan saling ketergantungan (interdependensi) di antara bangsa-bangsa dan penduduk dunia terdapatnya kesamaan dalam kebutuhan dan perhatian di antara penduduk dunia, terjadinya perkembangan bidang transportasi, komunikasi, perekonomian yang bersifat global dan kebutuhan untuk melihat berbagai isu dan kejadian dalam konteks global.

A. Proses globalisasi
Rosenau dalam bukunya yang berjudul “Turbalance in World Polities” mengidentifikasikan ada 5 (lima) sumber proses globalisasi :
a. Globalisasi yang diakibatkan oleh dinamika teknologi yang mengurangi jarak global serta gerakan manusia yang serab cepat.
b. Globalisasi muncul dari masalah-masalah bumi, misalnya : masalah lingkungan, masalah kependudukan dan lain-lain.
c. Proses globalisasi sebagai akibat dari kemampuan negaradalam memecahkan masalah nasionalnya, misalnya : masalah efek rumah kaca, menipisnya terorisme dan lain-lain.
d. Munculnya sub-sub kelompok yang semakin kuat dalam masyarakat bangsa, misalnya lahirnya jenis dan bentuk NGO (Non Governmental Organization) yang bergerak di bidang : HAM, Demokrasi Hukum dan Peradilan, Perempuan dan lain-lain.
e. Globalisasi sebagai akibat meningkatnya keahlian, pendidikan, dan keberdayaan reflektif warga negara sehingga mampu melihat masalah-masalah di luar batas negaranya, misalnya : rasa solidaritas bencana alam, rasa senasib dan sepenanggungan yang dialami bangsa lain, dan lain-lain.

B. Saluran-Saluran Globalisasi
Proses globalisasi ini akan terus berlangsung karena ditopang oleh saluran-saluran globalisasi sebagai berikut :
a. Sistem komunikasi dan alat transportasi
Dewasa ini sistem komunikasi melalui satelit sangat memudahkan setiap orang berhubungan dengan orang lain di negara yang berbeda. Alat transportasi yang modern, cepat dan lancar sangat memungkinkan orang melakukan perjalanan ke negara lain atau ke belahan bumi yang lain dengan mudah dan waktunyapun relatif dapat diatur sesuai dengan yang diinginkan.
Kemajuan sistem komunikasi dan alat transportasi yang telah dicapai oleh ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini telah menguatkan anggapan bahwa batas-batas wilayah geografis suatu negara tidak begitu penting lagi bagi banyak orang yang terbiasa memanfaatkan jasa komunikasi dan transportasi ini.
b. Perdagangan internasional
Era globalisasi dalam bidang perdagangan dan industri telah melahirkan era baru, yaitu era pasar bebas. Setiap negara tentu akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan transaksi perdagangan dengan negara-negara lain..
Era pasar bebas sekaligus menandai kebebasan kontak perdagangan dengan negara manapun yang dilandasi oleh prinsip-prinsip saling menguntungkan, tanpa adanya hambatan-hambtan batas wilayah negara dan peraturan-peraturan dari masing-masing negara yang dapat merugikan sistem perdagangan internasional itu sendiri.
c. Pariwisata internasional
Dewasa ini dunia pariwisata telah menjadi industri yang sangat potensial untuk mendatangkan devisa negara. Oleh sebab itu hampir setiap negara berlomba-lomba untuk menggali potensi pariwisatanya baik berupa pariwisata alam dan lingkungan maupun pariwisata budaya. Di samping itu penambahan fasilitas berupa kemudahan komunikasi dan transportasi maupun peningkatan kebersihan, keindahan serta keramahtamahan terus diupayakan agar dapat menarik wisatawan dari manca negara sebanyak-banyaknya.
Semakin padatnya jadwal kerja saat ini dialami oleh masyarakat di negara-negara maju, pariwisata telah menjadi suatu kebutuhan untuk menyegarkan kehidupannya agar mereka tidak jenuh lagi dengan rutinitas kesehariannya.
d. Migrasi internasional
Sesungguhnya perpindahan penduduk atau migrasi dari suatu negara ke negara lain dapat terjadi karena beberapa sebab, misalnya : peperangan, bencana alam, tekanan politik, perbedaan ideologi atau karena pekerjaan. Tetapi dewasa ini terjadinya migrasi banyak disebabkan oleh tuntutan pekerjaan.
Orang-orang yang memiliki spesialisasi dan keahlian yang tinggi di bidangnya, cenderung untuk bekerja di negara-negara yang maju dan modern karena di samping dapat memberikan fasilitas yang baik untuk menunjang keahliannya juga dapat memberikan kesejahteraan hidup yang memadai. Tetapi ada juga tenaga kerja yang tidak terampil yang mencari pekerjaan di negara lain yang membutuhkan tenaga kerja yang murah, karena tenaga kerja seperti itu belum tentu ada di negara yang didatangi. Oleh sebab itu mau tidak mau mereka harus membuka batas-batas negaranya terhadap warga negara asing tersebut. Biasanya tenaga kerja murah tersebut datang dari negara-negara berkembang yang karena berbagai keterbatasan mereka tidak dapat memasuki struktur pekerjaan yang sedang dibutuhkan oleh sektor industri, sehingga mereka menjadi tersisih dan pergi ke negara lain sebagai tenaga kerja yang murah dan tidak terampil.
e. Kerjasama antarnegara
Dalam era globalisasi, hampir tidak ada satu negarapun di dunia ini yang bisa hidup tanpa kerjasama dengan negara lain, meskipun negara itu tergolong negara maju dan modern sekalipun. Kerjasama antar negara sudah menjadi suatu kebutuhan, karena kekurangan di bidang tertentu dapat dipenuhi oleh negara lain yang mempunyai kelebihan dan begitu sebaliknya.
f. Mass media
Disadari atau tidak keberadaan mass media baik cetak maupun elektronik dalam proses globalisasi memegang peranan yang amat penting sebagai saluran utamanya. Semakin canggihnya teknologi percetakan jarak jauh dan kecepatan komunikasi elektronik telah mampu menembus batas-batas negara.
Dunia televisi yang menjadi bagian dari media elektronik yang paling menonjol peranannya telah masuk dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dunia. Program-program tayangan televisi mampu mempengaruhi kebudayaan masyarakat bahkan dalam hal-hal tertentu mampu mengubah perilaku masyarakat yang sudah terpola sekalipun.

BAB V
DIMENSI GLOBAL DAN DAMPAK GLOBALISASI

Ada 3 (tiga) dimensi pokok dalam globalisasi, yaitu dimensi ekonomi, dimensi politik dan dimensi kebudayaan. Tiga dimensi ini menjadi core (inti) dari sebuah proses globalisasi, karena pengaruhnya sangat luas bagi kehidupan suatu bangsa atau masyarakat.

A. Dimensi Ekonomi
Dimensi ekonomi dapat dikatakan sebagai motor penggerak terjadinya globalisasi, karena globalisasi selalu ditandai dengan era perdagangan bebas, dimana arus barang, jasa, modal, teknologi, budaya dan sumber daya manusia dapat menembus dan melewati batas – batas ruang dan waktu suatu negara. Hal ini karena arus globalisasi bergerak bebas, tanpa negara itu harus mengatur dan mengelola arus barang, jasa, modal, teknologi, budaya dan manusia yang keluar masuk secara optimal sebagai bagian penting dari daya saing negara tersebut.
Mekanisme ini dapat terlaksana dengan adanya kerjasama ekonomi baik dalam tingkatan bilateral, regional maupun internasional. Bentuk – bentuk kerjasama ekonomi dapat terlaksana, jika ada keuntungan bersama (mutual benefit) dan keterbukaan (openness) diantara negara – negara yang terlibat dalam kerjasama ekonomi. Dengan semakin menguatnya sistem perdagangan dan pasar bebas dunia dalam era globalisasi, kerjasama ekonomi (economic corporation) mutlak diikuti oleh setiap negara yang maju menjadi pemain didalam tatanan baru ekonomi dunia.
Model kerjasama ekonomi menurut Kuang Sheng Liao (1993) ada beberapa bentuk tingkatan, meliputi :
a. Zona Perdagangan Bebas, yakni daerah dimana penurunan tarif dan berbagai hambatan diturunkan secara bersama supaya arus komoditas barang dan jasa dapat bergerak bebas
b. Persetujuan Tarif, pembentukan sebuah sistem tarif yang sama dipakai untuk mengeliminasi kompetisi intraregional dan mendukung usaha kerjasama dalam menghadapi tantangan dari luar.
c. Pasar Bersama, selain arus pasar bebas dari komoditas dan jasa, bahan baku produksi, tenaga kerja dan modal dapat ditransfer secara bebas.
d. Aliansi Ekonomi, harmonisasi total di dalam kesejahteraan sosial, transportasi, moneter dan kebijakan ekonomi nasional lainnya.
e. Integrasi Ekonomi Secara Penuh,
Sesungguhnya kerjasama ekonomi antarnegara, terutama pada level regional selalu berawal dari kerjasama di bidang perdagangan dan kemudian masuk pada pengadaan sumber daya dan melalui kebijakan ekonomi yang terkoordinasi menuju integrasi ekonomi regional. Pada tiap tingkat kerjasama ekonomi membutuhkan kondisi obyektif agar terwujud suatu perdagangan yang menjamin tersedianya barang atau jasa sehingga proses pertukaran (exchange) dapat berjalan secara efisien.
Saat ini beberapa bentuk–bentuk kerjasama regional maupun internasional sebagai wujud realisasi perdagangan bebas di era globalisasi, diantaranya adalah :
1. AFTA ( Asean Free Trade Area )
ASEAN yang berdiri pada tahun 1967 di Bangkok, Thailand, pada awalnya tidak diarahkan untuk kerjasama ekonomi regional, melainkan untuk keamanan regional negara–negara anggota ASEAN. Tetapi dalam proses perkembangannya, anggota ASEAN melihat bahwa kerjasama ekonomi regional akan lebih banyak menguntungkan anggota ASEAN. Jadi AFTA sendiri dapat dipandang sebagai bentuk perwujudan kerjasama ekonomi ASEAN dan fokus kerjasama ekonomi ASEAN adalah AEC (Asean Economic Corporation).
Pada awal berdirinya ada 3 instrumen utama yang digunakan mempromosikan AEC, yaitu (1) liberalisasi perdagangan yang telah dinegosiasikan untu komoditas–komoditas tertentu, (2) persetujuan industrial complementary yang dinegosiasikan melalui inisiatif sektor swasta, dan (3) kesepakatan bersama dalam bentuk proyek–proyek industri (Susanto,1995)
AFTA yang telah resmi berdiri pada tahun 1992 pada pertemuan KTT ASEAN keempat (ASEAN Fourth Summit) di Singapura, para pemimpin ASEAN menandatangani persetujuan kerangka kerjasama ekonomi yang menjadi dasar pembentukan AFTA. Persetujuan inilah yang kemudian menjadi babak awal dalam mewujudkan pasar bebas di Asia Tenggara.

2. APEC (Asia Pacific Economic Cooperation)
Dari namanya kita sudah dapat memastikan bahwa APEC adalah organisasi regional negara–negara yang berada di kawasan Asia Pasifik. Berbeda dengan AFTA ( Asean Free Trade Area) yang terfokus kepada negara–negara anggota ASEAN, APEC mempunyai kawasan yang jauh lebih luas, yang meliputi Asia Timur (Hongkong, Korea, Jepang dan Taiwan), NAFTA (Kanada, Mexico dan Amerika Serikat), ASEAN (Singapura, Thailand, Indonesia, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam), China, Chile dan Oseania (Selandia Baru, Papua Nugini dan Australia).
Dilihat dari anggotanya yang sudah bervariasi, APEC adalah organisasi regional yang memiliki latar belakang sosial budaya dan ekonomi yang sangat berbeda. Dilihat dari segi ekonomi, APEC terdiri dari negara–negara yang memiliki kemampuan ekonomi yang sudah sangat mapan, seperti Amerika Serikat, Jepang, Kanada dan Australia. Begitu juga dengan negara– negara yang termasuk dalam 4 macan Asia dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, terdiri dari Hongkong, Taiwan, Korea Selatan dan Singapura serta beberapa negara yang akan menjadi negara raksasa seperti Cina, serta negara–negara yang hingga saat ini masih berjuang dalam mengatasi krisis ekonomi yaitu Indonesia dan Filipina serta negara–negara berkembang lainnya seperti Brunei, Papua Nugini maupun Chile.
Ide pembentukan APEC telah dimulai sejak lama yaitu ketika Australia pada tahun 1989 mengajukan gagasan untuk menciptakan kawasan pasar bebas agar terjadi pertumbuhan ekonomi yang dinamis dalam perekonomian Asia Timur. Empat tahun kemudian KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) yang dihadiri oleh para kepala pemerintahan masing–masing negara anggota mengadakan pertemuan di Blake Island, Seattle, AS pada tanggal 20 November 1993. tahun berikutnya atau tahun 1994, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan APEC. Dalam pertemuan yang diselenggarakan di Istana Bogor tersebut,berhasil ditetapkan bahwa negara–negara anggota APEC yang sudah maju akan menerapkan perdagangan bebas pada tahun 2010 dan untuk seluruh anggota APEC (termasuk negara – negara berkembang) baru akan berlangsung pada tahun 2020 (Retnaningsih,1998)

3. EU (European Union)
EU adalah bentuk kerjasama ekonomi antar negara – negara Eropa Barat yang juga merupakan pesaing utama dari Amerika Serikat. Pada dasarnya upaya untuk menyatukan negara– negara Eropa bukan sesuatu hal yang baru, keinginan itu sudah dirintis oleh para pemimpin Eropa sejak berabad–abad yang lalu, tetapi belum pernah terlaksana. Misalnya Napoleon Bonaparte yang berupaya untuk menyatukan Eropa tidak terwujud, karena kalah perang dengan Rusia.
Menurut AB Susanto (1997), kesulitan terbesar yang dihadapi dalam usaha penyatuan Eropa adalah bahwa Eropa terdiri atas berbagai negara–negara besar dan kecil, dan ditambah lagi bahwa tiap negara mempunyai ciri khas dan identitas budaya yang kuat sehingga sulit menyatukan mereka dalam satu sistem tanpa harus merusak kekuatan tradisi yang sudah terpelihara berabad–abad, misalnya, Jerman dan Perancis yang masing – masing mempunyai karakter, Identitas dan harga diri yang kuat serta latar belakang budaya yang berbeda, meskipun keduanya adalah negara Eropa yang bertetangga dekat.
Karena penyatuan negara-negara Eropa lewat budaya ataupun penaklukan (invasi) mustahil dilakukan, maka satu–satunya jalan yang sangat mungkin dilakukan adalah penyatuan ekonomi dan perdagangan.
Harus diakui bahwa setelah kehancuran Eropa pasca Perang Dunia II dan bangkitnya Amerika Serikat sebagai negara adikuasa di satu pihak dan Uni Soviet (sekarang Rusia) di lain pihak, negara–negara Eropa merasa perlu mengadakan kerjasama ekonomi untuk mengembalikan Eropa sebagai salah satu poros kekuatan ekonomi dunia.
Didorong oleh keinginan untuk membentuk kerjasama ekonomi regional yang kuat, negara–negara Eropa Barat mulai membina hubungan kerjasama ekonomi regional yang dimulai dengan penandatanganan sebuah perjanjian oleh 6 negara Eropa, yaitu : Belgia, Jerman, Perancis, Italia, Luxemburg dan Belanda dengan membentuk The Europlan Coal and Steel Community (ECSC) yang menjadi embrio terbentuknya unifikasi Eropa.
Pada saat ini pelaksanaan program yang paling menonjol dari EU adalah penyatuan sistem moneter. Penyatuan mata uang bagi negara – negara anggota EU dinamakan EURO yang dalam proses perjalanannya culup sukses, sehingga menjadi kompetitor utama dari mata uang Yen (Jepang) maupun Dollar Amerika.
Munculnya pakta-pakta ekonomi regional ini,dimata banyak pemikir ekonomi, politik dan sosiologi, justru dianggap sebagai perkembangan menyimpang dari arus globalisasi karena kecenderungannya yang kuat untuk bergerak ke arah proteksionisme (perlindungan). Proteksionisme sendiri dianggap sebagai reaksi atas ketidakmampuan berkompetisi dalam pasar global. Karena itu, proteksionisme dianggap sebagai anak haram liberalisme pasar.
B. Dimensi Politik
Meskipun globalisasi lebih banyak diwarnai oleh aktivitas ekonomi, seperti perdagangan bebas, pasar bersama, kerjasama ekonomi maupun integrasi ekonomi, tetapi bukan berarti peranan politik semakin tidak berarti. Justru terjadinya perdagangan bebas adalah akibat dari keputusan–keputusan politik yang dibuat oleh para pemimpin negara – negara yang terlibat dalam aliansi ekonomi, sehingga tidak ada kerjasama ekonomi global tanpa diawali oleh keputusan politik.
Bagaimana AFTA dibentuk semata-mata hasil keputusan politik yang dihasilkan oleh para pemimpin negara–negara ASEAN. Begitu juga dengan terbentuknya NAFTA adalah hasil dari keputusan politik yang dibuat oleh para pemimpin negara–negara di kawasan Asia Pasifik, dan masih banyak contoh lain seperti kerjasama 3 negara ASEAN dengan melibatkan berbagai wilayah propinsi yang berdekatan untuk dijadikan wilayah pertumbuhan yang kemudian menghasuilkan IMT Growth Triangle yaitu meliputi Indonesia (Sumatra Utara dan Aceh), Malaysia (Kedah, Perak, Penang dan Perlis) dan Thailand (Satun, SongKhla, Narathiwad dan Pathani). Ada juga Poligon Delta Mecong, yang melibatkan 5 negara di kawasan Delta Mecong, yaitu Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand dan Vietnam (Tilaar,1997).
Di samping itu memang ada bentuk–bentuk kerjasama antar negara yang lebih kental diwarnai oleh nuansa politik, diantaranya : Gerakan Non Blok (GNB), NATO, Organisasi Konferensi Islam (OKI), dan lain – lain.

C. Dimensi Kebudayaan
Bila kebudayaan diartikan sebagai sesuatu yang dipelajari dan sarana mekanisme adaptasi yang diwariskan secara turun temurun maka kebudayaan menyangkut aspek – aspek : pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat dan segala kebiasaan sebagai anggota masyarakat. Sejak manusia lahir, seseorang telah mengalami enkulturasi, sehingga menjadi blue print dalam bertindak dan bertingkah laku.
Seperti yang disampaikan oleh E.B. Tylor (dalam Yuwono,2001) bahwa kebudayaan adalah keseluruhan kompleks gagasan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan lain – lain kemampuan serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat.
Karena budaya adalah sesuatu yang dipelajari, dalam era globalisasi yang terbuka ini, maka terpaan informasi sangat memungkinkan seseorang mengadopsi nilai – nilai pengetahuan dan kebiasaan di luar lingkungan sosialnya dan jauh dari jangkauannya secara fisik. Proses enkulturasi, akulturasi maupun imitasi (peniruan) tidak selalu dilakukan oleh orang tua atau orang – orang yang dekat dengan mereka.karena proses ini dapat dilakukan oleh media massa dan dapat menjadi perilaku global.
Apa yang dikatakan oleh Katayama (1987) mengenai generasi muda Jepang yang memiliki kiblat budaya ke Amerika. Sehingga dia melakukan sinkritisme terhadap nilai – nilai budaya yang tercermin dalam hedonisme dan kurang memperdulikan nilai – nilai tradisional Jepang berupa kesederhanaan dan kerja keras. Mereka sering disebut shinjinci. Yang berarti manusia jenis baru karena mereka lebih individualistis, liberal dan kreatif dibandingkan dengan generasi yang lebih tua. Orangtua mereka berhemat dan menabung untuk membangun kembali negara Jepang sesudah perang, tetapi mereka hanya menabung sedikit dan membelanjakan secara boros untuk apa yang mereka inginkan. Produk Amerika yang kadang oleh generasi tua Jepang dipandang berkualitas rendah, tetapi mendapat permintaan khusus dari shinjincui.
Ketika era globalisasi berlangsung, teknologi informasi dan transportasi berkembang pesat dan kontak antarbudaya menjadi lebih intensif. Sehingga karakteristik budaya seseorang tidak dapat dilihat hanya dari bentuk fisik dan asal keturunannya saja, tetapi sangat bergantung bagaimana dan nilai–nilai apa yang diadopsi oleh seseorang. Berbicara tentang orang Singapura, kita akan mendapatkan kenyataan seseorang yang memiliki keturunan etnis yang sama tetapi memiliki gaya hidup dan kiblat budaya yang sangat berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh De Moij (1994) tentang gaya hidup etnis Cina Singapura yang membentang diantara dua kutub budaya. Antara masyarakat yang berkiblat ke Timur yang senantiasa menjunjung tinggi orientasi kepada komunitas, dan yang berkiblat ke dunia Barat yang sangat tinggi nilai individualismenya.
Kiblat budaya menjadi signifikan dibandingkan dengan ciri fisik dan lokasi tempat tinggal. Pengenalan yang paling mudah terhadap kiblat budaya adalah dari gaya hidup yang mencerminkan pendapat, aktifitas dan minatnya. Bagaimana mereka menghabiskan waktu dan membelanjakan uangnya serta orientasi hidupnya merupakan tingkah laku yang paling tampak dari sebuah kiblat budaya.
DAFTAR PUSTAKA

Ali, Muhammad, 2003. Teologi Pluralis Multikultural, Menghargai Kemajemukan Menjalin Kebersamaan. Jakarta : Kompas Gramedia

Alvin, Y. So dan Soemarsono, 2000. Perubahan Sosial dan Pembangunan. Jakarta : LP3ES

Arief, Sritua dan Adi Sasono, 1984. Indonesia : Ketergantungan dan Keterbelakangan. Jakarta : Sinar Harapan

Baidhawy, Zakiyuddin, 2002. Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural, Jakarta : Erlangga

Bendix, Reinhard, 1957. Tradition and Modernity Reconsidered : Comparative Studies in Society and History Vol 9, p 292-346

Chia, Sion Yae, 2001. Globalization and The Challenge for Southeast Asia, Keynote Speech dalam The Asian Iternational Forum, Fakuda. Jepang 12-13 November

De Mooj, Marieke. 1994. Advertising Worldwide : Concepts, Theories and Practice of International Multinational and Global Advertising. New York : Prentise Hall

Fakih, Mansour, 2001. Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi. Yogyakarta : Insist Press

Hisyam, Muhammad Ed, 2001. Indonesia Menapak Abad 21 : Dalam Kajian Sosial Budaya, Jakarta : Peradaban Angkasa

Inkeles, Alex, 1964. Making Men Modern : On the Cause and Consequence of Individual Change in Six Developong Countries. New York : Basic Bork

Katayama, Frederick. 1987. Japans Prodigal Young Are Dippy About Import dalam Fortune No 118 Mei 1987

Kuang Sheng Liao, 1997. Politics of Economic Corporation in the Cooopetion in the Asia Pacific Region

Majid, Nurcholish, 1997. Kaki Langit Peradaban Islam. Jakarta : Paramadina

Naisbitt, John, 1994. Global Paradox (Terjemahan). Jakarta : Bina Rupa Aksara

Pontoh, Husain Coen, 2003. Akhir Globalisasi : Dari Perdebatan Teori Menuju Gerakan Massa. Jakarta : C.Books

Suhanadji, dan Waspodo Tjipto, 2004. Modernisasi dan Globalisasi. Surabaya: Insan Cendikia

——————————————, 2003. Pendidikan IPS. Surabaya : Insan Cendikia

Suhanadji, 2007. Antropologi Sosial Budaya. Surabaya : University Press

Soemantri, Numan, 2007. Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS. Bandung : Remaja Rosda

Schoorl, JW. 1984. Modernisasi : Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Sedang Berkembang (Penej. RG. Sukadidjo). Jakarta : Gramedia

Susanto, AB. 1997. Visi Global Para Pemimpin : Sinkretisme Peradaban. Jakarta : PT.Gramedia

Tilaar, HAR, 2004. Multikulturalisme : Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia

Yuwana, Setya, DR.MA.2001. Metode Penelitian Kebudayaan. Surabaya : Citra Wacana

Latihan Pemahaman Materi.
Untuk memperdalam pemahaman anda mengenai materi diatas, kerjakan latihan berikut !

1. Diskusikan secara kelompok, apa persamaan dan perbedaan konsep dan hakekat antara Modernisasi dengan Globalisasi !

2. Dapatkah Modernisasi dan Globalisasi disebut sebagai Westernisasi ? Jika tidak mengapa ? Jika bisa, berikan aegumentasi saudara !

3. Dalam banyak kasus, khususnya di darah perkotaan banyak sekali poduk-produk global yang telah menngeser produk-produk lokal, bahkan dapat merubah perilaku budaya. Coga anda identifikasi produk-produk global tersebut, khususnya di bidang pakaian, makanan, minuman dan mainan anak-anak .

4. Bagaimana kondisi obyektif dari bangsa Indonesia saat ini dalam menghadapi tantangan global ! Berikan argumentasi anda tentang kesiapan dan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia termasuk pemerintah dalam menghadapi persaingan global.

DAFTAR ISI

Halaman
I. PENDAHULUAN…………………………………………………………………………. 1
II. ARTI DAN HAKEKAT MODERNISASI…………………………………………. 2
III. FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG MODERNISASI DAN …………….. 4
CIRI-CIRI MANUSIA MODERN…………………………………………………… 4
IV. ARTI DAN KONSEP GLOBALISASI…………………………………………… 9
A. Proses dan Saluran Globalisasi…………………………………………………… 9
B. Saluran Globalisasi…………………………………………………………………. 10
V. DIMENSI GLOBAL DAN DAMPAK GLOBALISASI……………………. 12
A. Dimensi Ekonomi……………………………………………………………………. 12
B. Dimensi Politik………………………………………………………………………. 16
C. Dimensi Kebuadayaan…………………………………………………………….. 16

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

APPLIED COOPERATIVE LEARNING FOR SOCIAL STUDIES

ARTICLE: CHAPTER I
INTRODUCTION
By: Dr. Waspodo Tjipto Subroto, M.Pd
A. Background
Social knowledge is knowledge that must be understood by elementary school students to be able to society and the state even skilled play in the globalization era. Through the Social Science subjects, student directed, guided and assisted to become Indonesian citizens and effective world citizens (KBK SD and MI, 2003:1). Indonesian citizenship and effective global citizens is a formidable challenge because the dynamics of the evolving society and the era of globalization is always changing in every moment. So the Social Science subjects have designed to build and reflecting students’ skills in life that is always growing continuously.
Social Science subjects in primary aims as follows:
1. Teaches the basic concepts of sociology, geography, economics, history and citizenship through pedagogical and psychological approaches.
2. Develop the ability to think critically and creatively, inkuiri, solve problems, and social skills.
3. Build commitment and awareness of social values and humanity.
4. Increasing cooperation and the ability to compete in a pluralistic society, both nationally and globally. (KBK SD and MI, 2003:1)
To achieve these objectives should be developed learning model is conducive and stimulating students to enthusiastic in participating in the learning process of Social Science in the Elementary School. All the potential that exists in the student needs to be developed in an optimal and comprehensive through learning activities designed by teachers. The teacher’s role in creating and directing the learning activities so dominant that the quality and success of the learning activities are often dependent on the ability of teachers in selecting and applying the learning model. According to Kosasih (1992: 23) and the model selection method is the ability and learning the basic skills teachers should possess. This is based on the assumption that the accuracy of teachers in choosing models and methods will affect student learning outcomes (Jarolimek, 1992:127).
Learning activities in elementary schools in general are still emphasizes aspects of knowledge (cognitive) and less actively involve students in teaching and learning. Also in Social Knowledge learning, teachers felt teaching with learning materials delivered, but the students involved in an optimal less so with sufficient knowledge and skills to live in a society less adequate (Somantri Numan, 1996). Teachers assume that social knowledge is knowledge that can be transformed intact from the teacher’s mind to the minds of students, so that learning models that emphasize the transformation of knowledge dominating aspect in teaching and learning activities.
In an effort to improve the quality of teaching and learning activities Social Sciences, have developed a model capable of learning that involve students actively and creatively in the learning process. Cooperative learning model of learning one model that can foster students’ active involvement in learning activities. This learning model departs from the premise “getting better together” which emphasizes the provision of learning opportunities and broader atmosphere conducive to the students to acquire and develop knowledge, attitudes and values and social skills are useful in the community khidupan. Learning cooperative learning model, students not only learn and accept what is presented by the teachers but also learn from other students as well as other students can membelajarkan.
Learning with cooperative learning model, able to stimulate and develop the potential of students in an atmosphere optimal learning in small groups consisting of 4 to 6 students (Stahl, 1994). By the time students learn in a group will develop an open learning atmosphere in dimension occurs kesejawatan and collaboration in a personal relationship of mutual need. Learning climate that took place in an atmosphere of openness and democracy will provide an opportunity for students to obtain optimal information about the materials and training dibelajarkan attitudes and social skills as stock in the life of the community (Slavin, 1992). In this model the teacher is not only a resource but rather act as facilitators, mediators and managers of learning. At the time of learning in small groups will grow and develop learning patterns of peer tutoring (peer tutoring) and learning cooperatively. In addition, cooperative learning model learning is also growing self-awareness and practice the skills of students of social values, responsibility, caring, openness, friendship and democratic soul (Stahl, 1994). Cooperation and unity are the values developed in this learning model, which helps develop social skills in everyday life.
Indicators cooperative learning model to develop learning aligned with learning climate conducive to the achievement of the goals of Social Pengatahuan subjects in primary school. Application of this learning model will help students in developing knowledge, attitudes and especially the social skills that are useful in life in society.
B. Problems
Increasing cooperation and the ability to compete in a pluralistic society, both nationally and globally is one of the goals of the Social Science subjects. Achieve students become Indonesian citizens and effective world citizens is a challenge, because life in a global society full of competition and always change continuously in line with the progress of science and technology. Social Knowledge Learning should be designed in a systematic and kompehensif, so students have the knowledge and skills effectively in the life of the community. (KBK SD and MI, 2003).
One model of learning that are expected to nurture and train students’ skills in social life is “cooperative learning”. The rationale for “getting better together” will provide a conducive atmosphere to develop the knowledge and social skills useful in community life. Students not only learn to accept what the teacher presented, but can also learn from the experience of other friends and redundancy can membelajarkan friends in kesejawatan atmosphere and collaborative spirit in the dimension of personal relationship of mutual benefit. Learning climate that took place in an atmosphere of openness and democratic will provide optimal opportunities for students to obtain information and practice social skills.
The focus of the problems presented in this paper is “How can the effectiveness of cooperative learning model of learning in achieving the goals of Social Science subjects in primary school?”

CHAPTER II
Cooperative LEARNING LEARNING MODEL
A. Understanding Cooperative Learning Model
Cooperative implies working together to achieve common goals (Hamid Hasan, 1996). In cooperative activities, students are together looking for a profitable outcome for all members of the group. Learning is the use of cooperative small group learning that allows students to work together to maximize their learning and study other members of the group (Johnson, 1994; Hamid Hasan, 1996) . Meanwhile, according to Slavin (1992) cooperative learning is a learning model where students learn and work in small groups collaboratively with members consisting of 4 to 6 people, with a group structure that is heterogeneous. In this case, learn from success depends on the ability of groups and group activities, both individually and in groups.
In essence, cooperative learning implies a common attitude and behavior in work or helping among group members on a regular cooperation structures in the group, which comprises 2 or more, where the success of cooperation is strongly influenced by the contribution from each member of the group. In cooperative learning models have the common task structure in an atmosphere of togetherness among the group members. Motives in cooperation, each individual faced with the choice of preposition and should be followed, whether choosing attitude cooperate, compete or individualist.
Cooperative learning is more than just learning groups or study groups, because learning in cooperative learning model should be “incentive structure and the task is cooperative”, which allows for open interaction and relationships that are effective interdependence among group members (Slavin , 1992). In addition, the pattern of relationships that enable the emergence of a positive perception about what they can do to be successful based on individual skill and contribution to the group. According to Stahl (1994) model of cooperative learning puts students learning as part of a system of cooperation in achieving an optimal outcome in the study.
So learning cooperative learning model to develop learning atmosphere interactions that take place in the mutual trust, open, relaxed among group members and provides opportunities for students to obtain and provide input in between them to develop knowledge, attitudes, values, morals and skills-skills to be developed in learning. Patterns of interaction that is openness and trust is very important for students to gain success in learning, because every time they can do the discussion, sharing of knowledge and skills as well as other inter-correct each other in learning.
B. Basic Concept Learning Cooperative Learning Model
There are some basic concepts that need to be considered and sought by the teachers in implementing cooperative learning model of learning in the classroom. According to Stahl (1994) teachers must consider the conceptual basics of cooperative learning model of learning, among others:
1. Clarity of definition of learning objectives
2. Overall revenue by students about learning goals
3. Positive dependence
4. Openness in the interaction of learning
5. Individual responsibility
6. Heterogeneous group
7. Attitude and positive social behavior
8. Debriefing (reflection and internalization)
9. Satisfaction in learning.
The concepts above in their implementation often comes the assumption that the implementation of cooperative learning teaching model is one or a few basic concepts are targeted. This assumption resulted in the effectiveness and productivity of this model academically less than optimal. To apply this model teachers need to understand and be able to develop a learning plan that allows the entire application including the basic concept of this model. Teachers need to develop a conducive atmosphere for study groups and relationships, interpersonal nature among members of the group. The main requirements that must be considered by the teachers is how to condition students to work together before starting the learning process by using a model of cooperative learning (Stahl, 1994).
C. Learning mechanism according to Cooperative Learning Model
Structurally, according to Stahl (1994) flow model of cooperative learning lessons has some characteristics, which distinguish the other learning models, namely:
1. Individual accountability
2. Social skills
3. Positive Interdependence
4. Group processing
5. Face-to-face Promotive interaction
Learning process based model of cooperative learning in the design and implementation philosophical rationale which is “getting better together”, meaning that to get something better in the study should be done together. To create a “togetherness” in learning, teachers should design learning programs to consider aspects of togetherness so that students can formulate the condition and learning and teaching in an interactive active interaction in an atmosphere of “togetherness” not only in the classroom but also outside the classroom.
To streamline the implementation of cooperative learning model of learning, teachers must decide these things as follows:
1. The number and size of student groups to be formed
2. Membership of student groups must be hiterogen
3. Material and labor system that will be applied in learning
4. Room settings and the position of each group in the classroom,
5. Patterns and forms of evaluation tools that will be used to assess students. (Stahl, 1994)
CHAPTER III
APPLICATION OF MODEL Cooperative LEARNING
A. Teaching Social Science
As an implementer and developer learning activities, teachers must be able to choose and design the best possible learning programs for the development of potential students (Kosasih, 1992; Azis Wahab, 1996). Development and design of this study should be consistent with the purpose and essence of the subjects that will dibelajarkan. Social Science Education is a subject that has a strategic function and role in the formation of good citizens and reliable in accordance with national development goals (Sumantri, 1996). Social Science Education are expected to prepare students to be good citizens and capable society and able to anticipate changes in society (Kosasih, 1992). Teacher required more careful in selecting a model capable of learning and learning design so interesting, actual and functional for students .
In the implementation of the Social Science teaching in elementary schools, in general, teachers are still using the approach and the conventional learning models. Lecture method of teaching techniques often dominates, thus less able to stimulate students to engage actively in the learning process. Sentries pattern approach for learning teacher had not switched to students sentries. The learning process tends to emphasize the cognitive aspects resulting in less potential to develop affective and psychomotor owned students. (Suwarma, 1991). This condition is less encouraging the development of student potential in a comprehensive and optimal, less able to encourage students to actualize their potential in a comprehensive and creativity of students do not develop optimally.
Empirical analysis of the learning process at the School of Social Knowledge Base provides an illustration that is not much different from the above opinion. Model and conventional learning methods rely on students’ speech is very harmful because they have less potential to develop optimally. Cognitive aspects of development is less balanced with the development of affective and psychomotor potential for transformation of learning more knowledge from teacher to students.
In an effort to achieve the Social Science subjects which students build and establish a citizen of Indonesia and effective global citizens, it is necessary to develop learning programs that can change and improve the learning patterns of Social Science in Primary Schools in the direction that reflects the interaction pattern of a conducive learning and support the development of an optimal potential of students.
B. Application of Cooperative Learning Model
Cooperative learning model of learning is one alternative that is expected to improve the quality of the process in Social Science subjects, especially to realize the goal of teaching Social Pengatahuan heavy enough, namely: improving the ability cooperate and compete in a pluralistic society, both nationally and globally. This model allows students to engage actively in developing the knowledge, attitudes and skills in the open atmosphere of learning and demokrastis.
Application of cooperative learning models in Knowledge Social learning will result in some advantages and value in developing students’ potential, namely: (Stahl, 1994)
1. Increase the sense of individual responsibility
2. Growing dependence are positive
3. Terbinanya allows an open relationship
4. Enable the development of social skills in an optimal
5. train students to live in a society
The use of cooperative learning model of learning in Social Knowledge learning to focus on several aspects, namely:
1. Merger use of the types of learning in groups, such as: formal
cooperative learning, informal cooperative learning, and cooperative learning base on –
group.
2. The basic components of collaboration, namely: positive interdependence,
open direct interaction, individual abilities, skills –
social skills and group work processes.
3. Foster an atmosphere of cooperation in the classroom routine, such as: application of the model
learning cooperative learning in teaching and learning.
In addition to encouraging students in ketercapaian purpose, the application of cooperative learning model is also growing enthusiasm in implementing the teacher learning. Model foster a dynamic learning atmosphere, where students not only become the object of merely learning but also as a tutor for other students (Slavin, 1992). This is because each member of the group has two basic responsibilities, namely: (1) learn and understand the learning material, (2) helping a friend learn to be able to comprehend and understand, as there is in him. The concept of peer tutoring is one karaketristik this model, namely at the time of collaborative learning in an atmosphere of togetherness in small groups, will grow in a positive interaction between students. In addition, students not only trying to understand the material but also required him to mengembankan optimum potential for success of the group. One of the potential development of social skills and attitudes that students should be shown when they issued opinions or accept opinions of others.
C. Implementation steps Cooperative Learning Model
One of the aspects that need to be considered in applying the model of cooperative learning is the teacher’s role in designing the group structure that will apply to students. Group structure should be hiterogen, so the recognition and understanding of the student teacher and his class was to determine the effectiveness and productivity of this model, both in the acquisition of learning and training process in the development of social skills of students.
Based on the above concept, the implementation steps in the model of cooperative learning in general education can be described operations as follows: (Stahl, 1994; Slavin, 1992)
1. The first step is to design a teacher made learning program plan. In this step the teacher to consider and determine the learning targets to be achieved in learning. In addition, teachers also set the attitude and social skills that are expected to be developed and demonstrated by students during learning. In designing the program, teachers should organize materials and student assignments that reflect the small group work system. This means that the material and the task to be done in dibelajarkan and dimensions work together in groups. To start learning, teachers should explain the goals and attitudes and social skills, and demonstrated the students achieved. This needs to be presented to enable students to understand what should be done during the learning process berlasngusng.
2. The second step of learning in the classroom applications, teacher observation sheet designed to be used to observe student activities in work groups. Teachers no longer deliver the material at length because of the understanding and deepening of the students will do when learning together. Teachers only explain the main points of the material that students have the knowledge and proper orientation of the material being taught. Finished presenting materials, teachers explore students’ knowledge and understanding of the material based on what has been learned. This is intended to condition students’ learning readiness. Next, the teacher guides students to form groups. Understanding and conception of the student teachers individually determine the togetherness of the group formed. By the time students learn in groups, teachers ‘monitoring and observing students’ learning activities based on obervasi sheets that have been designed previously.
3. The third step, the observation of student activities, teacher guides and directs students, individually or in groups to understand the material and students’ attitudes and behavior during his studies. Giving praise and constructive criticism is an important aspect to be teachers when students work in group. When students engage in discussions in each group, the teacher periodically provide services to students individually or in the classical.
4. The fourth step, the teacher gives students an opportunity to dsari each group to present their work. At the time this class discussion the teacher acting as moderator. This is intended to guide and correct the students’ understanding and comprehension of the material or work which has been shown. At the last student presentations, the teacher invites students to reflect on the process of self-learning course, with the aim to improve the weaknesses of deviant behavior or attitude is done during learning. In addition, teachers also gave some emphasis on values, attitudes, and social behavior that must be developed and trained by the students. In self-reflection, teachers still play a role as an active mediator and moderator. That is, the development of ideas, suggestions and criticisms of the learning process should be sought from students, and teachers did make improvements and direction of ideas, suggestions and criticisms are developed.
In the cooperative learning model of learning, teachers must be able to cover people living in an atmosphere of learning in the classroom so that students have the concept and feel the atmosphere of a real society. Thus students are able to understand reality as early as possible that people will diterjuninya.

CHAPTER IV
CLOSING
A. Conclusions
Based on the analysis developed in this paper, there are some things that can be concluded, among other things:
1. Cooperative learning model of learning can have an effective contribution in achieving the learning objectives at the Social Science subjects in primary school when teachers have a professional performance in his capacity as executor and curriculum developer in the classroom.
2. Cooperative learning model of learning can improve student learning outcomes in relation to the understanding of matter, the development of attitudes and social skills. Improving student learning outcomes was obtained from an atmosphere of openness and kepedulaian teachers in developing learning climate of democratic, open, cooperative and collaborative academic partnership in climate.
3. Cooperative learning model of learning can encourage an atmosphere of active learning and interactive. In this model there are efforts to increase the excitement, motivation, and the intimacy between teachers and students and students with other students. The teacher’s role as a democratic learning manager determines that an active interaction activities and interactive.

B. Suggestions
Some suggestions that can be presented in this paper are as follows:
1. To improve the quality of the learning process of the Social Science subjects in primary school, teachers are encouraged to occasionally apply the learning cooperative learning model to deliver an appropriate subject, so that the goals can be more effective and efficient.
2. The atmosphere of openness, democratic and collaborative learning should be created in the Social Science in Primary Schools, for understanding the knowledge, attitudes and social skills students can develop more optimal.
3. Social Knowledge learning in elementary school, communication is important to build an active and interactive, so the excitement and motivation of students and teachers in learning can be improved.
REFERENCES

Aziz Wahab. (1996). Methodology of Teaching Social Science. Jakarta: P2LPTK
MONE. (2003). Competency-Based Curriculum. Jakarta: Ministry of National Education
Hamid Hasan, S. (1996). Education of Social Sciences. Canberra: Department of History IKIP Bandung.
Jarolimek, John. (1992). Social Studies in Elementary Education. New York: MacMillan Co.. Inc.
Kosasih Djahiri (1992). Teaching Teachers Guidebook IP S. Jakarta: Ministry of National Education
Stahl, Robert and Ronald Van Sickle. (1994). Cooperative Learning in Social Studies; Hand Books For Teachers. New York: Kane Publishing Inc..
Slavin, Robert. (1992). Cooperative Learning. Maryland: John Hopkins University.
Al Suwarma Mochtar. (1991). Development of Thinking Ability and Values in Social Science Education. Bandung: Bandung IKIP PPS Dissertation (not published).
Sumantri, Nu’man. (1996). Education Social Science Perspectives in terms of actualization. Jakarta: ISIPS Conference Papers IKIP Jakarta.

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

PERAN IPS DALAM MEMBANGUN BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA

ARTIKEL:PERAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DALAM
MEMBANGUN BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA
DI TENGAH ARUS GLOBALISASI
Oleh: Dr. Waspodo Tjipto Subroto
(Universitas Negeri Surbaya)
Email: waspodotjipto@yahoo.co.id

Abstract

Social Studies is essentially a study of social sciences who seek mendidikan students to become good citizens. Good citizen is one of its characteristics have character and cultured according to the cultural heritage of their ancestors. In this era of globalization, the rapid entry of foreign cultural influence through various channels of information have an impact on morality and behavior semakinmerosotnya young generation in accordance with the character and culture of the nation. Indications of declining morality of the young generation is demanding the learning of Social Sciences contributes to fostering students’ morality and character to become the next generation that is able to preserve the character and culture of Indonesia. Social science learning through a variety of themes, can serve to nurture students to be characterized and cultured according to the character and culture of Indonesia.

I. Pendahuluan.

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan suatu kajian interdisipliner yang mengkaitkan berbagai ilmu-ilmu sosial, seperti: sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, politik, hukum, dan psikologi sosial untuk memahami berbagai fenomena dan kehidupan sosial yang perkembangannya begitu cepat dan sering tidak terduga dengan tepat (unpredicable). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian cepat dalam era globalisasi, menambah semakin cepat perkembangan kehidupan sosial berikut dampak yang mengiringinya. Arus globalisasi dengan fenomena demokratisasi sangat berpengaruh terhadap kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Dalam konteks fenomena globalisasi, pendidikan Ilmu Pengatahuan Sosial perlu mengembangkan program pendidikan yang mampu mengakomodasikan semua kecenderungan yang terbawa dalam proses globalisasi itu. Program pendidikan tersebut perlu diwujudkan dalam bentuk “… a curriculum geared to the development of ‘world citizens’ who are capable of dealing with the crises” (Parker, dan Cogan: 1990), yakni kurikulum yang mampu mengarahkan warga dunia dalam mengelola krisis.
Pembangunan bangsa dan pembangunan karakter (nation and character building) merupakan komitmen nasional yang memiliki sejarah panjang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Makna semangat Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan dan untaian kata yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, merupakan bukti sejarah yang telah lama tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Makna tersebut merupakan bukti yang tak terbantahkan bahwa pembangunan bangsa dan pembangunan karakter merupakan komitmen bangsa Indonesia sejak masa kebangkitan nasional (Kaelan, 2004).
Di era reformasi, semangat pembangunan bangsa dan pembangunan karakter tercermin dalam pengakuan atas hak-hak warganegara sebagai isu sentral dalam masyarakat pluralis yang demokratis. Perjuangan dalam pemerolehan hak sipil, hak asasi manusia dan keadilan sosial serta kesejahteraan masyarakat diyakini akan lebih mudah diwujudkan. Upaya itu antara lain: melalui Amandemen UUD 1945 dan berbagai produk perundangan yang telah menjamin hak-hak warga sipil dalam berbangsa dan bernegara. Derap reformasi yang telah bergulir selama satu dasawarsa, belum menunjukkan terwujudnya cita-cita reformasi, selain pada aspek kebebasan berekspresi dimana kesempatan yang tersedia memang jauh lebih luas (tidak terkekang) dibandingkan dengan kesempatan pada masa rezim orde sebelumnya. Di lain pihak, di era ‘transisi demokrasi’ bangsa Indonesia justru dihadapkan pada pelbagai fenomena yang mempengaruhi kehidupan sosial, seperti nasionalisme ekonomi, etika sosial, pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi, degradasi lingkungan, lokalisme demokratis, dan multikulturalisme.
Budaya demokratisasi dan keterbukaan merupakan kebutuhan bagi bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di era kini. Berbagai komponen masyarakat, mulai dari elit politik, para birokrat dalam sistem pemerintahan, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, kaum intelektual, hingga masyarakat luas mendambakan suasana kehidupan yang menjamin kebebasan untuk berekspresi dan mengembangkan ide dan pendapatnya. Pembentukan struktur pemerintahan negara yang demokratis tanpa diimbangi dengan tumbuhnya kehidupan demokrasi akan menjurus pada lahirnya kehidupan demokrasi yang semu (pseudo demokrasi) seperti yang pernah terjadi dalam sistem pemerintahan Indonesia pada periode-periode sebelumnya. Oleh karena itu, pembinaan pemahaman akan prinsip-prinsip serta cara hidup yang demokratis adalah salah satu tantangan mendasar bagi sistem pendidikan nasional dalam membentuk dan mengembangkan kehidupan negara dan masyarakat yang semakin demokratis.
Komitmen nasional untuk membangun karakter bangsa telah digariskan dalam pasal 31 UUD 1945 beserta peraturan perundangan dibawahnya seperti Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19/2006 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan peraturan lainnya yang menjadi instrumen untuk mewujudkan komitmen nasional itu. Pada perspektif pendidikan ilmu pengetahuan sosial, proses pembelajaran perlu dirancang dan diprogramkan antara lain untuk mewujudkan program-program pendidikan demokrasi yang mengarah pada pembentukan karakter bangsa Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk menumbuhkan karakter warga negara baik karakter privat, seperti tanggung jawab moral dan sosial, disiplin diri dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu; maupun karakter publik, misalnya kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (rule of law), berpikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi (Winataputra dan Budimansyah,2007:192).
Sejak awal kemerdekaannya, Pemerintah Republik Indonesia memberikan tanggung jawan kepada sekolah melalui jalur pendidikan formal dalam upaya pembangunan karakter bangsa melalui Pendidikan Kemasyarakatan (ilmu bumi, sejarah dan pengetahuan kewargaan negara). Pendidikan Kemasyarakatan, pembangunan karakter bangsa mulai diprogramkan secara lebih sistimatis (Kurikulum 1964). Pada kurun waktu berlakunya Kurikulum 1964 (Sapriya, 2009:41) mata pelajaran Pendidikan Kemasyarakatan menanamkan kesadaran hubungan timbal balik antar sesama anggota masyarakat, memahami lingkungan sosial dan latar belakang sejarah bangsanya. Pada kurun berlakunya Kurikulum 1968 dikenal adanya mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara yang isinya mencakup Civics (pengetahuan kewargaan negara), ilmu bumi Indonesia, dan sejarah Indonesia (untuk sekolah dasar). Mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara telah memulai upaya pendidikan karakter bangsa, terutama melalui kajian Civics dan Sejarah.
Peran sekolah yang sangat strategis untuk membina generasi muda dalam pengembangan karakternya, terlebih di era globalisasi menuntut pembelajaran IPS dan PKn lebih pro-aktif dalam mewujudkan perannya dalam membangun budaya dan karakter bangsa. Sekolah sebagai lembaga resmi yang membina generasi muda perlu direncanakan pelaksanaan pembelajaran serta konseptualnya, sehingga upaya membangun budaya dan karakter bangsa bisa lebih efektif sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan.
Munculnya era reformasi sebagai akibat dari jatuhnya sistem politik Orde Baru, menumbuhkan komitmen baru ke arah perwujudan cita-cita membangun budaya dan karakter bangsa serta nilai demokra¬si konstitusional yang lebih dinamis. Mata pelajaran IPS bahu membahu dengan mata pelajaran lain yang terkait (PKn dan Agama) berupaya memfokuskan pada komitmen nasional dalam membangun budaya dan karakter bangsa yang mengarah pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Komitmen nasional ini merupakan landasan bagi upaya pembangunan budaya dan karakter bangsa agar dapat menyiapkan generasi muda yang memiliki karakter ke-Indonesiaan, berjiwa sosial dan berperilaku sebagaimana yang diamanatkan oleh nilai, moral dan norma Pancasila.

II. Fenomena Sosial menggeser Tatanan Nilai dan Moral
Semangat reformasi memunculkan eouforia kebebasan yang berlebihan dan seringkali tak terkendali sehingga perilaku anarki menjadi sesuatu yang lumrah karena kebebasan yang diusung oleh derap reformasi. Budaya dan karakter bangsa Indonesia yang terkenal santun, ramah dan penuh kekeluargaan, seakan-akan berubah menjadi perilaku yang mudah marah, anarki, saling mencurigai antar sesamanya. Unjuk rasa yang merupakan bagian dari kebebasan warganegara, menjadi sarana untuk menghujat para pejabat, bahkan seringkali berakhir dengan bentrokan dan kekacauan yang tidak mengindahkan kesantunan dan etika berdemokrasi.
Fenomena sosial yang mencuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada tiga dekade terakhir ini tengah mengalami proses kehilangan karakter dan demoralisasi ke-Indonesiaan, mulai dari moralitas perilaku maupun sosial budaya bangsa. Dalam aspek sikap dan perilaku, yang biasanya ramah dan suka menolong bergeser menjadi perilaku yang apatis dan individualistis. Seni budaya tradisionil yang menjadi warisan bangsa semakin tidak terminati oleh generasi muda, sehingga tak bertahan kelestariannya dan tinggal menunggu waktu kepunahannya. Dalam aspek sikap, sebagian kelompok masyarakat sudah kehilangan kejujuran dan rasa malu. Indikator yang tampak dari kejujuran dan rasa malu, antara lain perilaku korupsi dan manipulasi yang masih masih memasyarakat dengan berbagai modus operandinya. Rasa kekeluargaan dan ke-Indonesiaan juga semakin berkurang, karena banyak daerah-daerah kota maupun kabupaten yang cenderung mengutamakan kepeningannya sendiri dengan dalih otonomi. Pengutamaan kepentingan individu dan golongan semakin menggeser kepentingan bersama, bangsa dan negara.
Kondisi yang menodai karakter bangsa ini perlu segera memperoleh perhatian, karena kalau dibiarkan, bangsa Indonesia akan kehilangan jati diri dan karakteristik yang khas sebagai bangsa yang ramah, santun, beretika dan penuh rasa kekeluargaan. Tentu saja kita tidak menghendaki kehilangan jati diri dan karakter bangsa yang sangat bermartabat dan beradab tersebut. Pergeseran nilai dan moral ini perlu dicermati akar penyebabnya yang menjadi sumber perubahan nilai dan perilaku. Situasi yang mengancam perilaku dan karakter bangsa ini, menurut Dasim (2009) dapat di minimalisir melalui Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial bekerjasama dengan Pendidikan Kewarganegaraan, karena akar permasalahan fenomena sosial ini bersumber dari ilmu-ilmu sosial yang sangat kompleks dan holistik sehingga menyentuh permasalahan yang mendasar, yang terkait dengan aspek karakter dan sosial budaya bangsa Indonesia dalam mengarungi era reformasi. Demokratisasi perlu ditumbuh-kembangkan dalam kehidupan bermasayarakat, berbangsa dan bernegara, setelah sekian lama terkungkung oleh struktur kekuasaan otokrasi yang dimainkan rezim Orde Baru yang sangat membelenggu kehidupan demokrasi masyarakat Indonesia.
Pemerintahan reformasi yang diharapkan membawa kebebasan dan keterbukaan dalam kehidupan yang demokratis, ternyata memunculkan sistim oligraki yang dikendalikan sekelompok elit politik yang masih jauh dari upaya pemerintahan yang berpihak pada rakyat banyak. Kekuasaan politik formal dikuasai oleh sekelompok elit partai dengan legitimasi Pemilu, menguasai suara parlemen, yang seringkali karena memiliki agenda politik sendiri sehingga berbeda dengan kepentingan masyarakat. Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama terdapat pada beberapa orang yang mampu menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang bagi mereka sendiri tidak jelas. Mekanisme hukum formal dikendalikan oleh kaum praktisi dan penegak hukum yang dengan kepiawaian dan wewenangnya bisa memainkan peran sebagaimana yang dikehendakinya. Demikian juga peran kelompok elit berduit, dengan kekayaannya mereka bisa membeli kebenaran melalui lembaga hukum, pembentukan opini publik bahkan membayar tukang demo untuk mewujudkan keinginannya. Kasus suap dan makelar kasus merebak di berbagai instansi pemerintah bahkan di lembaga parlemen yang memunculkan rekayasa kebijakan dan regulasi yang menguntungkan kelompok elit tersebut. Di berbagai daerah, kelompok kecil elit daerah juga memainkan peran untuk kepentingan kelompoknya. Mereka memiliki wewenang formal maupun informal untuk mengatasnamakan aspirasi daerah demi kepentingan mereka sendiri. Karakter-karakter bangsa juga merasuk pada kelompok-kelompok kepentingn (interest group) dan aktivis vocal, yang sering menyuarakan isu separatisme, federalisme, otonomi khusus, bahkan isu putra daerah serta kelompok vokal yang mengatasnamakan rakyat, yang ironisnya aksi-aksi demo mereka justru mengganggu kepentingan masyarakat banyak.
Namun kita masih bisa berharap, karena di sebagian anggota masyarakat, masih terlihat adanya kelompok-kelompok dalam masyarakat yang menampilkan karakter-karakter warisan budaya bangsa. Semangat nasionalisme, rasa kekeluargaan dan nilai-nilai kemanusiaan masih dijunjung tinggi. Sendi-sendi kehidupan demokratis dan rasa cinta terhadap sesamanya masih terpelihara dalam bermasyarakat. Kegotong-royongan dan kebersamaan serta kekeluargaan masih menjadi dasar nilai dan moralitas dalam berperilaku. Aspirasi ini sesungguhnya banyak didukung oleh masyarakat luas (silent majority), tetapi gerakan-gerakan sosial yang memperjuangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa ini masih lemah dan sporadik. Pengamalan nilai dan moralitas yang berdasarkan budaya dan karakter bangsa ini masih bisa bertahan dan bisa diupayakan kelestariannya. Terutama masih tampak jelas berkembang pada masyarakat tradisional di daerah-daerah pedesaan yang tersebar di pelosok tanah air.
Namun tantangan terhadap upaya pelestarian nilai moral dan karakter bangsa menghadang di depan mata. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibawa oleh arus globalisasi semakin menuntut adanya demokratisasi dan transparansi dalam berbagai sendi kehidupan sosial. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta transportasi, telah mengubah dunia seakan-akan menjadi kampung besar (the big village). Dunia semakin menjadi sempit dengan batas-batas wilayah negara yang semakin tidak jelas (borderless) dan bahkan seakan-akan tidak mengenal batas-batas Negara yang jelas. Perubahan sosial dan budaya dunia yang dibawa arus globalisasi ini bisa berdampak pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahkan perubahan tersebut mampu mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat Indonesia. Upaya-upaya penanaman budaya dan karakter bangsa sering terkendala oleh pengaruh globalisasi yang membawa pengaruh perubahan gaya hidup dan sikap serta moralitas generasi muda. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kenichi Ohmae (dalam Suhanaji & Waspodo, 2005) bahwa dalam perkembangan masyarakat global, batas-batas wilayah negara dalam arti geografis dan politik relatif masih tetap. Namun kehidupan dalam suatu negara tidak mungkin dapat membatasi kekuatan global yang berupa informasi, inovasi, dan industri yang membentuk peradaban modern. Berbagai saluran informasi global tidak mungkin dibendung oleh kekuatan apapun untuk merasuk pada wawasan, sikap dan perilaku masyarakat Indonesia. Globalisasi yang membawa arus kebebasan, transparansi dan demokratisasi berpotensi kuat untuk menggeser tatanan nilai, moral dan perilaku masyarakat yang berujung pada perubahan budaya dan karakter bangsa Indonesia.

III. Membangun Budaya dan Karakter Bangsa
Modernisasi dan globalisasi adalah dua konsep yang saling mempengaruhi dalam peradaban manusia. Modernisasi yang muncul sejak pasca revolusi industri di Inggris (1760-1830) dan revolusi politik di Perancis (1789-1794) telah membawa perubahan sosial yang sangat mempengaruhi peradaban manusia. Sedangkan globalisasi mulai bergulir seiring dengan berakhirnya perang dingin antara Negara-negara Blok Barat dan Blok Timur pada akhir dekade tahun 1980-an, yang ditandai dengan hancurnya Negara Uni Soviet. Pada dekade ini juga terjadi trend ekonomi global, yakni sebuah integrasi sistem ekonomi Negara ke dalam sistim ekonomi global sehingga berkembang suatu pandangan bahwa globalisasi sesungguhnya merupakan kebijakan ekonomi domestik yang di arahkan untuk memperluas jaringan pasar internasional. Fenomena globalisasi yang kemudian meluas ke berbagai sendi kehidupan dan melanda ke berbagai pelosok dunia aktif digerakkan oleh lokomotif kelompok kapitalisme dari Negara-negara Barat, sehingga membawa dampak perbedaan bahkan benturan tatanan nilai dan norma serta moral bagi Negara-negara yang berbeda ideologi dan pandangan hidupnya dengan bangsa Barat. Perkembangan peradaban modernisasi yang terbawa arus globalisasi ini memunculkan semangat kebebasan (freedom), yang merasuk pada nurani individu maupun masyarakat. Keterkaitan antara individu dan lingkungannya memberikan individu pada perasaan aman (security feeling), perasaan kebersatuan (belongingness) dan perasaan bahwa ia mengakar (rooted) pada lingkungannya. Namun diperolehnya kebebasan oleh individu itu berdampak pada hilangnya kebersamaan (togetherness) rasa sosialisme dan kebermaknaan individu, yang kemudian berganti menjadi kekhawatiran (anxiety), ketidak-berdayaan (powerless), kemenyendirian (aloneless), keterombang-ambingan (uprootedness), keraguan (doubt) yang kesemuanya itu bermuara pada sikap permusuhan (hostility). Siklus individualisasi ini berkembang secara alamiah, terjadi pada setiap individu di berbagai tempat. Kondisi ini yang sebenarnya tidak bermakna dalam kehidupan sosial kemanusiaan pada peradaban manusia, namun laju pengaruhnya sulit dibendung seiring dengan bergulirnya pergeseran nilai dan moral yang bergerak cepat pada fenomena globalisasi. Sebab disamping membutuhkan kebebasan (freedom), individu juga memerlukan ketergantungan (dependensi atau submissiveness). Apabila kebutuhan submissiveness itu tidak terpenuhi, maka kebebasan menjadi tidak bermakna lagi. Maka timbullah mekanisme untuk melarikan diri dari kebebasan atau escape from freedom berupa melukai diri sendiri (masochism), melukai orang lain (sadism), melenyapkan objek atau saingan (destructiveness), dan mengekor secara serempak (automaton) (Budimansyah,2004:27).
Kapitalisme yang berkembang pada abad ke-15 awalnya berkembang di Italia, yang antara lain disebabkan laut Merah menjadi jalur kegiatan perdagangan Eropa, dan dekatnya ke Dunia Timur (termasuk Arab/Islam), sehingga kebudayaan Timur dapat diboyong ke Eropa. Sistem kapitalisme yang timbul adalah kapitalisme bangsawan. Perekonomian dilakukan di atas landasan etika yang kuat (persaudaraan) dan sedikit sekali persaingan. Sejak abad ke-16, ketika terjadi Reformasi Gereja, kelompok kelas menengah menjadi mencuat ke atas sebagai akibat pergeseran nilai mereka yang mendambakan harta kekayaan (sebagai hukum keberhasilan). Ajaran mereka yang terpenting adalah kemandirian dan mengandalkan usaha sendiri dengan berjerih payah. Sisi positif dari kapitalisme ini gencar di masyarakatkan oleh Protestanisme, dengan tema sentralnya adalah kebebasan. Namun segi negatifnya, dari semangat kapitalisme ini seperti: perasaan tidak aman (insecurity feeling), kegelisahan (anxiety), kehilangan kekuatan (powerless), dan sebagainya, tidak disinggung secara seimbang.
Kapitalisme Barat yang didambakan masyarakat modern memiliki karsa (will) yang kuat (seperti kemandirian, percaya diri, jerih payah), akan tetapi tercipta pula masyarakat yang goyah nuraninya. Kegoyahan itu ditimbulkan oleh tiadanya ketenangan batin (insecurity feeling) akibat melupakan nilai-nilai agama dan kebutuhan batiniah lainnya.
Peradaban modern telah menghasilkan suatu impian untuk menyiptakan suatu masyarakat baru dengan moralitas baru yang penuh harapan untuk mewujudkan masyarakat modern yang mandiri dan sejahtera. Namun demikian, sampai akhir abad ke-20, sekalipun telah lahir berbagai organisasi warganegara yang sukarela dan mandiri (seperti LSM, organisasi massa, dan organisasi politik), peradaban manusia di dunia masih diwarnai berbagai kekejaman terhadap manusia dan lingkungannya. Jadi kesejahteraan manusia pencapaiannya bukan semata-mata terletak pada terciptanya hubungan yang seimbang antara individu dan masyarakat, tetapi yang lebih mendasar adalah adanya moralitas (karakter) baru yang perlu ditanamkan pada individu modern dalam mengembangkan peradaban manusia.
Suara tuntutan moralitas baru sebenarnya telah diteriakan oleh Revolusi Prancis yang sangat fenomenal, yaitu: “liberte, egalite, fraternite” (kebebasan, persamaan, dan persaudaraan). Tetapi sampai saat ini tampaknya hanya “kebebasan” yang berkembang dengan pesat, sedangkan “persamaan” masih jauh tertinggal. Ini terutama disebabkan karena moral “persaudaraan” tidak mengalami kemajuan yang berarti dalam peradaban modern ini. Demikian halnya yang terjadi pada masyarakat kita pada era reformasi. Semua lapisan masyarakat menuntut kebebasan, sementara semangat persaudaraan sebagai bangsa semakin terpuruk dan akibatnya persamaan dan keadilan sulit untuk diwujudkan. Bahkan kebebasan yang dilaksanakan tanpa didasari etika moral dan karakter ke-Indonesiaan, yang substansinya adalah “persaudaraan” sebagai sikap moral baru. Moralitas (karakter) baru diharapkan mampu melandasi pranata sosial dan menghasilkan hubungan sosial yang harmonis antara individu dan masyarakat, bahkan antar warganegara dalam berbangsa dan bernegara.
Pranata-pranata sosial mengatur bagaimana seharusnya kita hidup? dan “bagaimana kita berpikir tentang bagaimana kita hidup?”. Namun yang terjadi di dalam kehidupan masyrakat, pranata-pranata sosial yang mengatur bagaimana kita hidup, ternyata berjalan kurang harmonis, dan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya kita inginkan (ideal values). Jadi ideal values hanya tersimpan dalam khasanah budaya kita, dan tidak secara efektif mengatur perilaku individu dalam bermasyarakat. Dalam peradaban modern seharusnya ada keseimbangan antara hak (yang berorientasi pada keakuan) dan kewajiban (yang berorientasi pada hak orang banyak). Pemikiran ini sangat relevan untuk mengoreksi fenomena yang terjadi pada masyarakat Indonesia yang sejak jaman penjajahan sampai pemerintahan Orde Baru selalu dilecehkan hak-haknya oleh pemerintah. Munculnya era reformasi, membentuk sikap masyarakat yang ingin lepas dari kendali pemerintah, sehingga cenderung menuntut hak-haknya (yang seringkali melanggar hak orang lain), dengan tidak diimbangi kewajiban untuk menghormati kepentingan umum.
Membangun budaya dan karakter ke-Indonesian merupakan suatu proses usaha untuk memberi posisi warganegara untuk lebih mandiri dalam bermasyarakat, membina etos demokrasi yang bukan sekedar menekankan hak individual dan supremasi hukum, tetapi terutama menekankan pada pembenahan budaya dan karakter warganegara dalam hubungan antar sesama warganegara ketika bermasyarakat, penanaman nilai dan norma, kerukunan dan kekeluargaan yang mampu menumbuhkan kepedulian terhadap sesama warganegara.

IV. Peranan Pendidikan IPS
Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran inti di Sekolah Dasar (SD) yang telah dimasukkan pada Kurikulum tahun 1975, pada hakekatnya bertujuan untuk membelajarkan ilmu-ilmu sosial pada siswa level pendidikan dasar. Ilmu-ilmu sosial (sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, ekonomi, politik, hukum, psikologi massa) merupakan sumber atau akar pengembangan materi dan bahan pembelajaran IPS di SD. Dalam kajian IPS di SD, salah satu sumber pembelajarannya adalah sosiologi dan antropologi budaya bangsa, serta politik pemerintahan yang bertujuan membina budaya dan karakter siswa sesuai dengan harapan bangsa dan negara. Mata pelajaran IPS memiliki peranan yang diandalkan sebagai wahana untuk membina budaya dan karakter siswa sehingga kelak menjadi warganegara yang berkarakter Indonesia. Agar budaya dan karakter siswa Sekolah Dasar bisa dikembangkan sesuai dengan harapan bangsa dan negara, pembelajaran IPS perlu dikemas agar menarik dan mampu membina budaya dan karakter siswa secara efektif dan efisien yang pada gilirannya nanti bisa diandalkan menjadi warganegara yang berbudaya dan berkarakter ke-Indonesiaan.
Menurut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP, 2006), mata pelajaran IPS di SD bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:
1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya.
2. Memiliki kemampuan dasar untuk berfikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan social.
3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan
4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional dan global.
Dalam konteks pembangunan budaya dan karakter bangsa, mata pelajaran IPS memiliki peran yang relevan untuk membina warganegara dalam membangun karakter bangsa. Siswa adalah generasi muda penerus bangsa, sehingga perlu dididik dan dibina agar menjadi warga negara yang memahami dan memiliki kesadaran terhadap hak dan kewajibannya. Pemerintah tentu saja mendambakan generasi mudanya agar menjadi warganegara yang baik dan dapat berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan negaranya. Pemerintah berkepentingan untuk menciptakan masyarakat yang demokratis, berkarakter dan berbudaya Indonesia.
Suasana kehidupan demokrasi konstitusional merupakan media yang efektif untuk membina karakter bangsa. Mata pelajaran IPS berkepentingan untuk mempertahankan kelangsungan demokrasi konstitusional. Ethos demokrasi adalah sikap yang tidak bisa diwariskan, tetapi perlu dibelajarkan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Demokrasi bukanlan “mesin yang akan berfungsi dengan sendirinya”, tetapi harus selalu secara sadar direproduksi dari suatu generasi ke generasi berikutnya demi eksistensi dan kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara.. Demokrasi dipelihara oleh warganegara yang mempunyai pengetahuan, kemampuan dan karakter yang dibutuhkan. Tanpa adanya komitmen yang benar dari warganegara terhadap nilai dan prinsip fundamental demokrasi, maka masyarakat yang terbuka dan bebas, tak mungkin terwujud.
Pembelajaran IPS di SD bisa dikembangkan menjadi wahana yang efektif untuk menanamkan pemahaman terhadap bahan pembelajaran, sikap dan keterampilan siswa untuk berbudaya dan berkarakter Indonesia. Setting kelas dalam pembelajaran IPS perlu diciptakan suasana kondusif dan produktif untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa melalui perlibatannya secara proaktif dan interaktif baik dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas sehingga memberi pengalaman belajar yang bermakna (meaningful learning) untuk mengembangkan karakter siswa. Pelaksanaan kegiatan ekstra-kurikuler sebagai wahana sisio-pedagogis untuk mendapatkan “hands-on experience” juga bisa dikemas menjadi sarana yang efektif untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam menyeimbangkan antara penguasaan teori dan praktek penanaman nilai, budaya dan karakter siswa dalam berkehidupan di masyarakat yang demokratis.
Tentu saja penanaman nilai dan budaya bangsa tersebut bukan berati tanpa kendala. Membina karakter siswa agar sesuai dengan harapan dan menghasilkan suatu totalitas hasil belajar yang mencerminkan pencapaian secara komprehensif dari dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang koheren, perlu perjuangan yang ulet dan berkesinambungan. Selain menghadapi kendala internal dalam proses pembelajara di kelas, pendidikan IPS juga menghadapi kendala eksternal yaitu kritikan dan tuntutan dari berbagai lapisan masyarakat berkaitan dengan semangat demokratisasi yang semakin meningkat dengan segala eksesnya. Kritikan dan tuntutan masyarakat tersebut sangat wajar, sebab moralitas dan karakter siswa semakin memprehatinkan. Dengan demikian kritikan tersebut perlu direspon dan diakomodasi secara proporsional karena tanggung jawab membina karakter bangsa menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, guru dan masyarakat.
Kendala eksternal lainnya yaitu pendidikan di Indonesia dihadapkan pada berbagai persoalan dan situasi global yang berkembang cepat, baik yang bermuatan pengaruh positif maupun yang bermuatan pengaruh negatif atau pengaruh yang bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia. Tentu akan menjadi tantangan bagi pembelajaran IPS di SD pada masa mendatang untuk bisa berperan secara lebih professional dalam membina budaya dan karakter siswa sebagai generasi penerus bangsa Indonesia.
V. Penutup
Peran Pendidikan IPS dalam membangun budaya dan karakter bangsa, semakin urgen seiring dengan merosotnya nilai, moralitas dan karakter bangsa. Mata pelajaran IPS sebagai program kurikuler di lembaga pendidikan formal, berperan sebagai wahana penanaman budaya dan karakter bangsa pada siswa sebagai generasi muda. Penyiapan dan pembekalan siswa sesuai dengan potensinya agar menjadi warganegara yang cerdas dan baik (smart and good citizen). Pemikiran ini didasari oleh asumsi bahwa untuk mendidik anak menjadi warganegara yang cerdas dan baik harus dilakukan secara sadar dan terencana dalam suatu proses pembelajaran agar mereka secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Pendidikan IPS sebagai gerakan sosio-kultural yang berperan sebagai wahana aktualisasi diri warganegara baik secara perorangan maupun kelompok sesuai dengan hak, kewajiban, dan konteks sosial budayanya, melalui partisipasi aktif secara cerdas dan bertanggung jawab. Kewarganegaraan bertalian dengan masyarakat, karena disamping secara historis konsep tersebut tumbuh bersamaan dengan perkembangan identitas manusia sebagai makhluk sosial politik, juga disebabkan oleh adanya usaha mewujudkan sikap sosial yang baik dan diharapkan (desirable) melalui penguatan nilai dan norma dalam masyarakat. Karena yang dibangun dalam gerakan sosio-kultural itu pranata sosial yang berunsurkan sistem nilai dan norma, maka masyarakat dan komunitas dalam hal ini perlu menyediakan ruang publik bagi warganegara untuk berbudaya dan berkarakter. Kajian sosio-cultural terhadap fenomena perkembangan masyarakat dewasa ini menunjukkan bahwa akar dari berbagai masalah sosial budaya dan karakter bangsa ini terkait dengan masalah kekeluargaan, kerukunan, kepedulian, kemandirian, dan demokrasi. Proses pembinaan budaya dan karakter bangsa (socio-cultural development) yang melibatkan pranata sosial dan unsur-unsur sistem nilai dan norma yang berkembang di masyarakat.
Konseptual-pedagogis yang efektif untuk mengembangkan daya nalar (state of mind), dan proses pencerdasan warganegara perlu diintensifkan dalam pendidikan IPS. Bagaimanapun peran Negara dalam membina budaya dan karakter bangsa tidak dapat dipisahkan dengan semakin menguatnya masyarakat civil (civil society). Negara sebagai suatu organisasi puncak memiliki kekuasaan untuk meningkatkan partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dari warganegara dalam kehidupan politik dan masyarakat baik pada tingkat lokal maupun nasional. Jadi, pendidikan IPS di SD punya peran yang strategis dalam membangun budaya dan karakter bangsa. Pendidikan IPS bisa bekerjasama dan saling melengkapi dengan mata pelajaran lain, misalnya PKn dan Agama. Sinergi yang solid antara IPS, PKn dan Agama akan menggerakkan semangat socio-cultural dan character building yang efektif. Pada akhirnya pendidikan budaya dan karakter bangsa untuk siswa SD bisa terselenggara secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Bellah, R. et.al. (1999). The Good Society, New York: Vintage Books.

Branson, M.S. (1998). The Role of Civic Education, A Fortcoming Education Policy Task Force Position Paper From the Communitarian Network.

Budimansyah, D. (2007). “Pendidikan Demokrasi Sebagai Konteks Civic Education di Negara-negara Berkembang”, Jurnal Acta Civicus, Vol.1 No.1, hlm.11-26.

Etzioni, A. (1993). The Spirit of Community: The Reinvention of American Society, New York: Simon and Schuster.

Giddens, A. (1998). The Third Way: The Renewal of Social Democracy, London: Polity Press.

Kalidjernih, F.K. (2008). “Cita Sipil Indonesia Pasca-Kolonial: Masalah Lama, Tantangan Baru”, Jurnal Acta Civicus, Vol.1 No.2, hlm.127-146.

Kaelan. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta: UGM Unipress

Depdiknas. 2006. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Jakarta: Ditjen Dikdasmen.

Ohmae, K. (1999). Borderless World: Power and Strategy In The Interlinked Economy, London: Harper Collins.

Parker,W.C., Nomiya, A., and Cogan, J. (1999). Educating World Citizen: Toward Multinational Curriculum Development, Washington: University Washington Press.

Raka, I.I.D.G. (2008). Pembangunan Karakter dan Pembangunan Bangsa: Menengok Kembali Peran Perguruan Tinggi, Bandung: Majelis Guru Besar ITB.

Sapriya. 2008. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosia.l Bandung: Rosdakarya.

Suhanaji dan Waspodo Tjipto. 2005. Modernisasi dan globalisasi. Surabaya: Insan Cendikia

Winataputra, U.S. dan Budimansyah, D. (2007). Civic Education: Konteks, Landasan, Bahan Ajar, dan Kultur Kelas, Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan SPs UPI.

Wirutomo, P. (2001). Membangun Masyarakat Adab, Naskah Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar tetap Dalam Bidang Sosiologi Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar